Bisakah “Affirmative Action” Menaikkan Politik Perempuan di Pemilu 2019?

Sejak era reformasi berkuasa di Indonesia, demokrasi  mulai terbuka lebar untuk seluruh rakyat Indonesia. Artinya, rakyat Indonesia, tak terkecuali kaum perempuannya, bisa mengekspresikan kehendak politiknya secara relatif bebas.

Kaum perempuan, yang pada era Orba dijauhkan dari politik dan ditundukkan dalam ruang domestikasi, mulai menemukan ruang untuk memperjuangkan hak-haknya, termasuk menuntut kesetaraan dalam ruang politik.

Seturut dengan itu, melalui UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum, pemerintah Indonesia mulai menerapkan affirmative action (tindakan afirmatif) untuk menaikkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Namun, setelah 15 tahun berjalan, kebijakan affirmative action belum memberikan hasil yang diharapkan. Untuk diketahui, sejak pemilu pertama pasca pertama hingga 2014 lalu, keterwakilan perempuan hingga 30 persen belum pernah terwujud.

Pada titik inilah kebijakan affirmative action mulai dipertanyakan efektifitasnya.

Niat Baik Kebijakan Affirmative Action

Di dalam Standford Encyclopedia of Philosophy dijelaskan, “Tindakan afirmatif” berarti langkah positif yang diambil untuk meningkatkan keterwakilan perempuan maupun kaum minoritas di lapangan ketenagakerjaan, pendidikan, dan politik, yang mana mereka secara historis terdiskriminasi.

Jika mengacu pada definisi di atas kebijakan affirmative action memiliki sisi positif untuk mengurangi ketimpangan ataupun ketidakadilan partisispasi dalam ruang politik, sosial, dan budaya. Memiliki kehendak untuk memajukan dan mengembangkan secara kuantitas keterwakilan kaum minoritas yang rentan terhadap diskriminasi dalam sistem sosial.

Jadi, affirmative action diambil untuk: pertama, menghilangkan diskriminasi yang bersifat sistemik atau mengakar pada sejarah dan sosial-budaya; kedua, menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara, baik berdasarkan gender, maupun kelompok sosial tertentu; ketiga, memperjuangkan masyarakat yang lebih demokratis dan setara (gender, ras/etnis, agama/kepercayaan, orientasi seksual, dan lain-lain).

Karena itu, saya tidak setuju dengan anggapan sebagian politisi perempuan yang menganggap affirmative action sebagai “belas kasihan”. Sebab, mereka luput melihat faktor sejarah dan konstruksi sosial yang mendiskriminasi dan menghambat kemajuan perempuan.

Nah, bagaimana kebijakan affirmative action di Indonesia?

Tahun 2002 terbit Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, yang menginisiasi keadilan gender dalam kepengurusan parpol. Kemudian dalam UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD mensyaratkan kepada partai politik agar mengajukan calon perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Kemudian pada  UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik ada ketentuan tentang pendirian partai politik yang mengharuskan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun kepengurusan partai. Aturan ini tidak hanya berlaku di tingkat pusat tetapi juga sampai ke tingkat daerah, sebagaimana tercantum dalam pasal 20 UU nomor 2 tahun 2008.

Akan tetapi, ketetentuan UU parpol kurang didukung oleh UU pemilu. Setidaknya, baik UU nomor 10 tahun 2008 maupun UU nomor 7 tahun 2017 hanya menegaskan persyaratan partai politik peserta pemilu, antara lain: keterwakilan minimal 30 persen hanya di kepengurusan pusat, tidak sampai ke Provinsi dan tingkatan Kabupaten/Kota.

Selain itu, kebijakan affirmative action diperkuat dengan penerapan zipper system, yang berarti  dalam setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakan calon.

Setidaknya, itu langkah affirmative action yang diambil Negara dalam kerangka legislasi. Sayangnya, langkah tersebut belum berhasil mewujudkan keterwakilan minimum 30 persen perempuan di parlemen.

Dilansir dari data BPS, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 1999 sebanyak 44 orang atau 8,80 persen. Jumlah ini meningkat menjadi 65 orang atau 11,82 persen pada  Pemilu 2004. Kemudian, pemilu 2009 proporsi perempuan dalam kursi DPR mengalami kenaikan yang tajam yakni 100 orang atau menjadi 17,86 persen. Namun empat tahun berikutnya, pemilu tahun 2014, angka itu turun menjadi 97 orang atau hanya 17,32 persen dari total anggota DPR RI 560 orang.

Perbandingan jumlah anggota legislatif perempuan dan laki-laki di DPR-RI dari hasil pemilu 1999-2014. (Sumber: BPS)

Sejumlah Persoalan

Kalau kita lihat, kendati proporsi caleg perempuan yang maju bertarung di pemilu pasca reformasi semakin meningkat, hingga di pemilu 2014 sudah menembus angka 30 persen, tetapi tingkat keterpilihan mereka rendah.

Di sini sejumlah persoalan yang masih mengganjal sepanjang penerapan kebijakan affirmative action, mulai dari sistim pemilu, persoalan UU, kultur politik, hingga persoalan sosial-budaya.

Pertama, ada persoalan pada sistim pemilu. Pada pemilu 1999 dan 2004 masih menggunakan sistim proporsional tertutup. Akibatnya, kendati ada zipper system, peluang perempuan yang maju dari partai menengah dan gurem sangat kecil. Sebab, potensi caleg terpilih dari partai itu paling-paling hanya satu.

Pada proporsional tertutup, kesempatan besar itu ada di nomor urut atas (nomor urut 1). Faktanya, persentase caleg perempuan dengan nomor urut 1 di hampir semua partai politik tidak pernah menembus angka 30 persen.

Ada kemajuan sejak pemilu 2009 kita mengadopsi proporsional terbuka (open list), yang mendasarkan keterpilihan calon pada perolehan suara terbanyak. Artinya, caleg nomor urut bawah berpeluang lolos, asalkan meraih suara banyak.

Persoalannya, proporsional terbuka membuat persaingan antar caleg dalam dapil maupun sesama partai sangat keras, begitu juga biaya politiknya.

Kedua, meskipun affirmative action lewat kuota minimal 30 persen caleg perempuan per parpol sudah dikenalkan sejak pemilu 2004, tetapi baru pada pemilu 2014 semua partai politik menempatkan di atas 30 persen perempuan dalam pencalegkan.

Artinya, ada persoalan UU yang kurang tegas atau kurang dikawal implementasinya.

Persentase (%) jumlah caleg perempuan di masing-masing partai politik di pemilu 2004, 2009, dan 2019. (Sumber: theconversation.com/id)
Jumah caleg perempuan terpilih masing-masing partai politik di pemilu 2004, 2009, dan 2014 (Sumber: theconversation.com/id)

Ketiga, mayoritas partai politik mengakomodasi kouta 30 persen perempuan di pencalegkan sekedar sebagai pemenuhan persyaratan administratif (ketentuan UU). Tidak didibarengi dengan komitmen serius memajukan politik perempuan, melalui pelibatan perempuan dalam kepengurusan, kaderisasi politik, hingga mengisi posisi strategis di kepengurusan partai.

Keempat, biaya politik pemilu sangat tinggi. Misanya, pada pemilu 2014, berdasarkan hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), biaya politik yang dikeluarkan rata-rata caleg untuk terpilih adalah Rp 1,8 milyar.

Di sisi lain, akibat patriarki selama beratus-ratus abad, perempuan dikurung dalam rumah tangga dan dijauhkan dari akses sumber daya ekonomi.

Akibatnya, tidak semua perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan peluang kuota 30 persen. Sebagian besar yang berhasil memanfaatkan itu adalah perempuan yang dekat dengan dinasti politik atau perempuan pengusaha. Seperti yang dicatat oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) pada Pilkada 2018, ada 40 persen kandidat perempuan berasal dari jejaring kekerabatan (istri bupati/walikota atau keturunan politisi-politisi ternama) dan 25 persen berlatar belakang sebagai pengusaha.

Situasi itu, sedikit-banyaknya, berpengaruh pada minimnya perhatian politisi perempuan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan dan anak-anak.

Kelima, masih kuatnya kontruksi sosial yang menganggap perempuan sebagi pekerja domestik (rumah tangga) berkontribusi menghalangi peran politik perempuan, persepsi publik tentang kapasitas politik perempuan, hingga elektabilitas politisi perempuan.

Sejumlah jalan keluar

Memang, sejak diberlakukan pada pemilu 2004 lalu, affirmative action berhasil sedikit menaikkan keterwakilan perempuan di parlemen, meskipun belum signifikan.

Hanya saja, selain kebutuhan memperbanyak caleg perempuan, affirmative action perlu juga dipastikan pada memperbanyak jumlah perempuan di kepengurusan partai politik. Untuk itu, perlu mendorong UU pemilu untuk mewajibkan parpol memiliki kepengurusan bergender perempuan paling minimal 30 persen dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan.

Namun, belajar dari pengalaman Amerika latin, affirmative action saja tidak cukup. Kita bisa belajar pada Venezuela dan Kuba. Di kedua negara ini, selain konstitusi yang mengakui kesetaraan gender, langkah pertama yang diambil negara adalah menerobos kontruksi sosial yang mengurung perempuan sebagai pekerja domestik.

Di Kuba, perempuan keluar rumah, setelah ada seruan revolusi untuk kampanye pemberantasan buta-huruf. Hampir 52 persen relawan pemberantasan buta-huruf, yang disebut Brigadistas, adalah perempuan. Selain itu, Kuba punya organisasi perempuan yang disebut Federasi Perempuan Kuba (FMC), yang memobilisasi perempuan untuk terlibat dalam revolusi melalui kerja-kerja di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan.

Disamping itu, Kuba membuka seluas-luasnya pintu pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi perempuan, yang memungkinkan perempuan berdaya secara pengetahuan dan ekonomi.

Begitu juga di Venezuela. Langkah pertama pemerintah mendorong perempuan agar “keluar rumah” adalah melibatkan perempuan dalam berbagai misi sosial pemerintah, terutama urusan pendidikan, pangan, dan kesehatan.

Selain itu, Venezuela punya “Dewan Komunal”, sebuah organisasi politik akar rumput yang memutuskan berbagai keputusan penting di tingkat komunitas. Dewan Komunal berkontribusi mendidik dan memajukan kapasitas politik perempuan.

Untuk pemberdayaan ekonomi, Venezuela punya Bank Perempuan, Banmujer, yang menyalurkan bantuan dana untuk membantu perempuan agar ambil bagian dalam produksi ekonomi.

Karena itu, selain mendorong maju affirmative action, perlu langkah-langkah tambahan untuk menerobos konstruksi sosial yang menghambat kemajuan perempuan.

Pertama, menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan mendapatkan haknya untuk berkembang sebagai manusia seutuhnya, seperti hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan upah yang adil.

Kedua, mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui “koperasi perempuan” yang disokong oleh pemerintah, terutama melalui bantuan pendanaan, pengembangan kapasitas dan pemasaran.

Ketiga, memberi dukungan pada tumbuh-kembangnya organisasi-organisasi perempuan, yang menjadi sekolah pertama bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan publik.

Rini, S.Pd, Sekretaris Jenderal Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut