Bhineka Tunggal Ika

Betapa mengagungkan karya para pendiri bangsa kita. Bayangkan, rakyat dari 17 ribu kepulauan, yang selama ratusan tahun terus dipecah-belah oleh kolonialisme, berhasil dipersatukan. Politik divide et impera berhasil dipatahkan. Dan kemudian terbangunlah sebuah bangsa bernama Indonesia.

Kita punya prinsip “Bhineka Tunggal Ika”. Prinsip ini berhasil merawat bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam agar tak retak. Bayangkan, bangsa kita masih eksis hingga usia 67 tahun. Banyak negara yang berbasiskan keragaman etnis dan agama sudah retak dan hancur berantakan. Namun, bangsa kita masih kokoh berdiri.

Perjalanan bangsa ini bukan tanpa tantangan. Di era Bung Karno, kekuatan-kekuatan imperialis berusaha memprovokasi keberagaman ini untuk menancapkan kembali kuku politik divide et impera. Ini nampak pada pemberontakan DI/TII dan berbagai gerakan separatisme di daerah (PRRI/Permesta, RMS, dan lain-lain).

Di masa orde baru, persatuan dan kesatuan menjadi jargon. Kita juga kenyang dengan slogan “Bhineka Tunggal Ika”. Namun, pada masa orde baru, keragaman itu sebetulnya dipasung. Yang terjadi, masyarakat yang “bhineka” itu dipaksa membaur menjadi tunggal. Itulah yang dirasakan oleh kaum minoritas saat itu. Orde baru menjadikan “Bhineka Tunggal Ika” untuk menjaga kekuasaannya.

Sekarang kita memasuki tantangan baru lagi. Kita menghadapi dua tantangan sekaligus: Pertama, serangan eksternal berupa agenda “neokolonialisme” yang berusaha mendesak masuk dan berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara jajahan. Kedua, upaya segelintir kelompok—baik yang disokong imperialisme maupun tidak—untuk mendorong Indonesia terpecah-belah.  Ini ditandai dengan menguatnya fundamentalisme, etnosentrisme, dan provinsialisme.

Tantangan ini kian diperparah oleh kenyataan bahwa para elit pemimpin kita tak bisa memberi contoh atau menjadi panutan. Mereka sibuk memikirkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Bahkan, ironisnya, mereka tak malu-malunya meniupkan isu SARA untuk meraih atau mempertahankan kekuasaannya.

Para elit pemimpin ini juga mengabaikan berbagai tingkah-laku kelompok estrim yang berusaha memecah-belah bangsa: penutupan rumah ibadah, serangan dan kekerasan terhadap kaum minoritas, dan lain-lain.

Para elit pemimpin ini juga gagal menciptakan keadilan sosial. Yang terjadi, masyarakat kita makin terjerembab dalam ketidakadilan sosial-ekonomi. Kenyataan ini menjadi celah yang sering dimanfaatkan kaum reaksioner untuk memprovokasi pertikaian berbau SARA.

Inilah konteks berbangsa kita sekarang. Dari situ pula kita menyadari, konsep “Bhineka Tunggal Ika” perlu dikuatkan kembali. Tali perekat ini tak boleh renggang. Justru, dalam situasi perkembangan masyarakat yang kian dinamis, semangat “Bhineka Tunggal Ika” semakin menemukan relevansinya.

Hanya saja, perlu dicatat, Bhineka Tunggal Ika tak punya makna jika bangsa yang dipersatukan ini tak punya tujuan bersama. Seperti di jaman orde baru, Bhineka Tunggal Ika disalahgunakan untuk kepentingan rezim semata. Oleh karena itu, Bhineka Tunggal Ika perlu diletakkan pada semangat awal pendirian negara ini: semangat revolusi Agustus 1945!

Bagi kami, dalam konteks itu, tak patut lagi memelihara dikotomi pribumi dan non-pribumi di Indonesia. Kita sudah sepakat, seperti ditegaskan Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945—lahirnya Pancasila, bahwa nasionalisme kita adalah peri-kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu, seperti ditegaskan Mahatma Gandhi, adalah satu. Kemanusiaan tak menghendaki manusia terbagi-bagi hanya karena perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, ideologi, dan pilihan politik.

Itulah mengapa Bung Karno mengatakan, “aku ingin membentuk satu wadah yang tidak retak, yang utuh, yang mau menerima semua masyarakat Indonesia yang beraneka itu dan yang masyarakat Indonesia mau duduk pula di dalamnya.”

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • motivator indonesia

    mantapp artikel nyaa
    terus budayakan bhineka tunggal ika