Buruh Morowali Tuntut Kenaikan Upah Dan Menolak Kenaikan Harga BBM

Buruh-morowali.jpg

Sedikitnya 400-an buruh yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) menggelar aksi massa di kantor DPRD Kabupaten Morowali, Selasa (2/12/2014). Mereka menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Dalam aksinya buruh membeberkan dampak kenaikan harga BBM terhadap kehidupan mereka. “Semua harga sembako ikut naik secara drastis dan sebentar lagi harga kost-kost an akan ikut pula naik,” kata Niswanto Rahman selaku koordinator aksi tersebut.

Menurut Niswanto, di kabupaten Morowali, belum ada tanda-tanda kenaikan upah minimum. Malahan, kata dia, kabupaten penghasil kekayaan tambang ini belum punya Dewan Pengupahan.

Karena itu, Niswanto mendesak Pemerintah Kabupaten Morowali segera membentuk Dewan Pengupahan dan segera memutuskan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK).

Selain itu, Niswanto menambahkan, masih banyak persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Morowali yang perlu mendapat perhatian serius, terutama buruh di PT Sulawesi Mining Investmen (SMI) dan PT. Bintang Delapan Mineral (BDM).

“Di PT SMI, ada ketidakpastian nasib para pekerja kontrak yang berakhir masa kontraknya pada Desember 2014 ini. Kami mendesak agar Pemda memanggil pimpinan perusahaan PT. SMI untuk memberikan klarifikasi terkait persoalan yang dialami oleh buruhnya,” kata Niswanto.

Aksi massa kaum buruh ini mendapat respon dari pihak DPRD Kabupaten Morowali. Wakil Ketua Komisi III DPRD Morowali, Kuswandi, menyatakan bahwa pihak DPRD sudah merespon tuntutan kaum buruh. Tak hanya itu, pihak DPRD berjanji akan memperjuangkan tuntutan kenaikan upah sebagaimana disuarakan oleh kaum buruh.

Usai menggelar aksi massa di kantor DPRD, massa bergerak menuju ke kantor Bupati Morowali. Di sana massa aksi sempat menggelar orasi-orasi sebelum akhirnya diajak berdialog dengan pihak Bupati.

Dialog antara perwakilan buruh dengan Bupati menghasilkan beberapa kesepakatan, yakni 1) Bupati Morowali akan menerbitkan SK mengenai Dewan Pengupahan dan penetapan UMK akan dilakukan paling lambat pada Januari 2015; 2) mendesak PT. SMI untuk mempekerjakan karyawannya yang sudah berakhir masa kontraknya pada bulan Desember 2014; 3) mendesak PT. SMI untuk memberikan peran kepada masyarakat lokal; 4) mendesak PT. SMI untuk memenuhi hak-hak normatif para buruh; dan 5) para pekerja kontrak PT. SMI diminta menyerahkan salinan kontrak kerjanya kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali, dan selanjutnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Morowali akan melakukan perindungan Tripartit dengan pengusaha untuk memperjuangkan nasib para pekerja agar tetap bekerja.

GNP 33 UUD 1945 Kabupaten Morowali merupakan gabungan dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), GERLITA, SPBDSM, LMND Komisariat Universitas Tadulako II, dan FORBES Morowali.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut