Heru Harjo Hutomo
Lamun kalbu wus tamtu
Anungku amikani kang amengku
Rumambating eneng ening awas eling
Ngruwat serenging rerengu
Urubmu kedhap ing panon
—Kandha Manyura, Heru Harjo Hutomo
Belum lama ini tersuratlah apa yang dinamakan sebagai “Kabinet Bayangan” yang pada waktu Jokowi masih menjabat sebagai presiden RI sudah tersirat dan saya menyebutnya sebagai “Pemerintahan Bayangan” (Hikayat Kebohongan, Heru Harjo Hutomo, https://jalandamai.org). dan jelas, hasilnya sudah dapat diketahui: tak berguna.
Bukannya saya membela kebijakan-kebijakan pemerintah, namun bagi saya jagat perpolitikan Indonesia tak pernah bergerak secara linier. Jagat perpolitikan itu selalu saja bergerak sirkular yang menyebabkan anak-anak setingkat SMA pun seakan sudah paham akan seperti apa kelanjutannya.
Namun, yang menarik, ternyata apa yang disebut sebagai “bayangan”—“pemerintahan bayangan,” “kabinet bayangan,” “pasukan bayangan,” dsb.—itu sudah terjadi sejak dahulu kala.
Kebetulan, saya memiliki pendekatan sejarah yang saya istilahkan sebagai “ma-hyang” yang mana istilah “wayangan” lantas diturunkan (Ma-Hyang: Melibatkan yang Silam Pada yang Mendatang, Heru Harjo Hutomo, CV. Kekata Group, Surakarta, 2020). Dari pendekatan ma-hyang inilah saya biasanya menemukan jawaban terkait dengan peristiwa sejarah tertentu yang tak terengkuh oleh pendekatan sejarah konvensional.
Taruhlah nasib gerakan dan laskar-laskar Dipanegara sesudah Perang Jawa 1825-1830 yang seperti raib ditelan Bumi (Menyulam yang Terpendam: Kesusastraan, Sejarah, dan Filsafat Keseharian, Heru Harjo Hutomo, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, 2022). Sesudah Pangeran Dipanegara dianggap kalah, ternyata gerakan dan laskar-laskarnya bertransformasi menjadi gerakan-gerakan spiritual-kebudayaan semacam tarekat, pesantren yang bercorak tarekati, dan aliran-aliran penghayat kepercayaan (kejawen).
Di wilayah itu, bahkan sampai kini, Dipanegara dianggap masih “hidup” dan dipuja-puji—yang tentunya dengan berbagai nama ataupun gelar spiritualnya.
Dipa, pendek kata, adalah seorang raja meskipun tanpa mahkota dan istana. Sebab, di wilayah ini, sebagaimana orang Jawa bilang, istananya adalah di mana saja (kodhok ngemule lenge/katak memeluk rumahnya).
Pendekatan ma-hyang memang terkait dengan para leluhur di masa silam, karena orang Jawa meletakkan tokoh-tokoh wayang—di mana kata kerja ma-hyang diturunkan—sebagai leluhur mereka.
Di Tegalsari Ponorogo terdapat manuskrip Mancengan/Serat Rasi yang konon dipegang oleh Jamaah Kyai Hasan Besari. Pada bagian yang memuat dzikir tarekat Syattariyah terteralah leluhur-leluhur yang dihadiahi fatihah, dua di antaranya disebut sebagai “sabuk jamaah” Syattariyah yang menjaga bagian Bumi Barat dan Timur: Bagus Harus Basyariah (Sewulan) dan Kyai Imam Mahdi bin Kyai Mas Khalifah Tembayat (Nglumpang). Sementara Tegalsari adalah yang menjadi pusatnya, yang disebut sebagai “ingkang Sinuwun.”
Baik secara genealogis maupun ideologis, mereka itu semua memang saling berkerabat. Bagus Harun adalah saudara ipar Kyai Imam Mahdi, karena adik perempuannya, Nyai Rr. Mardiyah, diperistri oleh salah satu generasi ke-4 Sunan Tembayat itu.
Jadi, sedikit sobekan dari sejarah Tegalsari-Ponorogo, apa yang disebut sebagai “pemerintahan bayangan” itu sudah terjadi sejak lama. Dalam konteks Tegalsari, jelas “kerajaan” spiritual-kebudayaan itu adalah lanjutan dari peristiwa Perang Jawa 1825-1830.
Namun, kalau mau dirunut, “kerajaan” spiritual-kebudayaan itu juga sudah terjadi sejak zaman Pesantren Giri Gajah dan Tembayat, ketika Sultan Agung Hanyakrakusuma dari Mataram menggempur wilayah tilaran Sunan Bayat itu pada tahun 1630.
Kyai Imam Mahdi bin Kyai Mas Khalifah, yang selain keturunan Bayat adalah juga keturunan Sunan Gunungjati lewat Adipati Tanumaja di Sumedang, yang beribukan RA. Widjaksari, tercatat juga sebagai generasi ke-4 dari Sunan Bayat.
Dengan demikian, ketika di Mataram terdapat “ingkang Sinuwun” (Sultan Agung), di Bayat pun juga terdapat “ingkang Sinuwun” dan berlanjut hingga pada saat Perang Trunajaya, Perang Jawa 1825-1830, ataupun setelahnya, di zaman Kanjeng Kyai Kasan Besari, Tegalsari.
Apakah gelar “ingkang Sinuwun” itu semata-mata kosa-kata kaum tarekat di Jawa, yang merunut pada struktur para wali sebagaimana yang dikabarkan oleh Hakim al-Tirmidzi, atau memang benar adalah sebuah gerakan perlawanan sosial-politik?
Lewat pendekatan sejarah ma-hyang, yang memang terkait dengan para leluhur, ada sebuah kisah di Tegalsari ketika Kyai Kasan Besari, sebelum dinikahkan dengan RA. Murtasiyah (cucu PB III), terkena pasal subversif dari keraton Kasunanan Surakarta karena menerapkan Syari’at Islam (qisas) di wilayah perdikannya.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa (gerakan) spiritual adalah sekaligus (gerakan) politik dan begitu juga sebaliknya. Karena memang, berkaca pada lakon wayang Bima Suci, kuasa spiritual adalah juga kuasa politik di mana secara pragmatis, kuasa spiritual itu dapat mendesentralisasikan kuasa politik—dari Amarta, Hastina, dan bahkan Jonggring Salaka, menuju Sumur Jalatundha.
Apakah kemudian dua macam gerakan (sekaligus wilayah, karena wali memang identik dengan wilayah) itu mutlak bertentangan, atau setidaknya berhadap-hadapan, sebagaimana yang selama ini diimani oleh para sejarawan konvensional: abangan-putihan, pusat-pinggiran, Jawa-Islam, dsb.?
Laiknya nafas yang berhembus baik pada orang abangan maupun orang putihan, orang pusat maupun pinggiran, orang Jawa maupun orang Islam, hidup memang tak mudah untuk dirangkum oleh para ilmuwan, termasuk para sejarawan.
Sunan Bayat sendiri, selain mantan Adipati Semarang, melahirkan silsilah pangiwa di mana Pangeran Mangkubumi I dan Kyai Mas Khalifah (Pangeran Mangkubumi II) meneruskan kuasa politik itu di Semarang sampai masa Amangkurat.
Kyai Imam Mahdi, lewat cucunya, Kyai Munsarip, berbesan dengan KRT. Mangun Dirdja, mantan Wedana Panggul, anak dari bupati Trenggalek I, Kanjeng Jimat RT. Mangun Negara. Kanjeng Jimat sendiri adalah putra dari bupati Kalangbret, Kyai Ngabei Mangun Dirono, yang bersambung hingga Sinuwun Pakubuwana I (Pangeran Puger).
Sedangkan Bagus Harun Basyariyah sendiri adalah salah satu putra Adipati Sumoroto, Ki Ageng Nalajaya, salah seorang keturunan Adipati Madiun, Pangeran Pringgalaya, putra dari Panembahan Senapati Mataram.
Adapun Kanjeng Kyai Kasan Besari sendiri akhirnya menjadi menantu Sinuwun Solo dan berputra Kanjeng Adipati Cakranegara I dan RA. Andawiyah yang dipersunting oleh RT. Jayengrana I yang kemudian menurunkan Adipati Mertahadinegara (sang arsitek kota Ponorogo).
Lantas, seusai paparan itu semua, siapa atau yang mana yang selama ini disebut sebagai abangan ataupun putihan, yang pusat ataupun yang pinggiran, yang muslim ataupun yang kejawen?