Perjuangan Petani Muaro Jambi – Audiensi dengan Kepolisian Republik Indonesia

Jakarta, Berdikari Online, Selasa, 11 Juli 2023, petani Muaro Jambi bersama Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) melakukan audiensi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Audiensi ini diterima Kasubdit 3 Tipidter Bareskrim Kombes Kurniadi.

Sebelumnya, Petani Muaro Jambi melakukan aksi jalan kaki dari Jambi hingga Jakarta dengan tujuan Istana Negara membawa tuntutan supaya Presiden Joko Widodo menyelesaikan konflik tanah ulayat di Kecamatan Kumpeh. Aksi tersebut dilanjutkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 14 Februari 2023 dan menghasilkan 4 kesepakatan yang akan dilakukan KLHK, yaitu:

1). menuntut ganti rugi kepada PT. Riky Kurnia Kertapersada (PT. RKK) atas penanaman sawit di atas tanah negara,

2). bersurat ke BPN RI agar HGU PT. RKK dicabut berdasarkan Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 18/G/2012/PTUN.JBI jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 21/B/2013/PT.TUN-MDN jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 336 K/TUN/2013 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 105 PK/TUN/2014. PT. RKK secara hukum telah dihapus dan tidak lagi memiliki izin mengelola usaha perkebunan kelapa sawit. Pun terhadap hak privat di atas tanah eks. HGU PT. RKK. Oleh karena itu PT. RKK tidak lagi memiliki Legal Standing; dihapus hak dan kewajibannya atas lahan serta merta seluruh yang melekat dengan izin tersebut,

3). Melakukan verifikasi objek dan subjek di eks. HGU PT. RKK,

4). Penerbitan surat keputusan kerjasama perhutanan sosial.

Akan tetapi hingga dilakukannya audiensi dengan Kepolisian Republik Indonesia, 4 kesepakatan dengan KLHK RI tersebut belum ada tanda-tanda akan dijalankan. Sementara itu,  di lapangan, terjadi aktifitas petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) : Alam Lestari Desa Pematang Raman, Rimbo Petung Desa Betung, Talang Petanang Desa Petanang, Betung Bersatu Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dan beberapa plasma (Koperasi) maupun individu yang indikasinya terkoneksi ke PT.RKK. Dan juga aktifitas di lapangan,  aparatur negara Polri dan pemerintah lokal setempat yang diskriminatif.

Di eks HGU PT. RKK harusnya tidak boleh ada aktifitas, status quo, sebelum negara, dalam hal ini KLHK RI melimpahkan pengelolaannya pada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan. Perlakuan diskriminatif terjadi ketika petani yang tergabung dalam KTH melakukan hal yang sama dengan koperasi, individu masuk ke lahan eks HGU PT. RKK, petani (KTH) dihalang-halangi dan diancam untuk dikrimininalisasi; sedangkan koperasi, individu yang terindikasi terkoneksi ke PT. RKK dibiarkan masuk dan melakukan panen tandan buah sawit segar. Perlakuan diskriminatif tersebut berujung jadi pembiaran; merugikan negara di eks HGU PT. RKK yang masih ada pohon sawit yang dalam sehari menghasilkan kurang lebih 160.000 kilogram Tandan Buah Segar (TBS). Sebagai catatan, harga jual satu kilogram TBS yaitu Rp 1.730,- (Februari 2023) dengan 26 kali panen sebulan. Itu  setara dengan Rp 7.196.800.000,- bila hasil jual TBS Rp 276.800.000,- setiap hari. Bila berjalan selama Empat bulan (Februari-Mei 2023) maka kerugian negara mencapai Rp 28.787.200.000,- . berikut detailnya :

Petani Jambi menuntut pelaksanaan atas  empat point kesepakatan hasil audiensi dengan KLKH RI.

“Sampai hari ini, empat point itu tidak dijalankan KLHK RI. Kenapa tidak dijalankan?  sementara kita melihat ada aktifitas ekonomi.  Ini duit berputar banyak. Hitungan yang dilakukan baru hitungan kasar dari petani,” terang Ahmad Rifai, Ketua Umum PP STN.

Sementara itu Kombes Kurniadi, menyatakan  bahwa  yang dilakukan PT  RKK  ini bisa dilaporkan dengan dugaan merambah tanah negara. Berapa kerugian negara? Nanti bisa dihitung sama ahli. Berapa lama dia sudah mengambil hasil? Berapa lama kerugian negara yang tidak dia bayar?

“Kalau soal penyelesaian konflik, sudah ada dalam catatan KLHK RI ini, cuman tidak dijalankan karena ada faktor. Makanya kita mencurigai putaran hasil panen ini mengalir juga sampai ke kementerian. Dari perusahaannya, Pemerintah Daerah hingga kementerian.” sambung Arfan, dari PP STN.  

“Jika seperti itu. Ini bisa. Pejabat yang membiarkan terjadinya konflik itu masuk tindak pidana. Namun sepanjang proses ini, kita harus menjaga jangan sampai terjadi bentrok atau kejadian yang tidak diinginkan karena bisa merugikan Bapak dari segi perjuangan yang sudah Bapak lakukan selama  ini,” balas Kasubid Tipidter  Bareskrim Kombes Kurniadi.

Petani hanya menginginkan kejelasan. Sudah sampai mana proses yang berjalan dari hasil perjuangan yang sudah dilakukan. Audiensi itu menghasilkan beberapa hal yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu:

1). Nota Dinas ke Direktorat Tipikor terkait dengan dugaan pengglegahan tanah negara,

2). Nota Dinas ke KLHK RI terkait dengan kesepakatan yang belum dilakukan dan

3).Nota Dinas ke Polda Jambi terkait dengan mencegah terjadinya konflik. “Ketiga Nota Dinas di atas akan diberikan tembusan kepada para pihak yang terkait terutama petani supaya bisa mengawal bersama  proses yang sedang berjalan,” kata Fa’i, panggilan akrab Ketua Umum PP STN, lelaki asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini.

(Ika April Liani)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid