Dalam kehidupan politik, ada orang yang hari ini begitu lantang membela pemerintah, tetapi esok berubah menjadi pengkritik paling keras ketika kepentingan politik atau ekonominya tidak lagi terpenuhi. Dukungan yang semula tampak ideologis ternyata rapuh, karena berdiri bukan di atas keyakinan terhadap arah bangsa, melainkan di atas harapan memperoleh posisi, akses, proyek, pengaruh, atau keuntungan.
Kekecewaan seperti ini harus dibedakan dari kritik yang lahir dari kepedulian terhadap rakyat. Kritik terhadap pemerintah adalah sesuatu yang sehat dalam demokrasi. Tetapi kritik yang muncul semata-mata karena kepentingan pribadi tidak terakomodasi sering kali kehilangan kejernihan moral. Pemerintah yang kemarin dianggap benar tiba-tiba dinilai salah dalam segala hal hanya karena pintu kekuasaan tidak lagi terbuka.
Di sinilah kedewasaan berbangsa diuji.
Pemerintah bukan alat untuk memenuhi seluruh kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi. Kekuasaan seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya. Karena itu, tidak semua orang yang mendukung pemerintah harus mendapatkan jabatan, proyek, konsesi, atau keuntungan ekonomi sebagai imbalan atas dukungannya.
Dalam demokrasi, dukungan politik seharusnya lahir dari kesamaan gagasan dan cita-cita, bukan transaksi.
Jika seseorang mendukung pemerintah karena percaya pada kebijakannya, maka dukungan itu tetap harus disertai sikap kritis. Sebaliknya, ketika kepentingannya tidak terpenuhi, ia tidak semestinya serta-merta membenci pemerintah, apalagi menyeret kekecewaan tersebut menjadi kebencian terhadap Indonesia.
Pemerintah bisa dikritik. Kekuasaan boleh dikoreksi. Kebijakan yang keliru harus dilawan. Tetapi bangsa tidak boleh dijadikan sandera dari kekecewaan pribadi.
Indonesia jauh lebih besar daripada urusan siapa memperoleh jabatan, siapa mendapatkan proyek, siapa masuk dalam lingkaran kekuasaan, dan siapa kehilangan akses ekonomi.
Negeri ini dibangun bukan dengan transaksi kepentingan, melainkan dengan darah dan air mata. Para pejuang kemerdekaan tidak bertanya jabatan apa yang akan mereka peroleh setelah republik berdiri. Banyak dari mereka bahkan gugur sebelum pernah menikmati kemerdekaan yang diperjuangkannya.
Mereka menyerahkan hidupnya agar Indonesia ada.
Karena itu, nasionalisme yang sejati justru terlihat ketika kepentingan pribadi tidak terpenuhi. Apakah kita tetap berdiri untuk republik, atau hanya mencintai Indonesia ketika Indonesia menguntungkan kita?
Kita boleh kecewa karena pilihan politik tidak terakomodasi. Kita boleh kecewa karena kehilangan posisi atau peluang ekonomi. Namun jangan mengubah kekecewaan pribadi menjadi narasi seolah-olah seluruh negeri telah gagal.
Pemerintah datang dan pergi. Konstelasi politik berubah. Kekuasaan berganti. Kepentingan ekonomi naik dan turun. Tetapi Indonesia harus tetap kita jaga.
Sebab mencintai bangsa bukan berarti selalu memperoleh bagian dari kekuasaan. Justru cinta kepada Indonesia menemukan maknanya ketika kita tetap berdiri bersama republik, bahkan ketika tidak ada jabatan, tidak ada proyek, tidak ada fasilitas, dan tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh.
Jangan mencintai Indonesia karena kita mendapatkan sesuatu darinya. Cintailah Indonesia karena kita adalah bagian darinya.
Bila kecewa kepada pemerintah, kritiklah dengan nalar. Bila kepentingan tidak terpenuhi, terimalah sebagai bagian dari dinamika politik. Tetapi jangan pernah menjadikan bangsa sebagai korban dari ambisi pribadi.
Sebab pemerintah hanyalah satu episode dalam perjalanan republik, sementara Indonesia adalah rumah besar yang kemerdekaannya telah dibayar terlalu mahal dengan darah, air mata, dan pengorbanan para pendahulu kita.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!
Budi Prasetyo Hadi, Penulis adalah Tenaga Ahli Menteri Sosial RI