Bagaimana Hukum Venezuela Menjamin “Tanah Untuk Kaum Tani”

Tragedi pembantaian petani di Mesuji, Lampung, sangat menyayat perasaan kemanusiaan kita. Kaum tani, yang notabene adalah pemilik sah negeri ini, justru diusir dari tanah dan pemukimannya atas perintah perusahaan asing. Lebih ironis lagi, perintah pengusiran itu dikawal oleh aparat keamanan resmi negara ini.

Venezuela, negeri yang terletak di ujung utara Amerika selatan, sedang dalam perjuangan mengembalikan kedaulatan rakyat atas tanah. Sebelumnya, Venezuela adalah negara dengan struktur kepemilikan tanah paling timpang di Amerika Latin.

Pada tahun 1930-an, sebagian besar tanah terkonsentrasi di tangan perkebunan besar, dengan kepemilikan tanah di atas 1000 hektar. Sebagian besar tanah-tanah itu hanya dimiliki oleh 4,8% orang (tuan tanah). Sementara petani menengah dan kecil, yang merupakan mayoritas dari penduduk, hanya menguasai 0,7% dari tanah pertanian.

Lalu, pada tahun 1960-an, usai kejatuhan diktator Marcos Perez Jimenez, seorang sosialis-demokrat naik ke panggung kekuasaan. Rómulo Betancourt, nama sosialis-demokrat itu, berjanji akan menjalankan reformasi agraria di Venezuela. Ia pun mengesahkan UU reforma agaria pada tahun 1960-an. UU itu hanya berjalan singkat. Makin lama, seperti nasib UUPA tahun 1960, pemerintah justru mengabaikan UU tersebut.

Tahun 1970-an, Venezuela memasuki periode booming minyak. Keadaan itu mendorong pergeseran dari produksi pertanian ke minyak, dan memicu urbanisasi besar-besaran dalam sejarah Venezuela. Bahkan, begitu tidak produktifnya sektor pertanian, banyak pemilik tanah sedang dan kecil menjual tanah-tanahnya dan pindah ke kota.

Sementara di desa, situasi ketidakadilan tanah kian meningkat. Struktur kepemilikan tanah makin timpang: 5% tuan tanah besar mengusai 75% tanah, sedangkan 75% petani kecil hanya menguasai 6% tanah.

Tahun 1998, angin perubahan berhembus di Venezuela: seorang kolonel progressif, Hugo Chavez, berhasil merebut kekuasaan melalui pemilu demokratis. Segera setelah menempati jabatannya di tahun 1999, Chavez langsung menjadikan “reforma agraria” sebagai agenda mendesaknya.

Chavez memulainya dengan mendorong pembuatan konstitusi baru melalui jalur referendum. Referendum sukses dijalankan pada bulan Desember 1999. Nah, konstitusi baru inilah, sering disebut konstitusi Bolivarian, yang menjamin hak kaum tani atas tanah.

Pasal 307 konstitusi Bolivarian antara lain menyebutkan: “Dominasi perkebunan besar adalah bertentangan dengan kepentingan rakyat.” Ketentuan pasal itu juga menegaskan bahwa petani dan produsen pertanian lainnya berhak atas tanah dan dijamin oleh ketentuan hukum. Negara juga diwajibkan menyerahkan tanah-tanah subur dan produktif untuk dikelola rakyat demi ketahanan pangan.

Lebih keren lagi, seperti juga ketentuan UUPA 1960 di Indonesia, konstitusi Bolivarian juga mengatur kewajiban negara mempromosikan pembangunan pertanian. Dalam pasal 306 konstitusi Bolivarian ditulis: “Negara akan mempromosikan kondisi untuk pembangunan desa secara holistik, dengan maksud menghasilkan lapangan pekerjaan dan menjamin kesejahteraan kaum tani, dengan menggabungkanya dalam pembangunan nasional.” Konstitusi juga mewajibkan negara menyiapkan infrastruktur pertanian, kredit, pelatihan, dan bantuan teknis yang diperlukan oleh kaum tani.

Pada 13 November 2001, sebagai bagian dari 49 paket UU yang didekritkan Chavez, disahkanlah UU tanah yang baru. UU tanah ini ditujukan untuk menghapuskan ketidakadilan kepemilikan tanah dan sekaligus menyiapkan produksi pangan demi menjamin ketahanan pangan.

Namun, meski bertujuan untuk menghapuskan sistim latifundio, UU tanah ini hanya berdampak kecil terhadap program reforma agraria. Sebab, UU ini hanya mendistribusikan lahan-lahan tidur, baik melalui mekanisme pajak maupun pengambil-alihan. UU ini juga melarang individu menguasai tanah lebih dari 5000 hektar dan berjanji mengambil-alih tanah-tanah negara yang diduduki secara illegal untuk diserahkan kepada para petani.

Pada tahun 2001 itu, Pemerintahan Bolivarian juga meluncurkan “Mission zamora”—diambil dari nama Ezequiel Zamora, pejuang reforma agraria dan pembebasan Venezuela—sebagai upaya melaksanakan reforma agrarian dan redistribusi tanah.

Pihak oposisi, khususnya tuan tanah, segera mengorganisir perlawanan terhadap UU baru dan “Misi Zamora” itu.  Tuan tanah mengorganisir para-militer untuk membunuh aktivis petani atau serikat petani yang berani melakukan aksi pendudukan lahan. UU itu juga memicu upaya kudeta oposisi tahun 2002 dan sabotase pabrik minyak di tahun 2003.

Karena UU tanah tahun 2001 masih dianggap kurang radikal, maka pada tahun 2005, UU tersebut direvisi. Perubahan konstitusi ini hanya mengubah soal batas kepemilikan lahan: batas untuk tanah berkualitas tinggi dari 100 ha menjadi 50 ha, sedangkan untuk tanah berkualitas rendah dari 5000 ha menjadi 3000 ha.

Proyek reforma agraria kemudian serahkan kepada sebuah lembaga bernama Institut Tanah Nasional (INTI). Tugas lembaga ini adalah menentukan kepemilikan tanah dan mendistribusikan tanah kepada kaum tani sesuai ketentuan UU. Lembaga ini juga berkewajiban melakukan sertifikasi terhadap tanah-tanah yang berhasil diduduki oleh kaum tani.

Pada tahun 2010, UU tanah kembali mengalami revisi. Revisi ini bertujuan untuk menaikkan kemampuan petani tak bertanah untuk mengakses tanah dan memperkuat kekuasaan negara untuk mengalihkan fungsi perkebunan besar untuk fungsi sosial (ketahanan pangan).

Revisi UU tanah tahun 2010 juga menghapus buruh kontrak di perkebunan karena bertentangan dengan keadilan, kesetaraan, dan persamaan sosial.

UU baru ini juga mengharuskan tanah-tanah yang sudah diduduki oleh rakyat atau disita oleh negara untuk diserahkan pengelolaannya kepada dewan-dewan tani, dewan komunal, dan organisasi kolektif rakyat lainnya. Organisasi-organisai rakyat itu diberi hak untuk menjalankan sistim co-management atau self-management di atas tanah-tanah yang sudah dikuasai tersebut.

UU ini juga melarang pengusiran atau penggusuran terhadap petani di atas lahan yang sudah dimilikinya. Petani yang sudah mengusai selama beberapa tahun, sepajang bisa memproduktifkan tanah tersebut, akan mendapat prioritas untuk diberi pengakuan kepemilikan secara hukum.

Begitulah, antara lain, cara pemerintah Venezuela menjamin hak rakyat atas tanah. Dengan demikian, tanah-tanah di Venezuela benar-benar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran perusahaan swasta.

Kita, bangsa Indonesia, sebetulnya sudah punya UU tanah yang cukup progressif: UU pokok agraria tahun 1960. Sayang, UU itu tidak pernah dijalankan, apalagi menjadi rujukan dalam kebijakan pertanahan nasional. Sudah saatnya kita menuntut agar pemerintah menjalankan UUPA 1960 secara konsisten!

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut