Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi dari Aksi Kamisan Ke-779

Jakarta, Berdikari Online – JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) pada Kamis, 13 Juli 2023 melakukan aksi yang ke-779. Aksi Kamisan ini berlangsung dari tahun 2007 hingga sekarang, tahun ke-16. JSKK mengeluarkan Surat Terbuka dengan Nomor : 419/Surat Terbuka_JSKK/VII/2023 yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Surat Terbuka tersebut menyoroti Inpres No. 2/2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. JSKK menilai bahwa Inpres 2/2023 tidak merefleksikan itikad baik Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan keadilan yang sepenuhnya semestinya bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM Berat.

Jen Rosalina dari Pemantauan Impunitas Kontras menerangkan bahwa korban dan keluarga korban pelanggaran HAM Berat dari kasus yang sudah ditetapkan Komnas HAM yang berjumlah 17 kasus di antaranya: Kasus 65, Tanjung Priok, Timur-Timor, Talangsari, Petrus, Penculikan Aktivis 98, Simpang KKA Aceh 1999, Rumah Geudong, Mei 98, Trisakti Semanggi I dan II, Wasior, Wamena dan lainnya itu sejatinya memiliki Empat Hak, yaitu:

1). Hak atas kebenaran;

2). Hak atas pemulihan;

3). Hak atas keadilan; dan

4). Hak atas ketidak-berulangan.

Empat Hak itu hingga hari ini belum dipenuhi oleh negara sama sekali. Pemenuhan hak reparasi melalui mekanisme pemulihan dan pemberian kompensasi hanyalah sebagian dari kewajiban Negara terhadap korban dan keluarganya. Jen Rosalina pun menerangkan kembali, Ke-Empat Hak itu adalah hak yang komplementer yang tidak bisa dinegasikan satu sama lain. Memang sudah pernah sebelumnya ada Pengadilan HAM untuk Empat Kasus yaitu Kasus Timor Timur, Kasus Abepura, Kasus Tanjung Priok, dan yang terakhir Paniai. Akan tetapi para pelaku justru bebas sementara hingga hari ini, korban masih belum mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya karena si pelaku belum dihukum. Dengan demikian otomatis tidak memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi si korban yang sudah menempuh jalur pengadilan apalagi untuk hak-hak yang lain.

“Pada banner yang ada di Aksi Kamisan itu ada wajah-wajah terduga pelaku pelanggar HAM Berat. Mereka ikut menyumbang atau menoreh luka kelam di negara kita dan mayoritas adalah pejabat yang menjabat pada pemerintahan Soeharto. Hingga hari ini, mereka belum dimintai keterangan, dimintai pertanggung-jawaban terkait dengan keterlibatan mereka atas kasus-kasus pelanggaran HAM Berat yang terjadi di negara kita. Mereka belum bertanggung jawab, belum bersaksi di muka pengadilan karena Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus-kasus lain itu belum digelar. Akibatnya mereka belum bisa memberikan keterangan maupun pertanggung-jawaban,” ujar Jen Rosalina.

Jen Rosalina  menyatakan bahwa hari ini, ke-17 kasus tersebut, 13 di antaranya belum dilanjutkan ke tahap penyidikan dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Hal itu masih di tahap penyelidikan saja.  Berkasnya masih di Komnas HAM dan hingga hari ini masih bolak-balik berkas antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung pun belum melanjutkan berkas penyelidikan ke tahap penyidikan yang kemudian seharusnya diproses ke Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus di bawah tahun 2000 maupun Pengadilan HAM untuk kasus di atas tahun 2000 . Orang-orang yang wajahnya terpampang di banner adalah wajah-wajah terduga pelaku yang semestinya dipertanyakan soal pertanggung-jawabannya maupun akuntabilitasnya.

“Hari ini Aksi Kamisan setelah 779 kali kita terus menagih janji Presiden yang hari ini dijabat Presiden Joko Widodo untuk kemudian menuntaskan kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat yang terjadi di negara kita. Kalau misalkan kita lihat lagi wajah-wajah tersebut yang terpampang di banner itu,  mereka masih diberikan ruang-ruang di tubuh pemerintahan Presiden Jokowi dan juga masih diberikan karpet merah maupun impunitas atau kekebalan hukum di rezim Joko Widodo. Kalau misalkan sudah ada Pengadilan ad hoc itu juga harus bener-bener pengadilan yang berpihak kepada korban bukan pengadilan yang sengaja dibuka, sengaja digelar hanya untuk gagal, hanya formalitas belaka.  Oh,  bahwa sudah pernah di Indonesia ada Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM Berat tapi nyatanya pelakunya dibebaskan, “ kata Jen Rosalina kesal.

“Kita lihat,  mayoritas yang ikut Aksi Kamisan hari ini kecenderungannya adalah rentang usianya muda kelahiran tahun 2000 ke atas, yang saat rezim Soeharto berkuasa, mereka tidak merasakannya bahkan belum lahir. Tapi aku percaya, teman-teman muda hari ini adalah teman-teman yang terpelajar, terdidik. Mereka juga memiliki budaya literasi yang tinggi. Mereka membaca, juga membaca berkas penyelidikan  Komnas HAM karena laporan eksekutif yang disebarkan ke  masyarakat sipil; juga ada banyak sekali buku-buku yang bisa diakses yang narasinya adalah  narasi kebenaran bukan narasi bikinan negara dan sumbernya dari perspektif korban, perspektif korban yang mengalaminya,” lanjut Jen Rosalina

“Kita bisanya mengingatkan bahwa hari ini masih terjadi ketidakbertanggungjawaban negara terhadap kasus Pelanggaran HAM Berat. Kita tidak bisa membuat Presiden membuka Pengadilan HAM ad hoc dan lain sebagainya karena memang itu sarat dengan politik dan itu bergantung pada political will negara, kemauan negara, mau atau tidak mau untuk membuka pengadilan HAM ad hoc untuk kasus di bawah tahun 2000 kemudian mengedukasi publik bahwa mereka yang terduga pelaku masih berkeliaran di era saat ini,” tambah Jen.

Pemilihan Umum di setiap 5 tahun sekali pada suara yang diambil dari rakyat seharusnya pemerintahan hari ini yang sedang berjalan mendengar aspirasi rakyat dan mendengarkan suara-suara rakyat. “Hari ini kalau misalkan kita bisa bilang,  mayoritas suara-suara rakyat itu tidak didengarkan. Suara korban saja yang berdiri di tiap Hari Kamis mengingatkan negara untuk bertanggung jawab masih diabaikan, belum ada kejelasan apalagi untuk kebijakan-kebijakan hari ini yang sudah dicanangkan negara. Itu juga ruang-ruang yang seharusnya pemerintah terbuka atas kritik-kritik yang digaungkan masyarakat. Kalau misalkan bicara soal pelanggaran HAM Berat yang memiliki kepentingan ya tentu saja adalah korban,” pungkas Jen tegas.  

(Ika April Liani)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid