Bung Karno: Dua Tugas Pokok Dalam Revolusi Ekonomi

Republik Indonesia didirikan di atas sebuah cita-cita: masyarakat adil dan makmur. Kini usia Republik kita sudah 68 tahun. Namun, apa yang menjadi cita-cita pendirian Republik belum juga terwujud.

Belakangan ini, Republik ini malah bergulat dengan persoalan-persoalan yang mirip dengan zaman kolonial. Sampai sekarang kita belum lepas dari predikat sebagai ‘negara pengekspor bahan mentah’. Sebagian besar kekayaan alam dan sektor ekonomi strategis kita dikangkangi oleh perusahaan asing. Rakyat kita hanya dihargai sebagai tenaga kerja murah. Ironisnya, Indonesia yang agraris ini harus menjadi pengimpor beras, kedelai, gula, bawang putih, dan lain-lain. Ironis!

Padahal, syarat-syarat untuk menjadi bangsa yang makmur ada pada kita: kekayaan alam yang melimpah, penduduk yang besar, posisi geopolitik yang strategis, kekayaan pengetahuan dan tradisi, dan lain-lain. Lantas apa yang salah?

***

Bung Karno berulangkali mengingatkan, kemerdekaan itu hanyalah jembatan emas. Katanya, di seberang jembatan emas itulah nanti kita akan merealisasikan cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Sebagai jembatan emas, kata Bung Karno, kemerdekaan itu barulah sebatas kemerdekaan politik. Dengan kemerdekaan politik, kita baru sebatas punya negara. Di dalamnya ada rakyat, pemerintahan, konstitusi, dasar negara, angkatan perang dan lain-lain. Semua itu merupakan alat bagi kita untuk perjuangan selanjutnya.

Setelah kemerdekaan, idealnya kita melakukan revolusi di segala bidang. Bung Karno menyebutnya revolusi multi-kompleks: revolusi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Revolusi multi-kompleks inilah yang akan menggenapkan revolusi nasional kita, sehingga kita menjadi bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Dengan demikian, kita sudah bisa bergegas menuju masyarakat adil dan makmur.

Salah satu aspek dari revolusi multi-kompleks ini adalah revolusi ekonomi. Esensi dari revolusi ekonomi ini adalah merombak struktur ekonomi, termasuk bentuk kepemilikan alat produksi dan struktur distribusi dari surplus ekonomi, agar melahirkan struktur ekonomi yang demokratis dan berkeadilan sosial. Dengan begitu, masyarakat adil dan makmur pun bisa diraih.

Dalam melaksanakan revolusi ekonomi ini, kata Bung Karno, kita punya dua tugas pokok: pertama, mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional; dan kedua, mentransformasikan ekonomi nasional menjadi ekonomi ‘pasal 33 UUD 1945’ sebagai basis melahirkan masyarakat adil dan makmur.

Sekarang kita bicara tugas yang pertama. Nah, supaya kita mengerti esensi tugas pertama ini, kita identifikasi dulu apa yang dimaksud ekonomi kolonial. Dengan begitu, kita menjadi tahu hal-hal fundamental dari ekonomi lama yang hendak kita ubah dan bagaimana cara mengubahnya.

Bung Karno mencirikan mencirikan ekonomi kolonial itu sebagai berikut: satu, Indonesia hanya dijadikan penyedia bahan baku bagi keperluan negeri imperialis; dua, Indonesia menjadi penyedia tenaga kerja murah bagi perusahaan negeri imperialis; tiga, Indonesia hanya dijadikan pasar bagi penjualan produk dari negeri-negeri imperialis; dan empat, Indonesia menjadi tempat penanaman modal asing.

Empat ciri di atas sekaligus, kata Bung Karno, menjadi penyebab kesengsaraan rakyat dan penghalang bagi gerak maju kekuatan-kekuatan produktif kita. Empat hal itulah yang menyebabkan potensi-potensi kemakmuran kita justru mengalir keluar melalui kantong-kantong perusahaan asing.

Lantas, bagaimana merombaknya? Di sini Bung Karno menekankan perlunya mengakhiri dominasi kolonial, baik dalam penguasaan aset-aset ekonomi (perkebunan, pertambangan, pertanian, dan lain-lain) maupun aktivitas perekonomian (pelayaran, pengangkutan, perbankan, telekomunikasi, dan lain-lain.

Jika melihat ke pengalaman di era Bung Karno, terutama di tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, ada beberapa cara untuk mengakhiri dominasi asing itu. Pertama, pengambil-alihan atau nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Kedua, land-reform untuk mengubah  merombak struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dari tangan kolonial menjadi milik rakyat. Namun, land-reform ini bukan hanya mengakhiri penguasaan tanah dari segelintir pengusaha perkebunan kolonial, tetapi juga dari tuan-tanah (feodal). ketiga, menghapus semua UU ekonomi yang berbau kolonialistik.

Esensi dari merombak struktur ekonomi kolonial ini adalah mengembalikan kedaulatan rakyat terhadap kekayaan alam dan sumber-sumber ekonomi.

Sekarang kita bicara tugas yang kedua. Menurut Bung Karno, setelah sebagian besar aset-aset ekonomi dan aktivitas perekonomian sudah kembali ke tangan kita (ekonomi nasional), maka tugas selanjutnya adalah mengorganisir ekonomi sesuai dengan apa yang digariskan oleh pasal 33 UUD 1945. Inilah basis material untuk mendatangkan Sosialisme Indonesia.

Di sini, kata Bung Karno, ada beberapa syarat-syarat: pertama, kita harus mengorganisir ekonomi yang terencana (planned economy) untuk memberi arah pada revolusi ekonomi kita. Untuk keperluan ini, jaman itu digagaslah konsep besar bernama “Pembangunan Nasional Semesta Berencana”.

Kedua, membangkitkan kekuatan dan potensi rakyat: a) Kesadaran sosial yang sangat mendalam; b) Kesadaran akan pentingnya dilaksanakan prinsip-prinsip ekonomi; c) Penambahan ketrampilan dan keahlian; d) Kerajinan dan cinta-kerja rakyat; serta e) Semangat patriotisme.

Ketiga, membangkitkan semangat kegotong-royongan, sebagai kepribadian Indonesia sekaligus ciri sosialisme ala Indonesia, yang meliputi, rakyat, pemerintah, angkatan perang, dan seluruh kekuatan-kekatan nasional lainnya.

Selain tiga hal di atas, Bung Karno juga menjelaskan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi nasional yang segaris dengan semangat pasal 33 UUD 1945. Pertama, semua kegiatan produksi, baik yang dijalankan oleh negara, koperasi, maupun swasta, harus ditujukan pada pemenuhan kebutuhan rakyat, terutama kebutuhan pokok, agar mereka bisa hidup layak dan merdeka.

Kedua, seluruh kegiatan distribusi harus diatur sedemikian rupa agar barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari bisa sampai dengan cepat, merata, dan murah di tangan rakyat.

Ketiga, menjalankan industrialisasi dengan menempatkan ekonomi sektor negara sebagai tulang-punggung dan memimpin perkembangan ekonomi negeri. Sebagai negara yang baru merdeka, tentu saja adalah mustahil untuk mencari pasar di luar negeri dan bersaing dengan industri dari negara maju, maka industrialisasi kita harus disandarkan pada pengembangaan pasar di dalam negeri. Untuk keperluan ini, daya beli rakyat harus dinaikkan. Selain itu, untuk memulai industrialisasi, negara harus memulai dengan membangun industri dasar.

Keempat, ekspor hanya dimungkinkan apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dan kegiatan ekonomi (pertanian dan industri) sudah berhasil memproduksi barang jadi. Sedangkan impor hanya dibolehkan untuk barang-barang yang dibutuhkan untuk menambah produksi dalam negeri.

Kelima, sumber-sumber pembiayaan bagi pembangunan nasional semesta berencana pertama-tama harus diusahakan atas dasar kekuatan dalam negeri sendiri, yakni dengan mengerahkan semua modal dan potensi (funds and forces) nasional yang progressif. Jika belum mencukupi, maka bisa dicarikan melalui kerjasama dengan pihak luar asalkan tidak bertolak belakang dengan konsepsi ekonomi nasional dan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Sementara itu, di dalam pasal 33 UUD 1945 sendiri, sudah ada karakter ekonomi sosialis, yakni: pertama, pengakuan terhadap pemilikan sosial terhadap alat produksi: tercermin dari kalimat ‘perekonomian disusun sebagai usaha bersama’ (ayat 1). Kedua, peranan negara yang kuat dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga, adanya pengakuan terhadap prinsip demokrasi ekonomi, yakni ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan (kontrol) atau pemilikan anggota-anggota masyarakat (lihat penjelasan pasal 33 UUD 1945). Keempat, adanya penegasan bahwa pemenuhan kebutuhan sosial sebagai tujuan produksi dan kegiatan ekonomi.

Sebetulnya, penjelasan di atas masih jauh dari lengkap. Ya, namanya juga ringkasan–seperti yang saya jelaskan dimuka. Cukuplah untuk mengingatkan kita, bahwa para pendiri bangsa dulu–termasuk Bung Karno–sudah punya rancangan ekonomi untuk memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sayang, para penyelenggara negara sejak Orba hingga sekarang menghianatinya!

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat – Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD); Pimred Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut