Bom dan Persoalan Bangsa

Teror “bom buku” melanda Jakarta kemarin. Salah satu bom meledak di kompleks komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur. Seorang perwira polisi menderita cedera pada tangan kirinya, dan dua personel keamanan lain menderita luka-luka. Sementara paket “bom buku” serupa juga ditujukan kepada Kepala BNN Pusat, Komjen Polisi Goris Mere, dan pimpinan Ormas Pemuda Pancasila, Yapto S. Suryosoemarno. Kedua paket bom ini berhasil diamankan oleh Tim Gegana. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, kita rasakan empati atas derita yang dialami para korban.

Teror bom telah sering terjadi. Dan, memang, ada banyak kemungkinan jawaban tentang siapa pelaku dan apa motif di baliknya. Tetapi jelas, kejadian ini tidak berdiri sendiri, atau lepas dari konteks persoalan sosial politik yang akhir-akhir ini.
Dalam usaha untuk mengaitkan, ada yang mengkerdilkan masalah pada soal persaingan “politik sempit” dalam skenario terbatas reshuffle kabinet. Pandangan ini disimplifikasi dalam istilah “motif politik” yang seharusnya bermakna lebih luas. Seolah-olah persoalan politik hanya terbatas pada kompetisi antar individu, atau antara klik/kelompok tertentu, dan mengabaikan persoalan keseluruhan hubungan sosial masyarakat, yang semuanya berada di bawah struktur kekuasaan negara, dengan kontradiksi-kontradiksinya, dan cara-cara pemecahan.

Sementara kesimpulan lainnya, mengarah pada spekulasi tentang “motif ideologi”. Sasaran pemboman adalah Ulil Abshar Abdalla, mantan pegiat Jaringan Islam Liberal (JIL), yang sekarang menjadi salah seorang pimpinan Partai Demokrat (PD). Lembaga ini kerap diseterukan dengan kubu “fundamentalis agama” dalam berbagai panggung publik dan media massa. Sementara Komjen Polisi Goris Mere, mantan komandan Densus anti teroris 88, adalah pihak yang dianggap pernah berhadapan langsung dengan “tersangka terorisme”. Demikian Yapto S. Suryosoemarno, yang dapat digolongkan sebagai unsur “kebangsaan”, yang jauh dari kehendak menjadikan Republik Indonesia berdasarkan agama tertentu.

Di sini dapat kembali kita kritisi, bahwa persoalan ideologi bangsa tidak dapat dipersempit menjadi debat beda tafsir atas agama semata. Hemat kami, perlu dibuka dimensi pendiskusian yang lebih luas untuk membahas perkara ideologi maupun politik. Kelemahan dari pilihan di atas adalah sama-sama menempatkan “penafsiran atas ajaran agama” sebagai sumber dan akar gagasan, sekaligus sumber dan akar konflik sosial. Seakan-akan Pancasila hanya bicara masalah agama dalam keseluruhan silanya. Lagi pula, kemampuan tafsir umumnya bersumber di kalangan terbatas, yakni kaum terpelajar, kaum yang seharusnya dapat menghadapi perbedaan secara beradab.

Dimensi ideologi-politik lain yang justru harus dibuka adalah lapangan ekonomi-politik. Pada dimensi ini beragam bentuk kekerasan sangat jelas diperagakan oleh aparatus penguasa. Perampasan sumber daya kehidupan oleh perusahaan-perusahaan raksasa berlangsung nyata, mulai dari lahan, tanah, perairan, sekolah, tempat tinggal, modal, tenaga kerja, sampai nyawa yang melayang. Pemerintahan SBY-Boediono mestinya sadar, bahwa data-data tentang berbagai capaian kemajuan ekonomi selama ini tidaklah nyata, alias hasil rekayasa untuk menghibur diri di atas kegagalan memajukan bangsa.

Setelah terkuaknya nota diplomatik kedubes AS oleh Wikileaks, kini kegagalan dan penyalahgunaan kekuasaan (abused of power) pemerintah telah menjadi pengetahuan dunia, bukan hanya rakyat Indonesia. Pemberitaan masalah ini segera disudahi oleh keduabelah pihak, baik imperialis AS maupun presiden SBY sebagai loyalisnya. Dengan beredarnya paket bom yang menghebohkan, maka semakin tertutuplah berita ini. Dari sini muncul kesimpulan lain, bahwa penguasa berusaha mengalihkan isu melalui suatu operasi intelejen, sebagaimana yang juga diungkap Wikileaks. Meskipun tergolong spekulatif, kesimpulan ini tak dapat disepelekan, lantaran jejak historis dari berbagai ‘kebetulan’. Teror bom selalu bertepatan waktu dengan terpojoknya penguasa oleh isu politik tertentu.

Kita mengecam penggunaan cara-cara kekerasan, teror, dan intimidasi, oleh aparatus penguasa dalam menyelesaikan persoalan sosial. Substansi persoalan bangsa dapat ditemukan dalam realitas kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan pemanfaatan kemiskinan rakyat untuk membangun konflik horisontal. Penyelesaian atas masalah ini mensyaratkan perombakan atas susunan hubungan sosial yang menindas antara kepentingan modal asing dan kepentingan rakyat Indonesia. Untuk itu, perkenankan kami kembali menyerukan pentingnya dibangun persatuan nasional yang seluas-luasnya melawan imperialisme. Teror bom dan segala konflik horisontal harus diselesaikan dalam kerangka perlawanan terhadap imperialisme sebagai musuh dan persoalan pokok bangsa Indonesia

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut