Beda Tiongkok dan Amerika Serikat dalam Menghadapi Pandemi Korona

Lebih dari tiga purnama bangsa-bangsa di dunia berjibaku menghadapi pandemi korona, ada secuil fakta yang tak boleh dibuang begitu saja: ada bangsa yang lebih tangguh menghadapi pandemi, sementara yang lain agak lunglai.

Pandemi korona sudah mendunia. Setidaknya, hingga Minggu (5/4), sudah 1,2 juta orang dari 208 negara dan teritori yang terjangkit oleh virus berbahaya ini.

Memang, virus tak mengenal bangsa, apalagi agama, ras, dan warna kulit. Virus ini menjangkiti siapa saja, entah orang kiri atau kanan, konservatif atau progressif, mau yang cara berpikirnya luwes maupun bebal.

Namun, lebih dari tiga purnama bangsa-bangsa di dunia berjibaku menghadapi pandemi korona, ada secuil fakta yang tak boleh dibuang begitu saja: ada bangsa yang lebih tangguh menghadapi pandemi, sementara yang lain agak lunglai.

Saya kasih contoh: Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Dua negara-bangsa yang sekarang bersaing ketat berebut takhta sebagai super power di dunia, sekaligus mewakili dua sistem ekonomi-politik yang berbeda. Tiongkok dengan sistim komunismenya (dalam cita-rasa Tiongkok), sedangkan AS sebagai negara kapitalis dan liberal.

Tak terbantahkan, hanya dalam 3 bulan, Tiongkok pelan-pelan bisa mengatasi virus ini. Setidaknya, pada 19 Maret lalu, Wuhan, kota pertama yang menjadi titik ledak virus ini, melaporkan tidak ada kasus baru covid-19.

Hingga Minggu (5/4), kasus covid-19 di Tiongkok mencapai 81 ribu orang. Sementara Amerika Serikat, pada tanggal yang sama, jumlahnya sudah tembus 327 ribu orang.

Lantas, apa yang membedakan sehingga kedua negara dalam menghadapi virus ini?

Respon pemimpin negara

Perlu diakui, salah satu kelebihan Tiongkok dalam merespon virus ini adalah kecepatan pucuk pimpinan negerinya dalam mengambil keputusan dan bertindak.

Memang, ketika virus ini baru muncul di akhir Desember hingga pertengahan Januari 2020, pemerintah kota Wuhan sempat mencla-mencle. Lambat dan agak denial.

Berbeda dengan pemerintah pusatnya, yang berada di bawah kendali Presiden Xi Jinping. Xi, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT), bertindak cepat.

Tanggal 19 Januari, begitu jumlah kasus meningkat jadi ratusan dan 3 orang meninggal, lalu para ahli menyimpulkan bahwa virus ini bisa menular dari manusia ke manusia, Presiden Xi langsung mengendus tanda bahaya.

Tidak pakai lama, besoknya, dia langsung mengeluarkan titah. “Kesehatan dan keselamatan rakyat harus jadi proritas utama. Penyebaran virus harus dihentikan,” titahnya, seperti dikutip Xinhua.

Agar seruannya tak seperti musafir di tengah padang pasir, Presiden Xi juga memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan dan komite partai untuk bergerak.

Tanggal 22 Januari, atas masukan para ahli kesehatan, Presiden Xi mengeluarkan titah paling kunci: kota Wuhan, yang berpenduduk 11 juta orang, harus dikarantina total alias lockdown.

Begitu mendapat titah itu, pemerintah kota Wuhan juga tidak menunggu lama. Tanggal 23 Januari, kota Wuhan resmi di-lockdown.

Bandingkan dengan Presiden AS, Donald Trump. Tuan Trump, seperti banyak pejabat Indonesia di awal-awal pandemi ini, agak bebal dan mengentengkan.

Tanggal 20 Januari, kasus pertama covid-19 terjadi AS. Apa respon tuan Trump? Pada 23 Februrari, Tuan Trump dengan enteng mengetweet: “semuanya akan baik-baik saja. Semuanya masih di bawah kendali kami.”

Tanggal 30 Januari, ketika WHO mulai mengumumkan darurat kesehatan dunia, Tuan Trump kembali mengulang pernyataan itu: “Amerika akan baik-baik saja. Dan semuanya di bawah kendali.”

Tanggal 7 Februari, ketika virus korona mulai menjalar ke berbagai Negara, Tuan Trump justru bikin teori. “Ketika cuaca lebih panas, maka virus akan melemah dan menghilang,” begitu bunyi tweetnya.

Bahwa virus korona masih terkendali di AS, itu terus-menerus diulang oleh Tuan Trump hingga akhir Februari. Nyaris tanpa tindakan berarti. Hingga, pada 29 Februari, kasus kematian pertama diumumkan di AS.

Awal Maret, virus korona mengamuk di AS. Dan di akhir Maret 2020, jumlah kasus covid-19 di AS tembus ratusan ribu dan menjadi yang terbanyak di dunia.

Kecepatan bertindak

Coba dihitung. Tanggal 20 Januari, ahli kesehatan Tiongkok mengumumkan bahwa virus ini bisa menular dari manusia ke manusia.

Hari itu juga, Presiden Xi memerintahkan pembatasan secara ketat dari dan menuju Wuhan. Tiga hari kemudian, kota Wuhan di-lockdown.

Coba bayangkan, sebuah keputusan politik yang sangat penting, yang berdampak secara sosial dan ekonomi, hanya diputuskan dalam hitungan 2 hari.

“Mulai tanggal 23 Januari 2020 jam 10 siang, seluruh angkutan umum di kota ini, termasuk bus kota, metro, kapal feri, dan bus jarak jauh, berhenti berorasi sementara,” begitu pengumuman pemerintah kota Wuhan pada 22 Januari malam.

Memang, sempat terjadi kekacauan di hari-hari pertama. Banyak orang yang terpaksa menginap di jalanan, akibat transportasi publik yang berhenti beroperasi. Supermarket dan toko-toko diserbu pembeli. Tetapi, kekacauan itu tidak berlangsung lama.

Begitu mengumumkan lockdown, pemerintah Cina sadar betul tanggung-jawabnya. Segala urusan pengobatan, bahan makanan, tempat tinggal, ditanggung pemerintah. Bahkan ada subsidi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.

Maka jangan heran, sejak lockdown tanggal 23 Januari lalu hingga sekarang, tak ada cerita kerusuhan dan penjarahan dari kota Wuhan.

Beda dengan negaranya Marco Polo, yang juga membuat kebijakan lockdown. Sudah terlambat, pasokan kebutuhan pokok dan penghidupan warganya tak dijamin, eh ada sanksi dan dendanya pula.

Jadi, belajar dari Tiongkok, jangan berani-berani membikin lockdown, kalau pemenuhan kebutuhan pokok rakyatmu tak bisa kau pastikan lebih dulu.

Sayangnya, pemerintah AS tak memiliki itu. Tak ada langkah drastis begitu kasus pertama ditemukan. Nanti, setelah virus korona mengamuk di AS, terutama New York, di awal bulan Maret, baru di tanggal 13 Maret Tuan Trump mengumumkan darurat nasional.

Mobilisasi Nasional

Menghadapi bencana pandemi begini, persatuan dan solidaritas menjadi kunci. Mobilisasi umum menjadi keharusan. Tanpa itu, bangsamu hanya akan menjadi serpihan debu yang diterjang pandemi.

Hebatnya, Tiongkok memiliki itu. Awal Februari, lebih 10 ribu dokter dan perawat dari 17 Provinsi lain di Tiongkok dimobilisasi ke Provinsi Hubei, terutama Wuhan. Para tenaga medis ini, bak tentara merah di masa revolusi, datang dengan militansi yang tinggi: membebaskan rakyat dan Negeri dari pandemi.

Belum cukup, ribuan tentara pembebasan rakyat (PLA), termasuk dokter dan paramedisnya, juga dikirim ke Wuhan. Selain membantu pekerjaan media, ada juga yang diperbantukan untuk mengatur logistik ke warga.

Belum lagi, tak sedikit warga biasa yang rela menjadi relawan kesehatan dan pekerja sosial untuk menjadi jembatan antara warga dengan layanan kesehatan, maupun antara warga dengan penyediaan kebutuhan pokoknya.

Ini dipuji oleh WHO, loh. “Dalam tingkat masyarakat, ini terbukti dengan solidaritas yang luar biasa dari berbagai provinsi dan kota untuk mendukung populasi dan komunitas yang paling rentan,” tulis misi WHO dalam “Report of WHO-China Joint-Mission on Coronavirus Disease 2019”.

Tak hanya mobilisasi sipil-militer, Tiongkok juga memobilisasi sumber daya. Bak cerita Bandung Bondowoso dalam kisah Rara Jonggrang, Tiongkok berhasil membangun 2 rumah sakit besar berkapasitas ribuan pasien dan 14 rumah sakit sementara, hanya dalam hitungan hari.

Mana ada bangsa di dunia yang bisa melakukan kerjaan beginian dalam hitungan hari? Di Indonesia, negeri kita tercinta, ada banyak proyek yang tak kunjung selesai, bahkan mangkrak, lantaran anggarannya dikorupsi di tengah jalan.

Belum cukup juga, pemerintah Tiongkok juga mengubah sejumlah gedung publik, seperti stadion dan pusat pertemuan, menjadi rumah sakit sementara.

Produksi alat pelindung diri (APD), seperti masker dan baju hazmat, juga digenjot. Pada bulan Februari, produksi masker N-95 meningkat dari 35 ribu per hari di akhir Januari menjadi 300 ribu per hari.

Bandingkan dengan AS. Ketika segala sesuatunya diatur dengan mekanisme pasar bebas, dengan kendali produksi di tangan swasta, ditambah pemerintahnya yang lamban, tenaga medis justru kekurangan APD. 

Akibatnya, banyak tenaga medis terpaksa memakai APD dari kantong plastik sampah. Jangan tanya kondisi rakyatnya, terutama yang rentan secara ekonomi, dalam mengakses layanan kesehatan, APD, hingga kebutuhan pokok.

Jaminan Kesehatan

Yang terpenting di masa pandemi begini adalah akses terhadap layanan kesehatan. Maksudnya, negara harus memastikan seluruh rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan, tanpa rintangan apa pun. Baik rintangan biaya maupun ketersediaan ranjang/bed hingga tenaga medis.

Terbukti, Tiongkok bisa memenuhi itu. Semua layanan kesehatan selama pandemi digratiskan. Dengan begitu, rakyatnya tak perlu khawatir terabaikan oleh layanan kesehatan.

Sedangkan AS tidak demikian. Pemerintahan Trump sudah mengumumkan hanya menggratiskan tes covid-19, tetapi tidak perawatannya.  Sementara, akibat privatisasi, layanan kesehatan AS sangat komersil dan berbasis asuransi. Masalahnya lagi, ada 30 juta warga AS yang tak memiliki asuransi. Lantas, bagaimana mereka bisa mengakses layanan kesehatan?

Terpimpin dan Terkoordinir

Sistem politik Tiongkok, yang sentralistik dan monolitik, dianggap sangat menguntungkan Negeri ini dalam menghadapi bahaya pandemi ini.

Begitu ada pandemi, sistem politik Tiongkok tak butuh waktu lama untuk meresponnya. Kebijakan cepat keluar, begitu juga implementasinya. Koordinasi antar lembaga dan jajaran pemerintahan berjalan efektif.

Presiden Xi Jinping, sebagai Presiden sekaligus Sekjend PKC, menjadi pemegang komando tertinggi. Dia yang langsung mengontrol dan mengarahkan semua langkah dan tindakan untuk mencegah penyebaran virus ini.

Li Keqiang, sang Perdana Menteri, yang mengepalai Gugus Tugas Penanganan Corona, juga langsung ke Wuhan untuk memimpin langsung jajaran pemerintah, lembaga, dan komite partai agar bergerak cepat dan sinergis.  Sedangkan Sun Chunlan, sang Wakil Perdana Menteri, langsung memimpin di garis depan Wuhan.

Bayangkan, pejabat tingginya tak banyak koar-koar, tetapi langsung bergerak dengan tugas masing-masing. Terpimpin dan terkoordinasi. (Tak seperti di negara kita, pejabat pusat dan daerah kadang tidak klop, antar menteri dan jubir saling ralat ucapan, dan lain-lain).

Nyaris tidak ada polarisasi politik layaknya negara-negara yang menganut demokrasi. Boleh dikatakan, birokrasinya dari pusat hingga ke bawah itu satu kepala. Walhasil, Tiongkok lebih terpimpin dalam menghadapi pandemi.

Pejabat politik yang mbalelo, lamban, dan birokratis, seperti kasus pemerintah kota Wuhan, langsung dipecat dengan tidak hormat.

Tak seperti di AS maupun Indonesia, akibat polarisasi politik pasca Pilpres, rakyatnya terbelah dalam dua kutub politik yang berseberangan secara diametral. Sudah begitu, keduanya dijangkiti oleh fanatisme buta.

Di AS, Trump dan pendukungnya menggunakan pandemi untuk menyerang lawan politiknya: Demokrat. Bagi mereka, isu pandemi hanya isu politik untuk mencegah Trump terpilih kembali dalam pemilu mendatang.

Tak hanya itu, Trump dan pendukungnya juga menggunakan pandemi ini untuk mengobarkan kebencian terhadap Tiongkok dan imigran dari Asia. Trump sering menyebut virus korona dengan sebutan “virus Tiongkok”.

Berkontribusi untuk Dunia

Meski belum sepenuhnya terbebas dari pandemi, Tiongkok tak mengurunkan niat untuk berkontribusi menghadapi pandemi ini secara global.

Mulai dari berbagi pengetahuan, hingga mengirimkan dokter/tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan ke berbagai negara, termasuk Italia.

Di Italia, Tiongkok menuai pujian. “Banyak Menteri Luar Negeri menawarkan solidaritas dan uluran tangan. Dan malam ini, saya tunjukkan pada anda, bantuan pertama datang dari Tiongkok,” tulis Menteri Luar Negeri Italia, Luigi Di Maio, di akun facebooknya.

Di Youtube, ada video yang memperlihatkan warga Italia dari atas balkonnya meneriakkan “Gracias, China”, sebagai ungkapan terima kasih. Bahkan mereka memperdengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Rakyat Tiongkok.

Di Serbia, Presiden Aleksandar Vučić juga tak bisa menyembunyikan rasa terima kasihnya. “Solidaritas eropa itu tidak ada. Hanya dongeng di atas kertas. Satu-satunya negara yang membantu kami adalah Tiongkok,” katanya.

Lantas, apa yang dilakukan AS? di tengah pandemi korona, AS tak hanya meninggalkan sekutu Eropanya, tetapi memberlakukan sanksi yang berat terhadap Iran dan Venezuela. Tentu saja, sanksi itu mempersulit Iran dan Venezuela dalam menghadapi pandemi. Bahkan, terhadap Venezuela, AS mulai memprovokasi perang. Tentu saja, ini tidakan yang tak manusiawi, wajib dikutuk oleh manusia yang beradab.

Memang, dunia masih berjibaku menghadapi pandemi. Tiongkok sendiri belum sepenuhnya terbebas. Mulai dari imported case hingga orang-orang yang terinfeksi tanpa gejala (asimptomik).

Tetapi, Tiongkok sendiri berhenti. Mereka masih berjuang. Ira Kusumah

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid