Tanah Dirampas, Rakyat Tompobalang Bangkit Melawan

Di depan kantor pengadilan negeri Gowa, Sulawesi Selatan, puluhan orang sudah berkumpul. Sebagian besar adalah ibu-ibu dan anak perempuan yang mengenakan tutup kepala. Sebuah spanduk merah bertuliskan: “Kami rakyat lingkungan Jeneberang menolak perampasan tanah”.

Mereka adalah warga Tompobalang, daerah sekitar jembatan kembar Jeneberang, kabupaten Gowa. Hari itu, Senin, 14 Maret 2011, mereka menggelar aksi massa di depan kantor pengadilan, untuk menyampaikan penolakan atas rencana pengosongan tanah dan pemukiman mereka.

Sebelumnya, seorang mafia tanah bernama Anwar Sangkala tiba-tiba menggugat tanah seluas 1,85 hektar, yang letaknya berada di bagian selatan tanah dan pemukiman warga. Gugatan ini berhasil dimenangkan melalui keputusan MA. Ketika keluar perintah eksekusi, ternyata objek eksekusi diperluas hingga mengcakup tanah dan pemukiman warga. Luas tanah yang dicaplok kira-kira mencapai 4 hektar.

Surat perintah eksekusi tersebut sangat berbeda dengan putusan MA. Warga juga punya surat bukti yang menunjukkan bahwa lahan eksekusi sangat berbeda dengan lahan yang dimiliki oleh warga.

Jumlah penduduk di Tompobalang memang tidak banyak, hanya sekitar 200 jiwa atau 44 KK. Sebagian besar penduduknya berpendapatan pas-pasan, bahkan bisa dikategorikan miskin. Jangankan untuk berperkara di pengadilan, untuk membiayai kebutuhan sehari-haripun sangat sulit.

Karena itu, dengan didukung oleh aktivis YLBH, Partai Rakyat Demokratik, Serikat Rakyat Miskin Indonesia, dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, warga memberanikan diri untuk bangkit melawan. “Kami tidak punya pilihan lain untuk hidup jikalau terusir dari sini,” ujar Bahrun, salah seorang warga.

Selain mendatangi pengadilan, Forum Rakyat Tompobalang juga mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gowa. Saldy, salah seorang aktivis YLBHM, menguraikan bagaimana perampasan tanah penduduk ini telah melanggar sejumlah ketentuan hukum formal, diantaranya: UUD RI tahun 1945 pasal 28H, UU No.11 tahun 2005 tentang ratifikasi Konvesi Hak Ekosob Pasal 11 ayat 1.

Pihak DPRD pun merespon tuntutan warga. Seperti biasa, pihak DPRD menjanjikan akan membuat rapat untuk memanggil semua pihak terkait, yaitu warga, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri, dan pihak Anwar. Sayangnya, pihak DPRD tidak menyebut kapan rapat itu akan digelar.

Ketua PRD Makassar Arham Tawarrang, yang turut mendampingi massa saat menggelar aksi itu, menyatakan bahwa ada kekeliran fatal yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Gowa terkait putusan eksekusi.

“Ada baiknya anggota DPRD turun langsung ke lapangan, supaya bisa mengetahui dan meluruskan kekeliruan tersebut,” katanya kepada anggota DPRD.

Dia juga mengatakan, pihak BPN mestinya lebih pro-aktif dalam merespon berbagai persoalan pertanahan. “Karena kemiskinan dan kurangnya pendidikan, rakyat kecil begitu gampang dikalahkan dan dirampas tanahnya,” tegasnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut