Amerika Latin Sukses Mengurangi Ketidaksetaraan Gender

Studi yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan fakta bahwa Amerika Latin merupakan kawasan di dunia ini yang paling maju dalam mendorong pemberdayaan perempuan melalui kebijakan sosial yang progressif.

Meskipun tidak spesifik menyasar perempuan, tetapi program sosial tersebut telah membantu meningkatkan kehidupan kaum perempuan, sehingga mereka bisa mengembangkan potensi dirinya sebagai manusia.

“Ini yang menarik untuk dicatat, bahwa dari seluruh wilayah di dunia ini, Amerika Latin yang menunjukkan kemajuan besar,” kata Direktur Regional PBB untuk Amerika Latin dan Karibia, Luiza Carvalho, kepada IPS di sela-sela acara Konferensi “Women and Social Inclusion: From Beijing to Post-2015”, yang berlangsung di Ibukota Argentina, Buenos Aires, dari tanggal 6-8 Mei 2015.

Menurut dia, kebijakan pemerintah Amerika Latin yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin, seperti di Brazil, Argentina, Ekuador, dan Meksiko.

Di Brazil, pemerintahan kiri di bawah Partai Buruh meluncurkan program anti-kemiskinan yang dinamai ‘Bolsa Familia’, sebuah program pemberian bantuan keuangan tunai kepada keluarga miskin dan rentan. Menurut data resmi, hampir 93 persen keluarga penerima bantuan Bolsa Familia dikepalai oleh perempuan.

Di Argentina, sejak tahun 2009, pemerintahan nasionalis-kiri di bawah Christina Fernandez meluncurkan program yang disebut “Universal Child Allowance (AUH)”, yang memberi bantuan tunia sebesar 220 peso (53 US dolar) perbulan untuk setiap anak di bawah umur 18 tahun yang orang tuanya masih menganggur atau bekerja di sektor informal.

Di Ekuador, pemerintahan Rafael Correa menggelontorkan bantuan tunai melalui program Human Development Bonus (BDH: Bono de Desarrollo Humano) kepada 2 juta keluarga miskin.

Selain kebijakan transfer tunai, kebijakan lain yang menguntungkan kaum perempuan adalah kenaikan upah dan sistim pensisun tanpa iuran. Kendati kebijakan tersebut tidak menyasar khusus perempuan, tetapi kaum perempuanlah yang sangat diuntungkan.

“Dengan adanya kebijakan transfer langsung itu, tidak diragukan lagi kemiskinan ekstrem berkurang di Amerika Latin. Dengan peningkatan daya beli, upah minimum dinaikkan, dan perluasan kebijakan pensiun tanpa iuran, telah mengurangi ketidaksetaraan gender,” kata Luiza Carvalho.

Laporan berjudul “Progress of the World’s Women 2015-2016, Transforming Economies, Realizing Rights”, yang dirilis bulan April, memperlihatkan langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah di kawasan ini untuk menguatkan posisi perempuan di tempat kerja.

Salah satunya, ketimpangan upah antar gender. Perempuan di Amerika Latin menerima upah 19 persen lebih rendah dari laki-laki. Kendati masih jauh dari ideal, dan tetap tidak adil bagi perempuan, tetapi masih lebih baik dibanding dengan rata-rata ketimpangan upah berdasarkan gender di tingkat global yang mencapai 24 persen.

Amerika Latin juga menunjukkan pertumbuhan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dibanding kawasan lain di dunia. Antara tahun 1990 hingga 2013, jumlah partisipasi perempuan di dunia kerja meningkat dari 40 persen menjadi 54 persen. Namun demikian, angka ini tetap jauh di bawah angka partisipasi laki-laki yang mencapai 80 persen.

Di samping itu, sejak tahun 2014, pemerintahan progressif di Argentina, Uruguay, Brazil, dan Ekuador mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur remunerasi yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan, pembayaran gaji yang sama untuk pekerjaan sejenis, larangan diskriminasi gender dalam pekerjaan, dan hukuman terhadap pelecehan seksual di tempat kerja.

“Tidak ada kesetaraan jender tanpa keadilan, inklusi, pertumbuhan, dan pembangunan sosial,” kata Menteri Pemberdayaan Sosial Argentina, Alicia Kirchner, di sela-sela pembukaan acara konferensi bertajuk “Women and Social Inclusion: From Beijing to Post-2015,” yang berlangsung di Buenos Aires, minggu lalu.

Yang juga sangat progressif adalah kebijakan pemerintah di sejumlah negara untuk memberikan gaji sesuai upah minimum kepada pekerja sektor informa. Dimana, untuk diketahui, ada 59 persen perempuan yang menggantungkan hidupnya di sektor ini. Brasil, Kosta Rika, Meksiko dan Peru sudah mengatur bahwa upah minimum berlaku juga untuk pekerja informal.

Di Amerika Latin, 7 dari 100 pekerja perempuan bekerja di sektor domestik, yang secara tradisional tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Tetapi 8 dari 17 negara di dunia yang telah meratifikasi konvensi pekerja domestik ILO yang mendorong negara untuk melindungi hak-hak pekerja domestik, seperti lembur dan cuti tahunan, ada di Amerika Latin dan Karibia. Argentina, Bolivia, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Uruguay, Nikaragua, dan Paragua telah memberikan upah minimum dan melindungi pekerja domestik.

Amerika Latin juga sukses mendorong kesetaraan perempuan di lapangan politik. Kawasan ini tercatat sebagai pemilik jumlah terbanyak perempuan yang menjadi kepala negara atau menduduki posisi di pemerintahan.

Ada 11 negara telah mengesahkan UU yang mengatur kuota untuk partisipasi politik perempuan. Sebanyak 26,4 persen anggota parlemen di kawasan ini adalah perempuan. Dan rata-rata 22.4 persen jabatan menteri di kawasan ini diduduki oleh perempuan.

Namun demikian, Amerika Latin juga masih punya banyak pekerjaan rumah untuk melindungi perempuan, terutama angka kematian ibu melahirkan yang masih tinggi, kekerasan terhadap perempuan, dan yang paling mengancam: femicide atau misoginis atau pembunuhan terhadap perempuan karena alasan gender.

“Dari 28 negara dengan peringkat tertinggi femicide di dunia ini, 11 diantaranya berada di Amerika Latin,” kata Luiza Carvalho.

Menurut dia, penyebabnya adalah kelambanan pemerintah dalam melakukan respon berupa tindakan pencegahan, masih kuatnya budaya ‘machoisme’, anggapan bahwa perempuan adalah barang kepunyaan laki-laki, dan aturan hukum yang menyulitkan perempuan mengakses tanah dan kredit.

Diolah dari: teleSUR dan IPS News

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut