Kehampaan Hak Rakyat di Hadapan Oligarki Menjelang Pemilu 2024

Jakarta, Berdikari Online – KITLV, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, LP3ES, Universitas Diponegoro Semarang dan Universitas Paramadina berkolaborasi melaksanakan seminar dan peluncuran buku dengan tema Kehampaan Hak Rakyat di Hadapan Oligarki Menjelang Pemilu 2024 (13/7).

Seminar dan peluncuran buku diselenggarakan di Auditorium Nurcholish Madjid Universitas Paramadina Jl. Gatot Subroto Kv.97, Mampang, Jakarta dihadiri beberapa narasumber yakni Ward Berenschot (visiting prof, Undip), Wijayanto (LP3ES, Undip), Bivitri Susanti (STH Jentera) dan Abdul Hamid yang sering disapa Gus Hamid sebagai Ketua Dewan Pengurus LP3ES sekaligus mengantarkan diskusi.  

“Dari judul buku Kehampaan Hak Rakyat di Hadapan Oligarki Menjelang Pemilu 2024″ ini saja sudah medeni (red: menakutkan), dan memang benar rakyat tidak punya lagi hak. Negara ini sudah berubah. Kalau saya melihat negara sudah seperti toko kelontong. Rakyat menjadi konsumennya, negara menjadi pedagang dengan menghimpun oligarki. Tidak hanya itu, etika penyelenggara bernegara telah rusak.

Saya hanya ingin menyampaikan bahwa seharusnya parlemen dan para penyelenggara bertanggung jawab dengan situasi negara yang berlangsung sebagaimana yang digambarkan buku ini bahwa penyelenggara negara seharusnya dievaluasi selama 5 tahun bukan hanya pemilu tapi evaluasi kinerja. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan,” ujar Gus Hamid.

“Menjelang Pemilu 2024 seperti tema seminar kita kali ini, (kita) perlu menyadari bahwa konflik kelapa sawit ini merupakan masalah besar yang menghancurkan kesejahteraan dan kemaslahatan banyak warga pedesaan di negara Indonesia. Karena ketidakefektifan mekanisme resolusi konflik, banyak hal  harus dibenahi terutama para politisi yang juga menjadi aktor bisnis membutuhkan biaya yang sangat tinggi dalam momentum pemilu.

Para calon presiden 2024 nanti harus menyinggung terkait konflik tanah dan keterbatasan hak tanah warga negara Indonesia pada kampanye-kampanyenya,” urai Afrizal salah satu narasumber.

Sementara itu Bivitri Susanti selaku ahli hukum tata negara menyampaikan bahwa pada jaman dulu di masa kolonialisme, kita masih punya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pemerintah kolonial dan pemerintah pribumi. Setelah Indonesia merdeka relasi ini tidak di bongkar.  Pemerintah kolonialnya sudah pergi tapi relasinya masih ada karena ternyata pemerintah kolonial digantikan oleh pemerintah korporasi hanya berbeda di nama. Polanya masih masa yaitu selalu mendiskriminasi hak rakyat.

Hal ini dibuktikan dengan pembungkaman ruang demokrasi dan juga lahirnya UU Cipta kerja. Ini ada sangkut pautnya dengan pemilu 2024 bahwa banyak hal yang harus dibenahi dalam sistem yang rusak hari ini.

“Pemilu 2024 isinya akan sama hanya sekedar ritual oligarki. Sirkulasi elit akan terjadi tetapi sirkulasi nasib warga negara tidak akan terjadi. Pemilu dalam perspektif demokrasi, esensinya adalah bicara tentang nasib warga negara. Fenomena hari ini berbagai macam pemberitaan media sosial hanya membicarakan kepentingan elit dan kecenderungan mengadu domba (red: dengan) politik identitas,” jelas Wijayanto, Dosen UNDIP.

“Fenomena ekonomi negara hari ini sangat kontradiksi. Tidak berdayanya masyarakat dalam menghadapi kumpulan pengusaha yang sudah berkolaborasi dengan penguasa, oligarki,” tambah Handi R. Idris Dosen Universitas Paramadina.

(Muhammad Fachmi Soebardi)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid