Ketika Bung Hatta Mengkritik Investasi Asing

88 tahun sebelum Pak Joko Widodo menyampaikan pidato bertajuk Visi Indonesia, yang menyebut mau mengundang investasi seluas-luasnya, Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Bonifacius Cornelis de Jonge juga menggaungkan hal serupa.

Di pidatonya Pak Jokowi bilang, mengundang investasi seluas-luasnya akan membuka lapangan pekerja. De Jonge juga bilang begitu. Malahan, kata Gubernur Jenderal yang berkuasa antara 1931-1936 ini, selain membuka lapangan kerja, investasi asing juga menambah pemasukan negara dari pajak, dan menaikkan ekspor.

Memang Pak Jokowi tak eksplisit menyebut “mengundang investasi asing”. Tapi, melihat esensi pidatonya dan warna kebijakan ekonominya di periode pertama, sinyalnya pada investasi asing.

Sudah lama di Negeri ini, dari zaman Belanda, lalu Orde baru, hingga hari ini, ada kepercayaan yang sangat kuat, bahwa investasi asing akan membawa banyak manfaat: membuka lapangan kerja, pajak untuk kas negara, alih teknologi, dan seterusnya.

Tapi, tahukah anda, jauh sebelum pidato De Jonge, mereka yang berjuang untuk kemerdekaan negeri ini berpandangan kritis terhadap investasi asing. Tak terkecuali Mohammad Hatta.

Bung Hatta, lewat artikel berkepala “Pengaruh Koloniaal-Kapitaal di Indonesia”, yang dimuat Daulat Ra’jat, 20 November 1931, mengkritik cara pandang De Jonge itu.

Di risalah pendek itu, Bung Hatta bukan hanya mengajukan argumentasi, tapi juga membeberkan bukti-bukti yang terang-benderang terlihat oleh semua orang di masa itu.

Pertama, dalam uraian Bung Hatta, besar dan kecilnya manfaat investasi, tergantung pada jenisnya. Ia mencontohkan investasi yang jatuh pada industri pertanian. Jenis investasi ini tidak menyerap tenaga kerja banyak, tetapi memerlukan lahan yang luas.

Akibatnya, tentu saja, jumlah orang tersingkir dari lapangan pertanian tidak sebanding dengan mereka yang terserap ke dalam lapangan baru industri. Konsekuensinya: ada banyak orang yang menganggur. Jadi, alih-alih membuka lapangan kerja baru, investasi jenis ini justru memperbesar pengangguran.

“Industri yang ada cuma dapat memakai kaum buruh lebih kurang 2 juta orang. Sebab, seperti disebut di atas, kebanyakan adalah industri pertanian,” tulis Bung Hatta.

Kekhawatiran Bung Hatta juga terbukti sekarang ini. Ketika di periode pertama Presiden Jokowi menggenjot investasi asing, penyerapan tenaga kerja justru melempem.

Seperti dikonfirmasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang 2013-2014, rata-rata penyerapan tenaga kerja PMDN dan PMA berkisar 1,4 juta orang. Tetapi, di tahun 2018 lalu, penyerapan tenaga kerjanya hanya 960 ribu orang. Penyebabnya, sebagian besar investasi yang masuk itu bersifat padat modal, bukan padat karya.

Begitu juga pembangunan infrastruktur besar-besaran lima tahun terakhir ini. Tetapi penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru tetap melambat.

Yang kedua, kata Bung Hatta, karena jumlah yang menganggur lebih besar ketimbang yang diserap bekerja, maka daya tawar buruh di pasar tenaga kerja menjadi rendah. Salah satu konsekuensinya: upah rendah.

“Karena orang yang mencari pekerjaan lebih jauh banyaknya daripada pekerjaan yang ada,” kata Bung Hatta.

Dalam konteks hari ini, seringkali untuk menarik investasi asing, pemerintah menawarkan politik upah murah. Di tahun 2017, Indonesia termasuk negara dengan upah minimum terendah di Asia Tenggara, di bawah Kamboja dan Vietnam.

Sumber: Theaseanpost.com

Yang ketiga, yang dilihat Bung Hatta, seringkali investasi asing itu menghasilkan dan membawa keluar laba dalam jumlah besar, tetapi rakyat di daerah investasi justru miskin.

“Saban tahun mereka dapat melarikan laba dari Indonesia ke Eropa, yang jumlahnya kira-kira 500.000.000 rupiah, akan tetapi rakyat Indonesia makin lama makin sengsara,” tulisnya.

Kita sudah kenyang dengan cerita semacam ini. Ambil contoh PT Freeport, yang sudah setengah abad lebih menambang emas dan tembaga di Papua. Di tahun 2017, perusahaan tambang asal Paman Sam itu mengeruk untung sebesar Rp 44 triliun. Angka itu lebih besar dari APBD Provinsi Papua dan Papua Barat yang jika digabung tak lebih dari Rp 25 triliun. Bayangkan?

Keempat, seperti disinggung Bung Hatta di risalah Beberapa Fasal Ekonomi, yang terbit tahun 1954, investasi asing belum tentu sejalan dengan cita-cita industialisasi nasional untuk kemakmuran rakyat.

Sebab, kalau kapitalnya berasal dari luar, maka tampuk produksi akan dipegang oleh orang luar. Sementara pemilik kapital ini, alias investor ini, dituntun oleh keinginan menumpuk keuntungan. Karena faktor itu, investor hanya akan menanamkan modalnya di sektor ekonomi yang paling menggiurkan. Seperti sekarang, sebagian besar investor masih berbondong-bondong ke sektor ekstraktif.

Nah, bicara soal investasi, saya setuju pengamat ekonomi Yanuar Rizky, cara pandang kita tentang investasi perlu diubah. Selama ini, terutama di kalangan pemangku kebijakan, investasi selalu dikaitkan dengan memanggil dana dari luar atau dana asing.

Dalam konteks ini, karena investasi tak terelakkan untuk mendorong maju ekonomi, paradigma itu harus diubah. Bahwa dana itu tak melulu dari luar/asing, tetapi juga nasional. Nasional itu meliputi pemerintah/APBN, pengusaha nasional, BUMN, koperasi, usaha rakyat, dan rakyat banyak.

Jadi, visi ekonomi berdikari harusnya bisa diterjemankan dalam bentuk penyatuan modal nasional untuk menggerakkan ekonomi nasional, termasuk industrialisasi.

Bagaskara Wicaksono

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut