Bupati Manggarai Timur Diduga Terlibat Korupsi

Kabupaten Manggarai Timur merupakan sebuah kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang baru dimekarkan dari kabupaten induk, yakni Kabupaten Manggarai, melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007. Untuk periode 2008 – 2013, Kabupaten baru ini dipimpin oleh Bupati Yosep Tote dan Wakil Bupati Andras Agas. Di bawah pimpinan Bupati Yosep Tote, berbagai persoalan terkait dugaan penyimpangan keuangan daerah pun muncul.

Hal ini mengemuka dalam konferensi pers yang digelar oleh salah satu anggota DPRD Manggarai Timur dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga ketua tim pengkaji LKPJ Bupati Manggarai Timur Tahun 2012, Nikolaus Martin, dan Politisi PKB Nusa Tenggara Timur, George Hormat Kulas, di kantor DPW PKB NTT, Kupang Nusa Tenggara Timur, Jumat (23/8/2013).

Nikolaus Martin membeberkan bukti baru terkait dugaan praktek korupsi yang dilakukan oleh Bupati Manggarai Timur Yosep Tote. Nikolaus mengatakan bahwa ada dokumen Peraturan Daerah yang disahkan tanggal 27 Nopember 2012 yakni Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, yang diduga dipalsukan oleh Pemerintah karena terdapat perbedaan dalam lampiran Peraturan Daerah antara yang dilaporkan dalam LKPJ Bupati Manggarai Timur Tahun 2012 dengan lampiran Peraturan Daerah hasil paripurna DPRD Manggarai Timur tanggal 27 Nopember 2012.

“Dokumen yang ada pada saya kami dapatkan dari Pemerintah dalam kapasitas kami sebagai Tim Pengkaji LKPJ Bupati dan Pemerintah telah merubah Perda 16/2012 setelah paripurna DPRD tanggal 27 nopember 2012,” ungkap Nikolaus.

Sementara itu, dalam dokumen Hasil Evaluasi APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2011 dan 2012 tertanggal 1 juni 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengkaji Nikolaus Martin dan Vinsen Aliman, S.Pd. sebagai sekretaris tim, disajikan beberapa kejanggalan terkait dengan pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2011 dan 2012 diantaranya: pertama, pada Dinas Pekerjaan Umum, APBD TA 2010 untuk pembangunan jalan yang dinilai bermasalah seperti paket jalan Lengko Ajang – Wae Kara dengan total pagu anggaran sebesar Rp 1.020.696.000.-; paket jalan Nengkal – Wae Togong Atas – Wangkung dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.011.980.000.-; Jalan Simpang Benteng Jawa – Watu Nggong yang dalam fakta lapangannya pembangunan jalan tersebut tidak pernah ada; Jalan Lebong – Jengok – Jati dengan pagu anggaran awal sebesar Rp 1.040.720.250.-; Jalan Jati – Borong dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.280.171.000.- yang fakta lapangannya pembangunan jalan tersebut tidak pernah ada; Peningkatan Jalan Wae Reca –  Wolo Kolo – Tanggo – Kisol dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.981.800.000.-; pembangunan Jalan Mawe – Rewung – Wangkar Weli dengan pagu anggaran sebesar Rp 690.970.000.-; APBD TA 2011 pada bidang Bina Marga dialokasikan dana sebesar Rp 8.022.044.625.- untuk Belanja Modal pengadaan konstruksi 11 paket jalan.

Kejanggalan kedua, pada Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur diantaranya DAK pendidikan TA 2012 untuk program pengerjaan perpustakaan di setiap sekolah yang tidak tuntas namun dari aspek keuangannya sudah mencapai 100%; DAK TA 2011 untuk pekerjaan RKB SMP Satar Mawu yang sampai saat ini pekerjaannya belum tuntas; DAK TA 2012 untuk pembangunan RKB SD dan SMP yang dari aspek keuangan sudah mencapai 100% namun secara fisik bangunan baru mencapai 65 – 70%; serta problem tunggakan dana tunjangan sertifikasi guru tahun 2010 dan 2012 sebesar Rp 8.000.000.000.-

Dan ada beberapa kejanggalan lainnya seperti problem pembangunan dermaga tambatan perahu di Pota dan Dermaga Rakyat di Nanga Lirang dengan pagu anggaran masing-masing sebesar Rp 1.600.000.000.- oleh Dinas Perhubungan; problem pembangunan gedung SDLB Peot; problem percetakan sawah baru dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.000.000.000.- pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan; problem program penataan jalan Kembur – Lehong dengan alokasi dana sebesar Rp 1.053.141.981.- oleh Bagian Administrasi Pembangunan; dan problem dana DAK Praspem, sumber dananya dari Kementrian Dalam Negeri c.q. Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah untuk pembangunan gedung perpustakaan dan arsip daerah sebesar Rp 1.446.200.000.-, justru dialihkan secara sepihak oleh Bupati ke pembangunan Gedung Kantor Badan P2KB.

Sementara itu, politisi muda PKB George Hormat Kulas membeberkan bocoran dokumen fax-mile yang ia peroleh, yang bersumber dari Sekretariat Dirjen Bina Pembangunan Daerah dalam bentuk Surat tertanggal 28 juni 2013, nomor 900/5202/I/Bangda, perihal Pelaksanaan DAK Praspem Tahun Anggaran 2012, yang ditujukan kepada  Bupati Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur.  Dalam surat tersebut, Bupati Manggarai Timur diminta untuk memberikan penjelasan yang pertama terkait 2 hal yakni DAK dengan alokasi pagu sebesar Rp 1.446.200.000.- untuk pembangunan gedung perpustakaan dan arsip daerah namun dalam pelaksanaannya digunakan untuk membangun gedung kantor Badan P2KB; dan hal lain terkait dengan pelaksanaan DAK di Kabupaten Manggarai Timur seperti perubahan atas kegiatan DAK yang tidak dikonsultasikan kepada Direktur Jendral Bina Bangda sebagaimana diamanatkan oleh ayat (2) pasal 8 Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan DAK Kementrian Dalam Negeri Tahun 2012; pembangunan gedung kantor Badan P2KB tidak terdapat dalam data teknis yang disampaikan ke Ditjen Bina Bangda; dan pembangunan gedung kantor Badan P2KB yang tidak selesai, realisasi fisiknya hanya mencapai 30%.

“Saya mendapat fax-mile yang bersumber dari sekretariat Dirjen Bina Bangda, namun saya belum memastikan apakah ini dokumen asli atau tidak, nanti akan kita kroscek secara bersama,” ujar George.

Menurut George, sebagai bagian dari gerakan yang punya kepedulian terhadap pemerintahan yang bersih, ada keharusan untuk terus menerus mempertanyakan perkembangan penyelesaian kasus ini, baik secara halus dengan meminjam tangan teman-teman pers maupun dengan tekanan yang lebih keras.

Terkait problem ini, sikap tegas secara kelembagaan dari DPRD Kabupaten Manggarai Timur hingga saat ini belum ada. Rencananya, dalam waktu dekat, Nikolaus Martin akan melaporkan kasus dugaan pemalsuan ini ke kepolisian.***

Yondris Toulwala

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Nanunk

    korupsi memang marak terjadi di negeri ini, sebagai contoh kasus tersebut segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah MARITIM adalah bentuk dari ketidakpatuhnya terhadap HUKUM yang berlaku, berarti pejabat kurang paham tentang Hukum dan kurangnya kesadaran akan hukum, Pihak Penegak hukum disini harus jeli melakukan identifikasi masalah ini…