BUMN Versus Upeti Dan Privatisasi!

Tiba-tiba saja terjadi perseteruan antara DPR versus Dahlan Iskan. DPR menuding Dahlan bertanggung-jawab atas kerugian PLN sebesar Rp37,6 triliun. Sebaliknya, Dahlan Iskan balik menyerang dengan isu “upeti” BUMN ke oknum anggota DPR.

Dukungan pun mengalir ke Dahlan Iskan. Bahkan, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD terang-terangan mendukung Dahlan Iskan untuk “menghajar” DPR. Keduanya pun tampil bak pahlawan di mata publik. Klas menengah, yang senantiasa bermimpi datangnya figur pemimpin bersih, menganggap dua sosok ini sebagai tokoh ideal mereka.

Namun, bagi kami, pertikaian Dahlan Iskan/Mahfud MD versus DPR ini justru mengurai dua persoalan pokok dalam BUMN kita. Pertama, BUMN masih menjadi sapi perah pejabat politik. Kedua, BUMN kita sedang berhadapan dengan ancaman privatisasi besar-besaran.

Di satu pihak, DPR mewakili kekuatan politik yang selama ini menjadi “tukang peras” BUMN. Akibatnya, BUMN kita tidak pernah efisien dan tidak produktif. Sedangkan di pihak lain, Dahlan Iskan adalah seorang pendukung setia neoliberalisme dan sedang gencar-gencarnya hendak memprivatisasi BUMN.

Enifisensi memang jadi problem BUMN. Pada awalnya, hampir semua perusahaan negara kita ini hasil nasionalisasi. Pada tahun 1957, gerakan rakyat progressif, khususnya Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI), dengan sukungan pemerintahan Soekarno, berhasil mengambil-alih perusahaan-perusahaan asing.

Sayang, kabinet Juanda menyerahkan kontrol perusahaan itu ke militer. Akhinya, pada 13 Desember 1957, Nasution memerintahkan militer menguasai perusahaan-perusahan itu. Bung Karno berusaha menetralisir pengaruh tentara dengan UU nasionalisasi tahun 1958. Namun, ketika perusahaan-perusahaan itu berubah menjadi perusahaan negara (PN), sebagian besar jabatan sudah “diduduki” orang-orang militer.

Sejak itulah perusahaan negara (sekarang BUMN) jadi “sapi perah” rezim berkuasa. Itu makin berkembang biak di era orde baru. Sayang, begitu terjadi reformasi di tahun 1998, BUMN-BUMN itu belum banyak berubah. Bukan rahasia lagi, partai berkuasa menjadikan BUMN sebagai pundi-pundi logistiknya. Itu terjadi hingga sekarang.

Karena itu, salah satu pekerjaan mendesak kita dalam memperkuat BUMN adalah memerangi segala bentuk birokratisme, korupsi, pemborosan, dan praktek upeti terhadap elit atau kekuatan politik tertentu. Karena itu, seperti dianjurkan oleh Bung Hatta, perusahaan negara mesti dijalankan sesuai dengan prinsip ekonomi: efisien. Lagi pula, banyak pengalama negara lain menunjukkan, khususnya Tiongkok, bahwa BUMN bisa berkontrisi besar bagi kemajuan ekonomi nasional negara bersangkutan.

Namun, di samping persoalan “upeti” itu, ada ancaman yang lebih besar yang sedang dihadapi BUMN, yakni privatisasi. Dahlan Iskan, menteri BUMN sekarang ini, adalah seorang pendukung privatisasi. Untuk tahun 2012, Dahlan Iskan hendak memprivatisasi 11 perusahaan negara (sumber: Tempo).

Privatisasi jelas merupakan agenda neoliberal. Pada kenyataannya, privatisasi justru bermakna transfer kekayaan publik (sosial) ke tangan swasta. Privatisasi juga digunakan korporasi-korporasi asing dari negeri-negeri imperialis untuk menghilangkan pesaing-pesaing potensialnya (BUMN).

Lebih jauh lagi, belajar dari pengalaman Amerika Latin, proyek privatisasi justru membawa dampak buruk. Pertama, privatisasi akan menghilangkan kontrol negara terhadap  produksi barang dan jasa yang vital dan menguasai hajat hidup rakyat: air, bahan bakar, layanan kesehatan, transportasi, tekekomunikasi, dan lain-lain. Akibatnya, rakyat akan dipaksa untuk membeli barang dan jasa tersebut sesuai harga pasar.

Kedua, privatisasi akan menghilangkan ruang untuk akumulasi ekonomi nasional yang menguntungkan, khususnya pendapatan dari aktivitas BUMN. Akibatnya, negara semakin bergantung kepada pajak dan utang.

Ketiga, ketika semua asset strategis sudah di tangan swasta, maka negara kehilangan tuas strategisnya untuk merancang pembangunan nasional yang mensejahterakan rakyatnya. Seharusnya, BUMN itu bisa fungsikan untuk menjadi dasar pembangunan ekonomi nasional melalui pengalihan pendapatan BUMN untuk menopang belanja sosial, pemberdayaan ekonomi rakyat, perbaikan infrastuktur, penciptaan lapangan pekerjaan baru, dan lain-lain.

Keempat, privatisasi sering menjadi saranan kongkolikong antara kapitalis birokrat dengan korporasi asing. Misalnya, privatisasi sering dilakukan untuk mencari pundi-pundi baru bagi dana kampanye parpol berkuasa.

Privatisasi juga membawa dampak lain: pengurangan penggunaan tenaga kerja. Privatisasi juga mengubah status pekerja. Maklum, prinsip pengelolaan BUMN pasca privatisasi murni untuk mengakumulasi keuntungan. Dalam banyak kasus, privatisasi juga seringkali membatasi aktivis kaum buruh untuk berserikat.

Karena itu, kita jangan terpesona dengan drama kepahlawanan Dahlan Iskan dan Mahfud MD. Keduanya punya oritensi mendukung neoliberalisme. Dahlan Iskan mendukung ide-ide neoliberal. Sedangkan Mahfud MD, yang notabene ketua MK, membiarkan puluhan perundang-undangan neoliberal tetap menghisap ekonomi nasional kita.

Karena itu, mari kita memerangi dua musuh BUMN sekaligus, yakni praktek “sapi perah” dan privatisasi. Kita harus memperjuangkan agar BUMN bisa menjadi soko-guru dalam perekonomian nasional.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut