Babak Baru Perjuangan Rakyat Watu Ata

Kamis (5/5) lalu, sekitar 5000an rakyat dari Watu Ata, Kabupaten Ngada memenuhi halaman kantor Bupati Ngada. Mereka memprotes Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Persetujuan Substansi Kehutanan dan Surat Edaran Gubernur NTT Nomor BU.522.1/09/Bapeda/2010 tertanggal 20 Desember 2010 perihal Persetujuan Substansi Kehutanan. Inti kedua surat itu terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi NTT tahun 2010-2030 yang tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan. Itu artinya, Kawasan Watu Ata tetap berstatus cagar alam, dan dengan demikian lebih dari 1.000 kepala keluarga yang menetap di kawasan tersebut belum bebas dari ancaman penggusuran.

Aksi Massa Lima Mei

Harian Flores Pos melaporkan, sekitar pukul 9 pagi, 5.000an massa rakyat yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Watu Ata mulai bergerak dari Lapangan Kartini Bajawa, melewati Jalan Urip Sumohardjo, Jalan Soekarno, dan masuk halaman kantor Bupati Ngada. Mereka dipimpin Yosafat Koli dari dari Lembaga Advokasi dan Penguatan Masyarakat Sipil (Lapmas) Ngada, dan seorang rohaniwan Katolik Rm Yohanes Bermans Ngaji. Beberapa rohaniwan lain, seperti Rm Bernadus Sebho, Rm Tino, dan Pater Flavi, juga tampak di dalam barisan.

Dihadapan Bupati Ngada Marianus Sae dan Wakil Bupati Paulus Soliwoa, rakyat Watu Ata menyampaikan sejumlah tuntutan kepada sejumlah pihak, antara lain mendesak Gubernur NTT meninjau Kembali Surat Permohonan Izin Substansi; mendesak Menhut mencabut surat persetujuan Substansi Kawasan Hutan; Menuntut Menter Kehutanan mengevaluasi kawasan Cagar Alam Watuata dan Cagar Alam Wolotadho Riung yang tidak sesuai dengan kriteria dan persyaratan perundang-undangan yang berlaku; mendesak Bupati membentuk Tim Terpadu menyelesaikan Konflik dalam Kawasan Watuata; menuntut Pemkab Ngada memasukan kawasan Pertanian dan perkebunan dalam kawasan lindung sebagai kawasan budidaya dalam penyusunan Perda RTRW Kabupaten Ngada; dan menuntut Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) tidak melakukan operasi pengamanan kawasan selama persoalan belum tuntas.

Kepada Pengunjukrasa, Bupati Marianus Sae menyampaikan dukungannya. Menurut Sae, Pemkab Ngada telah dua kali melayangkan surat protes kepada Pemerintah RI terkait penetapan kawasan hutang Ngada yang seluas 56 persen. Hingga kini, kedua surat Pemkab Ngada yang dikirim per tanggal 8 Meret 2011 dan 27 April 2011 itu belum mendapat tanggapan dari Pemerintahan Yudhoyono.

Menurut Sae, penetapan luas kawasan hutan di Ngada yang mencapai 56 persen luas kabupaten itu, selain bertentangan dengan UU No 41/1999 tentang Kehutanan yang mengatur luas hutan 30 persen luas kabupaten, juga tidak adil bagi Rakyat Ngada yang mayoritas berprofesi sebagai petani, dan karena itu membutuhkan lahan.

Sejarah Perjuangan Rakyat Watu Ata

Watu Ata adalah nama kawasan Cagar Alam yang ditetapkan pemerintah RI pada 1992 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.432/Kpts-II/1992, tentang Penetapan Kawasan Hutan Watu Ata Kelompok Hutan Ngada Wolo Merah Riung, seluas 4.898,80 hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Cagar Alam.

Dahulu, pada 1932 atas nama Pemerintahan Belanda, De Resident Van Timor En Onderhoorigileden menerbitkan Calenon het Zelfbestuurrabesluit Van Ngada ddo. 29 Juni 1932 No. 20 yang menetapkan hutan Inelika seluas 5.400 Ha menjadi hutan tutupan. Setelah merdeka, pada 1998, Pemerintah RI melalui Keputusan Menteri Kehutanan No 89/Kpts-II/1982 mengubah bekas hutan tutupan Belanda tersebut (hutan Inelika) sebagai hutan Ngada Wolo Merah Riung (RTK 142) dengan status hutan tutupan dengan fungsi lindung.

Perubahan fungsi lindung menjadi fungsi cagar alam pada 1992 telah menjadi penyebab konflik antara rakyat Watu Ata dengan pemerintah. Yang pertama karena penetapan status tersebut dilakukan pemerintah secara sepihak, tanpa melibatkan rakyat. Yang kedua, secara sepihak pemerintah juga meluaskan wilayah hutan dengan memajukan tapal batas, merangsek masuk ke wilayah kelola rakyat Watu Ata. Yang ketiga, dan yang terpenting adalah dengan perubahan status sebagai cagar alam, kawasan Watu Ata tunduk pada ketentuan ketentuan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

Sesuai Undang-Undang tersebut, kawasan Cagar Alam Watu Ata dilindungi oleh negara dari “intervensi pihak luar, baik oleh manusia maupun oleh situasi tertentu. Sebab, kawasan ini memiliki kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang berkembang secara alami. Untuk itu, masyarakat dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa. Termasuk melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan; memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan; memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan; menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa. Sedangkan aktivitas yang bisa dilakukan di dalam kawasan adalah kegiatan untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kegiatan penunjang budidaya.”

Singkatnya, status cagar alam menempatkan 4.663 jiwa rakyat yang bermukim di 9 desa di 2 kecamatan (Desa Naru, Langagedha, Wawowae, Beiwali, Kelurahan Susu, Kelurahan Bajawa di Kecamatan Bajawa; dan Desa Aimere Timur, Keligejo dan Heawea di Kecamatan Aimere) sebagai orang luar yang harus digusur. Aktivitas sosial, ekonomi dan budaya turun-temurun rakyat di kawasan tersebut dipandang sebagai kejahatan merambah hutan.

Sejak awal, penetapan Watu Ata sebagai cagar alam memang sudah bermasalah. Bukan saja karena mengabaikan peran serta rakyat, tetapi juga karena bertentangan dengan kebijakan dan program pemerintah itu sendiri.

Sebagaimana ditulis dalam sebuah situs blog (http://sergapntt.blogspot.com/2010/03/watu-ata-diperjuangkan-jadi-taman.html), pada 1970 Bupati Ngada Yan Yos Botha meminta masyarakat mengolah lahan di kawasan Wolokoro. Kawasan yang kini masuk dalam wilayah yang diklaim sebagai kawasan Cagar Alam Watu Ata ini dulunya adalah padang rumput ilalag dan gelaga. Maka masyarakat Bajawa, Aimere, Jerebu’u dan Langa, dan para rohaniwan Katolik dari Unio Projo beramai-ramai mengolah kawasan tersebut, menanaminya dengan cengkeh, coklat, kopi, ampupu, tanaman kayu putih, kemiri, padi dan jagung. Sekitar 10 tahun lamanya rakyat menanam dan memanen dari jerih payah mereka mengubah padang tandus menjadi lahan hijau, hingga penetapan sepihak status Cagar Alam Watu Ata memaksa mereka keluar dari kawasan tersebut.

Berbekal status Cagar Alam, sejak 2002 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Bajawa mulai melakukan “gerakan penertiban.” Yosafat Koli, dalam opininya Bongkar Ulang Cagar Alam Watu Ata pada sebuah koran lokal, menceritakan, pada Desember 2002, operasi gabungan Polres Ngada, BKSDA II NTT, dan BKSDA Resort Bajawa membakar 13 pondok di kebun rakyat. Akhir Desember 2002, sejumlah petani dianiaya.

“Matanya nanar. Nafasnya memburu. Lututnya gemeletuk ketika moncong senjata mengarah lurus di dadanya. Pemilik senjata tiba-tiba menghentakkan sepatu lars-nya. Praaaak. Sontak tubuh pria itu rontok di tungku api. Sepatu lars lainnya mendekat. Sekali hentak, periuk nasi keluarga perambah hutan itu melayang. Isi periuk berhamburan keluar. Belum puas dengan aksinya, para petugas melepas tembakan. Door, door. Laras senjata meletus. Meski tidak mengena, pria malang itu merasa ada yang basah di selangkangannya. Dadanya sakit, merasuk hingga ke hati ayah lima anak itu. Di pinggir hutan, sejumlah pondok lainnya ludes terbakar, ” Demikian buletin Populis edisi akhir Desember 2002 mengisahkan penganiayaan tersebut.

Pada 2003, ketika di kabupaten tentangga, Manggarai, tanaman rakyat di wilayah klaim kawasan hutan dibabat pemerintah, di Ngada pun, BKSDA Bajawa berencana melakukan operasi pembabatan tanaman yang bukan asli tanaman hutan seperti kopi, kakao, kemiri dan lain-lain yang ada dalam kawasan CA Watu Ata. Di Manggarai, perlawanan rakyat tani berakhir dengan pembantaian aparat Polres Manggarai terhadap petani Colol. Sekitar 7 orang petani meninggal terkena rentetan tembakan aparat. Di Ngada, perlawanan tani Watu Ata berhasil menggagalkan upaya pembabatan tanaman rakyat.

Tetapi konflik belum berakhir. Menurut Yosafat, pada 2008 Direktur Konservasi Kawasan Hutan mengeluarkan surat bernomor S.10/KK-3/2008 perihal Pengamanan Kawasan CA Watu Ata yang memerintahkan penegakan hukum yang lebih tegas dan serius bagi para perambah kawasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rakyat Watu Ata pun tidak tinggal diam. Mereka terus berjuang karena yakin akan posisi mereka. Secara turun-temurun, rakyat telah hidup dan memanfaatkan kawasan klaim Cagar Alam Watu Ata dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Sebagai petani, mereka sadar bahwa merekalah para pelindung kawasan hutan, bukan perambah sebagaimana dituduhkan pemerintah pusat dan jajarannya: BKSDA dan Polhut.

Sebagai petani, rakyat sadar betul akan fungsi hutan bagi kelangsungan sumber air yang menghidupi lahan pertanian mereka. Karena itu, seperti petani wilayah manapun, rakyat tani Watu Ata memiliki kearifan lokal tata ruang yang membagi wilayah hidup mereka atas zona kala mae, mala dan mabha. Zonasi versi kearifan lokal itu tidak berbeda dengan konsep zonasi pada Taman Nasional, yang terdiri dari zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan/produksi.

Salah satu bukti komitmen rakyat tani Watu Ata dalam menjaga hutan adalah acara Sumpah Adat Ri’i yang digelar rakyat dari 9 desa di kawasan Watu Ata pada November 2009 silam. Pada acara tersebut, warga desa bersumpah kepada Tuhan, leluhur, dan sesama untuk “tidak membuka lahan di zona inti (kala mae, hutan alam dan mata air), membuka lahan baru, menguasai lahan dengan cara memberi tanda tanpa pengolahan lahan (tada bheka), membakar hutan di kawasan Watu Ata, melakukan jual beli lahan dalam kawasan, menebang pohon dalam zona inti, menangkap dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi, melepas hewan berkeliaran dalam kawasan dan mengambil hasil dari kebun milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun.” Pelanggar sumpah tersebut akan dikenakan sanksi kaba mosa baka zua (kerbau bertanduk panjang 45 cm), beras 400 kg, tua bhara pud’a zua (60 liter tuak putih), dan memberi makan masyarakat 9 desa.(http://sergapntt.blogspot.com/2010/03/watu-ata-diperjuangkan-jadi-taman.html).

Karena itu, perjuangan Rakyat Watu Ata bukan untuk menolak keberadaan kawasan hutan Watu Ata, tetapi mengubah statusnya dari cagar alam menjadi taman nasional. Jika berstatus taman nasional, keberadaan pemukiman rakyat dan aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan tersebut dapat diwadahi.

Sebenarnya perjuangan rakyat Watu Ata mulai membuahkan hasil. Sejak jaman Bupati Pit Nuwa Wea, Pemkab Ngada mulai menyadari kebenaran posisi rakyat. Pada April 2007, Bupati Nuwa membentuk Tim yang bekerja menghasilkan dokumen “Ungkap Fakta Menggagas Solusi Untuk Resolusi Konflik Watu Ata 2008”. Pada September 2008, Pemkab Ngada memfasilitasi Musyawarah Besar (Mubes) Rakyat Watu Ata. Mubes yang dihadiri 1.500an rakyat Watu Atas menghasilkan rekomendasikan agar perjuangan dilanjutkan kawasan CA lebih ecopopulis. Pada November 2009, dihadapan pihak Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Hutan Konservasi Alam (PHKA) Depertemen Kehutanan RI, Bupati Nuwa Wea memaparkan bahwa masyarakat di Watu Ata sudah mendiami kawasan Watu Ata sebelum tahun 1920. Karenanya penetapan Cagar Alam Watu Atas tidak sesuai fakta lapangan, dan konsekuensinya ia harus ditinjau kembali.

Presentasi Pi Nuwa mendapat respon positif dari pihak Dirjen PHKA. Menurut Kepala Sub Direktorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung Edi Suharno, peluang mengubah status cagar alam menjadi taman nasional bisa dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Pihak Dirjen PHKA juga menjanjikan akan membentuk tim terpadu yang terdiri dari para ahli independen termasuk kalangan konservasi untuk mengevaluasi CA Watu Ata.

Karena itu, Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Persetujuan Substansi Kehutanan dan Surat Edaran Gubernur NTT perihal Persetujuan Substansi Kehutanan terkait tidak adanya perubahan fungsi hutan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi NTT tahun 2010-2030 menjadi batu sandungan bagi kemajuan hasil perjuangan rakyat Watu Ata. Tidak heran jika pada 5 Mei lalu, 5.000an orang berunjukrasa membanjiri halaman kantor Bupati Ngada.

Watu Ata, REED, dan Pemerintahan Calo

Tentu tidak mungkin surat Gubernur NTT dan Menteri Kehutanan dikeluarkan tanpa latar belakang yang kuat. Tidak mungkin juga jawabannya sekedar “mereka ingin melindungi hutan.” Lantas faktor kuat apakah yang bisa menyebabkan Gubernur Leburaya mengeluarkan kebijakan tidak populis yang bisa jadi batu sandunganya bagi dirinya dalam Pemilukada NTT yang tinggal beberapa tahun lagi?

Terkait hal ini, Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) NTT, James Faot mengkaitkannya dengan REDD atau dagang karbon yang gencar diberitakan media massa dan menghiasi pidato presiden Yudhoyono dalam berbagai forum internasional.

REDD adalah mekanisme dagang karbon untuk mengatasi pemanasan global yang menjadi keresahan setiap penduduk bumi, termasuk para kapitalis besar dari negeri-negeri imperialis.

Bumi mendapatkan panas dari matahari. Sebagian panas itu diserap bumi dan sebagian lagi dipantulkan kembali ke angkasa. Itulah mekanisme alamiah yang membuat bumi menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi manusia dan mahluk hidup lain. Persoalan muncul ketika kemajuan industri memproduksi sejumlah gas yang menghalangi pemantulan kembali panas matahari itu ke angkasa. Panas yang tidak terpantul menyebabkan bumi menjadi bertambah panas. Inilah yang disebut sebagai efek rumah kaca (green house effect), dan gas-gas yang menghalangi pemantulan itu disebut gas rumah kaca (green house gases).

Salah satu gas rumah kaca yang paling banyak memenuhi admosfer bumi adalah karbon dioksida (CO2), jumlahnya mencapai 64% dari seluruh gas rumah kaca di atmosfer. Konsentrasi CO2 meningkat pesat sejak revolusi industri. Semakin berkembang industri, semakin banyak banyak CO2 dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam.

Persoalan belum parah selama gas CO2 bisa diserap oleh hutan yang terbentang luas. Diperkirakan setiap tahunnya, lebih dari 15 persen dari 32 miliar ton karbon dioksida yang dilepas ke atmosfir diserap oleh hutan. Masalah muncul ketika industri terus berkembang, volume CO2 dan gas rumah kaca lain yang diproduksi terus meningkat, sementara luas hutan semakin berkurang.

Kesepakatan untuk mengurangi emisi CO2 telah ditentang oleh negara-negara imperialis, karena itu berarti mengurangi laju pertumbuhan industri mereka. Oleh pemerintah yang berwatak “calo” di negara-negara berkembang, kondisi ini justru dijadikan peluang. Bagaimana jika kelebihan emisi yang diproduksi negara-negara industri maju diukur dengan “duit” dan duit itu dijadikan insentif bagi negara-negara berkembang yang memiliki hutan luas dan berhasil mempertahankan, bahkan meningkatkan luas hutan mereka? Jadi, negara maju boleh terus mencemari atmosir, dan negara berkembang yang harus mengimbanginya dengan meluaskan hutan mereka. Skenario inilah yang disebut sebagai REDD, Reduction Emmisions from Deforestations and Degradations in Development Countries, yang lebih populer sebagai dagang karbon.

Negara berkembang yang bisa mencegah deforestasi (alih fungsi hutan) dan degradasi (penurunan kualitas hutan) akan mendapat poin yang disebut kredit karbon. Kredit karbon ini dapat dijual ke lembaga pendanaan internasional yang dibentuk khusus untuk menampung dana dari negara-negara industri yang menjadi pelaku pencemaran. Model lainnya adalah melalui direct carbon market, dimana perusahaan yang menghasilkan CO2 diatas ambang batas yang ditetapkan negaranya, dapat memberi konpensasi dengan menggelontorkan dana (membeli kredit karbon) ke negara berkembang yang berhasil dalam menjaga hutannya. Hingga kini belum ada kepastian bagaimana mekanisme dagang karbon itu nantinya.

Dengan mekamisme REDD ini, negara maju untung karena industrinya (dan pencemarannya) tetap bisa berjalan mulus, sementara disisi lain, pemerintah negara berkembang juga untung karena memiliki jualan baru setelah sumber kekayaan alam hampir habis terjual.

Salah satu tokoh utama pendukung skenario dagang karbon ini adalah Presiden Yudhoyono. Pasca pertemuan Kopenhagen, pada 21 Mei 2010 lalu pemerintah Indonesia telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan pemerintah Norwegia. Dan, untuk itu, pemerintah Norwegia telah berjanji untuk menggelontorkan dana hibah kepada pemerintah Indonesia sebesar US$ 1 milliar atau sekitar Rp 9 triliun. Indonesia juga telah mengembangkan kerja sama di bidang kehutanan, yang Presiden Yudhoyono sebut sebagai creative forestry partnerships, dengan Norwegia, Korea Selatan, Australia, Jerman, Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat, terkait Sumatra landscapes program yang didanai oleh Debt for Nature Swap scheme.

Kini, kemana-mana presiden Yudhoyono tampak membawa janji kebijakan dan komitmen perlindungan hutan sebagai bahan jualan. Sebagaimana ditulis Berdikarionlie (Dari Kopenhagen: Moratorium Hutan dan Lahan Gambut?), pada pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, September 2009, Presiden SBY menjanjikan bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 26% pada tahun 2020. Bahkan, kalau ada bantuan dari negara-negara maju, Indonesia siap mengurangi hingga 41%.

Pada 28 April lalu, dalam orasi sambutan pada The Bussiness for The Environment Global Summit 2011, Presiden Yudhoyono mengatakan:

“…To secure our climate future, we will need a grand scheme that will involve a combination of Government policies, international cooperation, market incentives, technological innovation, civil society participation, and corporate participation.

This is where you as captains of industry can make significant contributions. You do not have to wait for the multilateral negotiations to produce a new global climate treaty: you can start to act now to make a difference

…With international business community, I believe Indonesia can implement green economy to achieve 7% economic growth and 26% reduction of greenhouse gas emissions from business as usual scenario in 2020.”

“Working with our partners, we will protect Indonesia’s globally significant carbon- and biodiversity-rich tropical rain-forests.”

Faot menduga, Gubernur Leburaya juga melihat REDD ini sebagai peluang. Menurutnya, bisa saja dipertahankannya status Cagar Alam Watu Ata dalam RTRW NTT 2010-2030 merupakan umpan bagi masuknya dana REDD.

Kecurigaan Faot didukung Goris Dalla, politisi Partai Rakyat Demokratik. Dalla menceritakan, ketika masih menjadi aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) NTT, mereka pernah menyelenggarakan sebuah semiloka tentang Jarak Pagar. Kadis Pertambangan NTT periode itu menjadi salah seorang narasumber.

Ketika didesak pernyataan narasumber lain, Dr Prijo dari Undana yang mengingatkan bahaya dari program jarak ini bagi pertanian pangan di NTT, si kadis berkilah, “jika program jarak pagar itu tidak ditangkap Pemprop NTT, maka dana yang begitu besar dari program itu akan jatuh ke provinsi lain.”

Dalla menduga, nalar yang sama pula yang bekerja di balik dipertahankannya status Cagar Alam Watu Ata. “Tampaknya untuk kasus ini, Pemprop NTT juga berpikir, jika tidak banyak-banyak mempersiapkan hutan hingga jumlahnya sesuai quota yang dikehendaki, dana besar dari program REDD ini hanya menguntungkan pemerintah pusat dan provinsi lain.”

Jika dugaan itu benar, Faot dan Dalla berharap Gubernur Leburaya bisa legowo mengundurkan diri dari posisinya sebagai gubernur, juga sebagai ketua PDIP. Karena, “apa gunanya ia menjadi ketua NTT dari partai opisi yang mengklaim diri kerakyatan dan nasionalis jika kebijakannya sama persis dengan kebijakan pemerintah neoliberal Yudhoyono?” tanya keduanya.

Terlepas dari itu, jika dugaan Faot dan Dalla benar, maka perjuangan rakyat Watu Ata kini bertemu musuh baru: pemerintahan Yudhoyono, pemerintahan Leburaya, dan Skenario Dagang Karbon. Itu berarti, perjuangan rakyat Watu Ata akan masuk ke babak baru: melawan pemerintahan calo hutan..***

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut