Calo Anggaran Dan Negara Neoliberal

Kasus Nazaruddin bukan saja menyingkap korupsi di tubuh partai berkuasa, tetapi sekaligus membenarkan adanya praktek calo anggaran di DPR dan lembaga-lembaga negara lainnya. Lalu, beberapa saat kemudian, isu percaloan anggaran di DPR semakin berhembus kencang. Tidak hanya Nazaruddin, sejumlah politisi lain pun diduga terlibat.

Salah seorang anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati, membeberkan bagaimana praktek percaloan di DPR. Katanya, hampir semua anggota Badan Anggaran DPR mengutip 7%-15% dari anggaran yang dialokasikan untuk perubahan alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) dalam APBN 2011. Dari dana yang seharusnya diperuntukkan bagi daerah itu, anggota DPR mendapat Rp200 juta hingga Rp500 juta.

Akibatnya: 120 kabupaten kota dan 10 provinsi tak kebagian dana penyesuaian infrastruktur daerah 2011. Itu baru saja pos anggaran saja, lalu bagaimana dengan pos anggaran yang lain. Kalau semua pos anggaran punya calo anggaran seperti itu, maka pantas saja dana pembangunan mengalir kering.

Keberadaan calo anggaran bukan saja menyebabkan berkurangnya jumlah anggaran yang mesti dikucurkan, tetapi juga membuat sasaran dari anggaran itu tidak tepat. Artinya, daerah yang akan mendapatkan kucuran anggaran bukan dihitung berdasarkan skala prioritas, melainkan dihitung dari kedekatan politik antara si Calo dan daerah pencari anggaran.

Calo anggaran membuka borok-borok partai politik di parlemen. Bahkan, partai yang berhaluan agamais pun, disebut-sebut terlibat percaloan ini. Kita tidak bisa memandang hal ini sebagai praktek korupsi semata. Akan tetapi, lebih jauh dari itu, kita harus melihat kasus percaloan anggaran ini sebagai prestasi terbaik dari penerapan demokrasi liberal dan kebijakan ekonomi neoliberal di dalam negeri. Inilah wajah model penganggaran neoliberal, yang dengan sengaja menyingkirkan partisipasi rakyat dalam penyusunan, alokasi, dan pendistribusiannya, sehingga porsi anggaran tidak pernah memihak kepada rakyat dan pendistribusiannya pun rawan dikorupsi.

Demokrasi liberal telah membuat biaya kontestasi politik semakin mahal. Sementara, pada aspek lain, partai politik tidak memilik sumber daya politik dan logistik yang memadai. Dalam banyak kasus, banyak partai politik menghidupi keuangannya dengan praktek korupsi dan percaloan anggaran.

Selain itu, karena hampir semua partai politik tidak memiliki basis dukungan yang solid dan loyal, maka cara mereka untuk meraup suara dalam pemilu adalah dengan politik uang. Akhirnya, dalam persiapan menghadapi setiap pemilu, parpol bukannya membuat konsolidasi organisasi, politik, dan ideologi, melaikan berfikir bagaimana caranya melakukan konsolidasi logistik.

Praktek ini harus diakhiri. Penganggaran neoliberal telah mengalihkan sebagian besar sumber daya untuk mempertebal kantong si kaya. Sementara anggaran yang mengucur ke mayoritas rakyat yang miskin semakin terbatas. Itupun masih dipangkas oleh para calo anggaran. Padahal, anggaran tersebut adalah sebagian besar merupakan pajak yang dibayarkan oleh rakyat, baik pajak langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak bisa ditawar-tawar lagi, rakyat harus terlibat aktif untuk mengontrol penyusunan, pengalokasian, dan pendistribusian anggaran ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut