Abai Terhadap Rakyat

Tidak ada negara tanpa Rakyat. Kekuasaan negara, baik legislatif maupun eksekutif, tak akan berfungsi tanpa rakyat. Sebagian besar anggaran negara, yang dipakai untuk mengoperasionalkan negara ini, juga bersumber dari rakyat. Lantas, apa alasannya negara mengabaikan rakyatnya?

Untuk diketahui, 250-an petani dari Jambi sedang menggelar aksi di Jakarta. Mereka hendak memperjuangkan hak-hak mereka yang dirampas perusahaan. Saat ini mereka sedang “menginap” di bawah tenda-tenda darurat di depan kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Namun, sampai sekarang belum satupun pengambil kebijakan yang datang menemui mereka. Bahkan, sebaliknya, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan justru menuding petani-petani itu sebagai “perambah hutan”. Ini menggambarkan betapa pejabat politik di Indonesia tidak punya empati terhadap rakyat. Rakyat bagi mereka hanyalah anonimitas, yang bisa dikesampingkan dan bahkan diusir kapan saja.

Tentu saja, persoalan petani Jambi hanyalah sebagian kecil dari segudang persoalan rakyat yang diabaikan pemerintah. Ada ratusan juta rakyat hidup melarat di negeri ini. Ada jutaan anak-anak kesulitan mengakses pendidikan. Ada jutaan rakyat kesulitan mengakses kesehatan. Ada jutaan rakyat Indonesia terlunta-lunta di negeri orang, dilecehkan, diperkosa, bahkan diperjual-belikan. Tetapi, pernahkah pemerintah mendengar mereka?

Ya, pemerintah hanya mengingat rakyat kalau mendekati pemilu. Mereka akan rela turun ke kampung-kampung sembari menebar senyum. Mereka akan berpura-pura tinggal di tengah-tengah gubuk-gubuk petani. Mereka akan menabur seribu satu janji agar rakyat memilih mereka. Tak henti-hentinya rakyat menjadi penghias ucapan mereka saat debat-debat kandidat.

Namun, begitu mereka terpilih, maka rakyat segera dilupakan. Kalau rakyat datang mengadukan persoalan, maka yang menghadapi bukan si pejabat, tetapi pasukan Satpol PP dan kepolisian dengan bersenjata lengkap. Tak jarang rakyat pulang dari menyampaikan aspirasi malah mengalami luka bengkak dan memar-memar.

Inilah yang dulu sangat tidak dikehendaki oleh pendiri bangsa. Bung Karno pernah bilang, Indonesia merdeka haruslah menjadi bangunan yang didalamnya tak ada lagi penghisapan dan penindasan. Indonesia merdeka itu haruslah membangun suatu masyarakat yang sempurna, yang tidak ada lagi kaum tertindas, tidak ada kaum yang celaka, dan tidak ada lagi kaum yang papa-sengsara.

Untuk itu, Bung Karno berpesan, Indonesia merdeka jangan sampai jatuh ke tangan kaum borjuis ataupun ningrat. Kekuasaan negara Indonesia merdeka, kata Bung Karno, haruslah ditangan kaum marhaen alias rakyat jelata. Dia bilang, dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang memakan nangkanya.

Bung Karno tidak ingin kaum marhaen alias rakyat jelata hanya menjadi “pengupas nangka”, tetapi yang memakan nangkanya adalah kaum borjuis dan ningrat. Karena itu, Bung Karno menegaskan, kekuasaan politik pasca Indonesia merdeka haruslah diserahkan kepada kaum marhaen. Artinya, harus didesain sebuah sistem politik yang menempatkan kaum marhaen sebagai pemegang kekuasaan.

Bung Hatta juga punya pendapat yang sama. Baginya, kebangsaan Indonesia tidak boleh menjadi kebangsaan ningrat dan kebangsaan intelek. Kebangsaan ningrat adalah kebangsaan yang menempatkan kaum ningrat di puncak kekuasaan. Sedangkan rakyat banyak, yang sekalipun jumlahnya berlimpah-limpah, hanya sebagai pengabdi kaum ningrat. Sementara kebangsaan kaum intelek berusaha menempatkan kaum cerdik pandai sebagai satu-satunya yang berhak di puncak kekuasaan pasca kemerdekaan. Bagi mereka, hanya orang-orang cakap-lah yang bisa memimpin.

Bung Hatta menentang kedua konsep itu. Ia mengajukan konsep kebangsaan rakyat, yakni kebangsaan yang meletakkan rakyat di puncak kekuasaan. Pemerintahan yang berjalan mestilah berdasarkan kemauan atau kehendak rakyat. Dengan begitu, cita-cita kemakmuran rakyat bisa tercapai.

Sayang, cita-cita politik kedua pendiri bangsa di atas ditampik oleh penguasa sekarang. Yang terjadi, kita justru menganut konsep demokrasi politik liberal, yang sengaja menempatkan kaum borjuis di puncak kekuasaan. Segala sesuatunya ditentukan oleh keputusan dan kehendak pasar. Akibatnya, nasib rakyat banyak pun terjerembab dalam “kemiskinan dan kemelaratan”.

Makanya jangan heran, kekuasaan politik sekarang lebih senang mengabdi kepada kaum kapitalis, terutama kapitalis asing. Sebab, kekuasaan politik sekarang memang kekekuasaan politik pasar alias kekuasaan politik borjuis. Demokrasi yang berlaku sekarang adalah pemerintahan dari pasar, oleh pasar dan untuk pasar. Pemerintahan semacam ini memang sudah pasti abai terhadap rakyat!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut