Bukan Sekedar Pemalsuan Dokumen Negara

Jika anda ketahuan memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka anda bisa diancam pidana penjara selama 7 tahun. Bagaimana dengan politisi atau apparatus negara yang memalsukan dokumen lembaga negara?

Adalah politisi dari Partai Demokrat dan bekas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati, yang diduga memalsukan dokumen Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK Mahfud MD sudah melaporkan kasus Andi Nurpati ini kepada kepolisian pada 12 Februari 2010. Akan tetapi, 16 bulan berlalu, Andi Nurpati belum juga diusut dan diperiksa oleh Kepolisian.

Kasus ini sangat penting diungkap. Selain karena menyangkut delik pidana, tetapi yang lebih penting adalah menelusuri lebih lanjut sepak-terjang Andi Nurpati ini. Pasalnya, ketika dia menjabat sebagai anggota KPU, teriakan mengenai kecurangan pemilu sangat nyaring terdengar.

Terkuatnya kasus pemalsuan dokumen ini semakin menegaskan, jika dokumen MK saja bisa dipalsukan, bagaimana dengan dokumen-dokumen lembaga negara lainnya. Bukan tidak mungkin, Jika Andi Nurpati bisa mengutak-atik dokumen MK, maka ia pun pasti bisa mengutak-atik angka-angka perolehan suara dalam pemilu.

Dugaan kami semakin kuat tatkala Andi Nurpati dengan sigap dievakuasi ke Partai Demokrat. Bukankah ini menjelaskan adanya hubungan politik sejak lama antara Andi Nurpati dengan partai demokrat. Atau, pendek kata, Andi Nurpati adalah “titipan” partai demokrat di KPU.

Oleh karena itu, meski pelanggaran pemilu sudah lama berlalu, tidak ada salahnya untuk mengurai benang kusut  tentang pemilu itu sekarang. Karena tanpa sebuah legitimasi pemilu yang jujur dan adil, bagaimana mungkin kita bisa menyebut DPR/DPD dan Presiden/Wapres sekarang sudah sah. Jangan mempergunakan aturan formal untuk merintangi pencarian kebenaran.

Langkah politik Komisi II DPR untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait dugaan pemalsuan dokumen negara ini patut didukung. Akan tetapi, Panja tersebut tidak boleh menguap di tengah jalan, apalagi jika gagal mengungkapkan sejauh mana keterlibatan Andi Nurpati dalam pemalsuan dokumen negara.

Ini bukan sebatas pemalsuan dokumen negara, tetapi juga soal penyelewengan terhadap mandat rakyat. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang anggota KPU menggunakan dokumen palsu untuk menempatkan seorang legislator. Padahal, ketentuan yang seharusnya adalah penempatan seorang legislator harus dihitung berdasarkan perolehan suaranya. Jadi, di sini ada aspek legitimasi dan mandat rakyat. Bayangkan, hanya karena dokumen palsu, seorang tanpa mandat dari rakyat bisa menduduki jabatan anggota DPR. Lantas, dia mewakili konstituen dari mana?

Selain itu, dengan terkuaknya kasus Andi Nurpati, maka jelas sudah bahwa Partai Demokrat merupakan tempat “perlindungan” paling aman bagi orang atau politisi bermasalah. Bayangkan, meski kasusnya sudah 16 bulan sejak dilaporkan, tetapi pihak Kepolisian seperti tidak punya nyali untuk mengusut kasus politisi partai demokrat tersebut.

Mengenai Andi Nurpati sendiri, jika nantinya sudah terbukti melakukan kejahatan itu, harus diberikan sanksi seberat-beratnya. Dan, kita sangat berharap bahwa penyelidikan terhadap kasus Andi Nurpati ini bukan sekedar pemalsuan dokumen, tetapi juga harus dilanjutkan dengan memeriksa dugaan pemalsuan data-data pemilu dan pilpres 2009.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut