Bung Hatta Dan Politik Agraria

Indonesia dikenal sebagai negara agraria. Namun, apa mau dikata, sejak beberapa tahun terakhir Indonesia telah menjelma sebagai “negara importir pangan”. Sekitar 65 persen kebutuhan pangan di dalam negeri didapatkan melalui impor.

Lebih parah lagi, desa telah menjadi “lumbung kemiskinan”. Sebanyak 66 persen orang miskin Indonesia tinggal di pedesaan. Dan, 56 persen diantara mereka menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.

Sudah begitu, kehidupan petani pun makin tak tenang. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam setiap dua hari terjadi satu konflik agraria. Dalam tahun 2012 lalu, ada 198 kasus konflik agraria di seantero Indonesia. Korbannya pun tidak sedikit: 156 petani ditahan, 55 orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 25 tertembak, dan 3 orang tewas.

Dari gambaran di atas, jelas ada yang salah dengan politik agraria kita. Seharusnya, politik agraria itu mensejahterakan rakyat, eh, malah mendatangkan penghisapan dan penindasan. Sejak orde baru hingga sekarang, hampir semua produk hukum di bidang agraria justru merestorasi sistem agraria kolonial.

Berbicara soal agraria, ada baiknya mengingat Bung Hatta. Beliau punya gagasan penting mengenai politik agraria. Pada Februari 1946, Bung Hatta sudah menorehkan gagasannya soal politik agraria di Konferensi Ekonomi di Jogjakarta. Kelak, isi pidato Bung Karno itu muncul dalam bentuk risalah berjudul “Ekonomi Indonesia Di Masa Depan”.

Menurut Bung Hatta, dalam konteks negara agraris, tanah menjadi alat produksi terpenting. “Baik buruknya penghidupan rakyat bergantung pada situasi hak milik tanah,” kata Bung Hatta.

Karena itu, Bung Hatta menegaskan, “tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang seorang untuk menindas atau memeras kehidupan orang banyak.” Konsekuensinya, perusahaan besar milik perseorangan tidak dibenarkan menguasai tanah. “Perusahaan yang menggunakan tanah luas sebaiknya diorganisasikan sebagai koperasi, di bawah pengawasan pemerintah,” tambahnya.

Lantas, bagaimana dengan perkebunan besar milik asing? Tanah yang dikuasai oleh perkebunan asing itu adalah tanah negara, tetapi disewa dalam jangka waktu cukup panjang. Atas masalah itu, Bung Hatta kurang setuju dengan ide penyitaan atau nasionalisasi. Baginya, nasionalisasi pun akan disertai kompensasi. Alhasil, untuk melakukan hal itu di jaman Republik saat itu, pemerintah harus berutang banyak. “Umpamakan mungkin meminjam uang dalam jumlah banyak, lebih baik kapital itu digunakan untuk membangun industri baru untuk menghasilkan barang-barang keperluan rakyat dan negara,” kata Bung Hatta.

Solusi Bung Hatta cukup moderat: perkebunan besar itu bisa diselenggarakan sebagai koperasi, yang merupakan usaha bersama kapital bangsa asing dan tenaga Indonesia, di bawah pengawasan pemerintah Indonesia. Sayang, Bung Hatta tidak terlalu merinci bagaimana dan seperti apa koperasi semacam itu dijalankan.

Bung Hatta banyak merujuk pada bagaimana hukum adat Indonesia memandang persoalan agraria. Kata Bung Hatta, dalam hukum adat Indonesia yang asli, tanah dianggap sebagai milik masyarakat. “Orang-seorang berhak memakainya sebanyak yang perlu baginya dan keluarganya. Hanya tak boleh menjualnya. Kalau tidak dipakai lagi, tanah itu kembali ke masyarakat,” ungkap Bung Hatta.

Dengan demikian, menurut Bung Hatta, semua tanah—termasuk yang dipergunakan oleh perkebunan besar—adalah kepunyaan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip pengelolaan tanah oleh perusahaan besar—sekalipun berbentuk koperasi—tidak boleh berlawanan atau merugikan kepentingan masyarakat.

Bung Hatta menegaskan, apabila tanah dianggap sebagai faktor produksi yang terpenting, maka pemakaiannya—selain untuk kediaman dan pekarangan—hanya diperbolehkan untuk faktor produksi pula. “Tanah tidak boleh menjadi objek perniagaan, yang diperjual-belikan semata-mata untuk mencari keuntungan,” jelasnya.

Lantas, bagaimana dengan nasib “lahan kosong”? Di jaman kolonial, tanah kosong dinyataan sebagai milik negara. Dan negara berhak menyewakannya kepada siapapun. Itulah yang disebut “domeinsverklaring”. Pada kenyataannya, hal itu justru memicu pertentangan antara negara versus massa-rakyat.

Dalam konteks Indonesia merdeka, prinsip itu tidak dibenarkan. Dalam pandangan Bung Hatta, negara Indonesia hanyalah alat rakyat untuk menyempurnakan kesejahteraan umum. Dan karena itu, negara tidak boleh bertentangan dengan rakyat.

Menurut Bung Hatta, terkait lahan kosong itu, pemerintah seharusnya menjadi “juru-kuasa” untuk mengurusnya dan mempergunakannya untuk kepentingan umum. “Negara harus menggunakan tanah kosong itu untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Pendek kata, kalau mau disimpulkan, politik agraria Bung Hatta adalah: tanah harus dijadikan sebagai faktor produksi utama, yang dimiliki secara kolektif oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Untuk diketahui, gagasan Bung Hatta di atas bukan cuma wacana kosong. Tahun itu juga pemerintah RI melakanakan “Land Reform” di daerah Banyumas, Jawa Tengah, sebagai uji-coba. Dikeluarkanlah UU nomor 13/1946 tentang penghapusan hak-hak istiwa yang dimiliki kaum elit desa di desa-desa perdikan di Banyumas.  Dalam prakteknya, tanah-tanah elit desa itu dipotong separuh untuk didistribusikan kepada petani tak bertanah.

Kemudian, pada awal 1948, pemerintah mengeluarkan UU Darurat nomor 13/1948 tentang penghapusan “hak-hak konversi” dari perusahaan tebu yang berada di dua kesultanan, yaitu Jogjakarta dan Solo. Tanah-tanah tersebut kemudian didistribusikan kepada petani tunakisma.

Tahun itu juga, pemerintah mulai membentuk Panitia Agraria—sering disebut Panitia Agraria Jogjakarta—untuk merumuskan Undang-Undang Agraria yang baru guna mengganti Undang-Undang Agraria kolonial 1870. Hasil kerja kepanitiaan ini sedikit-banyaknya berkontribusi dalam kelahiran UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).

Rudi HartonoPimred Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut