Ini 3 Pelanggaran Etik Patrialis Akbar di Sidang Uji Materi KUHP

Koalisi Masyarakat Sipil Penjaga Konstitusi (KMSPK), yang merupakan gabungan beberapa organisasi masyarapat sipil yang bergerak di bidang HAM, keadian dan kesetaraan gender, membeberkan tiga pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar di sidang Uji Materi atas pasal-pasal kesusilaan di dalam KUHP.

Pertama, pelanggaran terhadap prinsip imparsialitas yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Pelanggaran ini dilakukan oleh Patrialis Akbar dengan mengemukakan pendapat-pendapat pribadinya yang cenderung memihak salah satu pihak yang berperkara di dalam sidang Uji Materi KUHP.

“Pendapat-pendapat pribadi yang lebih terkesan sebagai ceramah-ceramah keagamaan yang diutarakan oleh Patrialis Akbar sangatlah tidak patut dilakukan oleh seorang Hakim Konstitusi ketika sedang menjalankan tugasnya menjaga penegakkan konstitusi,” tulis Koalisi KMSPK dalam siaran persnya, Rabu (1/2/2017).

Kedua, Pelanggaran terhadap standar minimum kompetensi penguasaan ilmu pengetahuan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (3) Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

Hal tersebut, menurut Koalisi,  tercermin dari salah satu pendapat Patrialis Akbar yang secara ceroboh menyatakan bahwa “..orang tukar piring makan pun duduk dengan orang yang HIV/AIDS pun juga akan bisa pindah penyakit itu.”

Ketiga,  pelanggaran prinsip akuntabilitas yang diatur di dalam pasal 2 ayat (2) Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi mengharuskan setiap Hakim untuk tidak menerima suap dari pihak-pihak yang berperkara.

Koalisi mengatakan, meskipun pelanggaran point ketiga ini tidak secara langsung terkait dengan perkara Uji Materi KUHP, namun perilaku yang korup seperti ini mencerminkan buruknya integritas dan akuntabilitas Patrialis Akbar.

Karena itu, Koalisi merekomendasikan penguatan peran Dewan Etik MK untuk memantau dan memastikan setiap hakim MK dapat memegang teguh kode etik dan amanat konstitusi yang dipercayakan kepadanya.

Rekomendasi selanjutnya adalah memperkuat pengawasan publik, terutama dari seluruh elemen kelompok masyarakat sipil dan jurnalis media, di dalam melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja dan perilaku para Hakim Konstitusi.

Rekomendasi lainnya adalah meminta Presiden Joko Widodo, Mahkamah Agung dan DPR untuk memperbaiki sistem seleksi bagi calon Hakim Konstitusi dengan menetapkan standar yang setinggi-tingginya persyaratan calon Hakim Konstitusi, baik yang terkait dengan pengetahuan yang komprehensif atas konstitusi dan ilmu ketatanegaraan, maupun rekam jejak yang bersih dari segala praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Muhammad Idris

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut