Kenapa Perempuan Harus Menangkan Pancasila?

Ketika organisasi kami, Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini, berkampanye “Menangkan Pancasila”, mungkin banyak yang bertanya-tanya. Kenapa kok isunya mirip dengan tema Penataran P4 era Orde Baru?

Baiklah, sebagai bagian dari organisasi ini, saya coba memberi penjelasan singkat.

Bagi kami, Pancasila sebetulnya memuat nilai-nilai ideal tentang tata-hidup berbangsa dan bernegara di Republik ini. Termasuk soal tata-hidup berkeadilan gender.

Pancasila mengakui nilai ketuhanan, yang bukan sekedar pengakuan bahwa seluruh anggota bangsa ini punya kepercayaan atau keyakinan pada Tuhan, tetapi juga kesadaran bahwa di hadapan Tuhan yang Maha Esa, semua mahkluk, tanpa memandang jenis kelamin, adalah sama dan setara.

Pancasila juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang menempatkan semua warga negara setara, tanpa memandang suku, agama, ras, kedudukan sosial, dan jenis kelamin.

Pancasila juga meneguhkan semangat kebangsaan Indonesia, yang dijahit dari kesadaran akan kesamaan nasib (dibawah penindasan kolonialisme dan feodalisme) dan cita-cita/mimpi bersama membangun masyarakat adil-makmur di masa depan.

Pancasila juga mengakui prinsip demokrasi, atau sering disebut musyawarah-mufakat, yang menjamin hak setiap warga Negara, tanpa memandang jenis kelamin, untuk bersuara, berpendapat, beraspirasi demi kemajuan bangsa.

Dan terakhir, Pancasila meneguhkan prinsip keadilan sosial, yang mencita-citakan semua warga negara di Republik ini, tanpa memandang suku, agama, ras, dan jenis kelamin, bisa hidup “sama rata, sama rasa”.

Dengan demikian, jika Pancasila ini benar-benar menjadi pijakan norma hidup berbangsa dan bernegara, menjadi pandangan hidup semua manusia Indonesia dari penyelenggara negara hingga rakyat biasa, tentu tidak ada lagi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Tidak ada ketimpangan upah berbasis gender. Tidak hambatan bagi perempuan untuk berkiprah dalam kehidupan ekonomi, politik dan sosial-budaya.

Persoalan Mendasar

Masalahnya hingga hari ini, perempuan Indonesia masih berhadapan dengan tiga persoalan besar.

Pertama, perempuan masih berhadapan dengan diskriminasi dan kekerasan.

Mari lihat data Laporan Ketimpangan Gender/Global Gender Gap Report  tahun 2018, Indonesia masih di peringkat 84 dari 144 Negara dengan skor 0,691. Indonesia di bawah Filipina, Singapura, Laos dan Vietnam. Untuk diketahui, Gender Gap Report mengukur empat kategori, yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan keberlangsungan hidup, dan pemberdayaan politik.

Ironisnya, dari keempat kategori itu, Indonesia sangat buruk dalam soal partisipasi dan peluang ekonomi. Untuk kategori ini, Indonesia peringkat 108, dengan skor 0,610.

Ini juga yang menjelaskan kenapa kemiskinan di Indonesia selalu berwajah perempuan. Sebab, partisipasi dan peluang ekonomi di Indonesia belum banyak berpihak pada perempuan.

Sementara terkait kekerasan terhadap perempuan, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2019, sepanjang 2018 ada 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan atau meningkat 14 persen dibanding sebelumnya.

Kenapa dual hal ini perlu mendapat perhatian serius? Karena, masih tingginya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan mencerminkan masih kuatnya anggapan sosial bahwa perempuan itu urusannya rumah tangga, bahwa mencari nafkah itu urusan suami/laki-laki, bahwa kalau perempuan keluar rumah maka pakaian dan perilakunya harus dikontrol, dan sebagainya. Dan jika perempuan melanggar hal tersebut, maka pantas dihukum orang tua laki-laki atau pasangan laki-lakinya.

Tentu saja, anggapan sosial itu, yang orang menyebutnya patriarki, sangat bertentangan dengan semua nilai dalam Pancasila.

Kedua, liberalisasi ekonomi, yang berwujud pencabutan subsidi, privatisasi, liberalisasi investasi, liberalisasi perdagangan, dan lain sebagainya.

Memang, neoliberalisme mengorbankan semua orang yang tak berdaya secara ekonomi, tanpa memandang jenis kelamin. Akan tetapi, kuatnya anggapan sosial patriarkal yang menempatkan perempuan sekedar sebagai petugas/pengurus rumah tangga, membuat perempuan yang paling menanggung bebannya.

Pencabutan subsidi energi, misalnya. Karena perempuan dianggap pengurus rumah tangga, dan urusan rumah tangga hingga dapur beberapa membutuhkan energi (listrik dan gas), maka perempuanlah yang paling merasakan dampaknya.

Begitu juga dengan privatisasi. Ketika layanan yang selama ini disubsidi oleh negara, seperti kesehatan dan pendidikan, tiba-tiba diserahkan kepada swasta dan dikelola dengan orientasi bisnis, lalu menyebabkan kenaikan harga, maka perempuan juga yang langsung merasakan dampaknya. Sebab, urusan kesehatan dan pendidikan keluarga, terutama anak-anak, sering diletakkan sebagai tanggung-jawab ibu rumah tangga.

Neoliberalisme yang mengusung perdagangan bebas, juga mengancam perempuan yang menjadi pelaku ekonomi, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Merujuk ke data Bank Indonesia, dari 57,83 juta UMKM pada 2018, sebanyak 60 persen (37 juta pelaku usaha) diantaranya dimiliki atau digerakkan oleh perempuan.

Neoliberalisme dengan politik upah murahnya juga menyasar buruh perempuan dan sistim kerja yang tidak manusiawi. Sebab, karena anggapan sosial yang patriarkal, perempuan hanya dianggap pencari nafkah tambahan.

Ini yang menyebabkan perempuan rentan mengalami diskriminasi upah dan korban politik upah murah. Pada tahun 2015, berdasarkan data buku Statistik Gender Tematik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, rata-rata upah perempuan adalah sebesar Rp 1,6 juta, atau 13 persen lebih rendah dari upah laki-laki yang sebesar Rp 1,9 juta.

Ketiga, bangkitnya politik sektarian dan konservatif. Ini ditandai dengan menguatnya pemahaman agama yang sangat konservatif, puritan dan tidak toleran. Selain berhasil mendorong ide-ide mereka menjadi hampir dominan, mereka merambah dalam ruang politik Negeri ini untuk mempengaruhi kebijakan agar sesuai dengan standar nilai-nilai mereka.

Menguatnya sektarianisme dan konservatisme ini bukan hanya menyuburkan intoleransi, tetapi memukul mundur capaian-capaian perjuangan perempuan terkait kesetaraan hak dan sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam kehidupan sosial, makin banyak tekanan terhadap perempuan tentang bagaimana berpakaian dan berperilaku di ruang publik, agar sesuai standar nilai yang konservatif. Misalnya, kelompok saleh tak segan menegur cara berpakaianmu, atau bahkan cara dudukmu, agar sesuai dengan standar nilai mereka.

Di lapangan politik, semakin banyak aturan atau regulasi yang berusaha mengatur cara berpakaian, berperilaku, hingga pergaulan perempuan, agar sesuai standar nilai konservatif.

Berdasarkan catatan Michael Buehler dalam bukunya The Politics of Shari’a Law (2018), dalam rentang 1998 hingga 2013, setidaknya ada 443 Peraturan Daerah (Perda) Syariah di 34 provinsi di Indonesia.

Tentu saja, hal-hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan berbangsa. Indonesia yang dicita-citakan para pendiri bangsa adalah Indonesia yang adil dan makmur, yang menjunjung tinggi kesetaraan gender.

Posko Menangkan Pancasila

Karena persoalan itulah, maka pada 2017, API Kartini bersama Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan ormasnya yang lain ikut mendirikan Posko Menangkan Pancasila.

Posko Menangkan Pancasila bukan hanya ruang kampanye tentang pentingnya menghadirkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan sehari-hari, tetapi juga ruang untuk mengadvokasi hak-hak perempuan.

Posko Menangkan Pancasila menerima aduan dan mengadvokasi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Posko Menangkan Pancasila juga menentang berbagai kebijakan negara yang merugikan perempuan dan rakyat banyak.

Rini, S.Pd, Sekretaris Jenderal Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini  

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut