Amos Kareth: Persoalan Papua itu Ekonomi dan Politik

Sejak terpilih sebagai Presiden di tahun 2014 lalu, Joko Widodo (Jokowi) berusaha menunjukkan perhatian serius terhadap dua provinsi tertimur di Indonesia, yaitu Papua dan Papua Barat.

Selama hampir lima tahun menjabat, Jokowi sudah mengunjungi Papua 11 kali. Tak hanya rajin berkunjung, Jokowi juga menghadirkan proyek infrastruktur besar-besaran, mulai jalan, pelabuhan, bandara, pasar, dan lain-lain.

Namun, tanpa mengabaikan niat Jokowi untuk menerobos daerah terisolir di Papua, tetapi kebijakan infrastrukturnya juga banyak dikritik terkait manfaatnya bagi masyarakat Papua.

Amos Jonatan Kareth, seorang mahasiswa Papua yang tengah melanjutkan studi di Yogyakarta, menyatakan bahwa persoalan mendasar yang di alami oleh masyarakat di Papua bersumber pada soal ekonomi dan politik.

Menurut mantan Ketua BEM Universitas Janabadra Yogyakarta ini, sebagai daerah dengan kekayaan alam yang melimpah, tak seharusnya Papua itu menjadi daerah yang tiap tahun mengisi daftar provinsi termiskin di Indonesia.

“Kemiskinan di Papua itu ironi. Tanahnya kaya, tetapi masyarakatnya hidup miskin. Orang Papua termarjinalisasi secara ekonomi,” kata Amos kepada berdikarionline.com, Sabtu (27/7/2019).

Amos mencontohkan perusahaan tambang Freeport yang pada tahun 2017 mendapat keuntungan Rp 44 triliun dari mengeruk kekayaan bumi Papua. Angka itu lebih besar dari APBD Papua maupun Papua Barat yang kalau digabungkan tak lebih dari Rp 25 triliun.

“Ini persoalannnya, ekonomi Papua tidak mengalir untuk kesejahteraan masyarakatnya, tetapi untuk segelintir orang,” jelas mahasiswa asal Sorong ini.

Tanpa mengubah struktur ekonomi itu, tegas Amos, kehadiran infrastruktur yang digencarkan Jokowi di Papua tidak akan menyentuh kepentingan masyarakat, apalagi mendatangkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dia melanjutkan, infrastruktur politik di Papua juga tidak bekerja efektif untuk merespon berbagai keresahan dan persoalan masyarakat Papua. Akibatnya, banyak aspirasi masyarakat Papua tidak menemukan saluran politiknya.

Diperparah lagi, kata Amos, berbagai ekspresi kekecewaan orang Papua justru direspon dengan kekerasan dan militeristik, yang melahirkan rentetan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).

“Akumulasi dari kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, aspirasi yang terabaikan, yang direspon dengan kekerasan dan pelanggaran HAM, membuat masyarakat Papua sulit percaya pada Jakarta,” paparnya.

Karena itu, menurut Amos, selain menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik yang dihadapi masyarakat Papua, persoalan diskriminasi dan pelanggaran HAM perlu dituntaskan.

“Diskriminasi dan pelanggaran HAM ini harus dituntaskan lebih dahulu, agar ada rasa saling percaya untuk memulai dialog damai untuk menyelesaikan berbagai persoalan,” imbuhnya.

Terkait rencana Partai Rakyat Demokratik (PRD) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) dalam waktu dekat ini, Amos berharap ada solusi dan langkah-langkah cemerlang untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.

“Terutama menyelesaikan persoalan ekonomi dan politik ini. Juga memberi solusi alternatif terhadap model Otsus yang terbukti gagal mensejahterakan masyarakat Papua,” tambahnya.

Ia juga berharap para pemuda dan mahasiswa Papua yang mengikuti Mubes itu bisa menjadi penyambung lidah bagi masyarakat Papua di kampung halamannya.

Mahesa Danu