Impor Beras, Petaka Berulang Bagi Petani

Pemerintah seharusnya tidak melakukan impor beras di saat petani sedang panen raya. Apalagi jumlahnya tidak tanggung-tanggung: 1 juta ton.

Rencana impor beras di saat petani sedang panen raya menunjukkan bahwa pemerintah abai atas nasib petani. Merujuk prognosis Kompas pada Jumat, 19 Maret 2021: ketersedian beras nasional pada Januari – Mei 2021 mencapai 17.511.596 ton, sedangkan kebutuhan mencapai 12.336.041 ton.

Kebijakan seperti kerap berulang. Jadi, bukan sekedar soal salah kelola, tetapi kemungkinan ada yang mengambil keuntungan dari kebijakan ini. Buktinya, beberapa kali impor beras selalu ada skandal korupsi dan kolusi.

Mari lihat deretan kasusnya. Pada 2001, kasus Buloggate I, penggelapan dana non-bujeter Bulog sebesar 35 milyar yang melibatkan Suwondo dan Wakil Kepala Bulog saat itu, Sapua.

Di tahun 2003, muncul kasus Bul menyusul Buloggate II yang melibatkan Rahardi Ramlan, menteri perindustrian dan perdagangan saat itu.  Dia terbukti menguras dana 62,5 milyar yang di sinyalir ke kas salah satu partai politik.

Kemudian, pada 2007, Kepala Bulog saat itu, Wijanarko Puspoyo, juga tersandung kasus impor sapi fiktif dari Australia, ekspor beras ke Afrika Selatan, dan gratifikasi dari berbagai pihak.

Tahun 2011, Dewan Pengawas Bulog yang juga Staf Khusus Presiden SBY untuk urusan Pangan, Jusuf Gunawan Wangkar, juga tersandung kasus korupsi impor beras dari Vietnam, Thailand, dan Myanmar, yang meugikan negara sebesar Rp 3 triliun.

Terakhir, pada 2016, kepala seksi Pelayanan Publik Bulog Sub Divre XI Madura, Hardiyanto, terjerat kasus korupsi pengadaan beras fiktif sebesar 1.504,07 ton dan merugikan negara sebesar Rp 12 milyar.

Jadi, terlihat jelas bahwa kebijakan impor beras jadi celah bagi pejabat parasit untuk mengorupsi uang negara. Bukan dalam kerangka menjaga cadangan beras pemerintah (CBP) seperti yang digembor-gemborkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut pemerintah Indonesia selama 15 tahun melakukan impor beras, tepatnya sejak tahun 2000 hingga 2015. Sempat berhenti di tahun 2016 dan 2017, tetapi berlanjut lagi sejak 2018.

Jika kita total selama kurun waktu 15 tahun, jumlah butiran beras dari luar masuk ke Indonesia sebanyak 15,39 juta ton. Tahun 2015, angka impor beras paling tinggi, yakni 2,75 juta ton. Sedangkan angka impor terkecil di tahun 2005 sebesar 189.616 ton. Adapun negara asal beras impor meliputi Vietnam, Thailand, China, India, Pakistan, Amerika, Taiwan, Singapura, Myanmar.

Disorentasi Bulog

Perum Bulog , yang seharusnya sebagai penyerap hasil produksi, penampung, penyimpan dan pendistribusi, sudah  bergeser fungsi tak ubahnya Voedings Middelen Fonds (VMF) di era Belanda, yang perannya hanya membeli dan menjual bahan makanan dengan mengambil keuntungan yang berlipat.

Artinya sekarang Perum Bulog kehilangan pungsi sosial akibat kebijakan neoliberalisme yang mengubah orientasi negara dari mengutamakan kepentingan umum ke orientasi dagang yang di kendalikan oleh kelompok tertentu alias oligarki.

Dalam mengambil keputusan impor atau tidak atas beras, ada empat lembaga yang bersaing dan saling tarik menarik kepentingan, yakni : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Perum Bulog dan DPR RI (Komisi IV).

Dari Keempat lembaga tersebut, Kementerian Perdagangan yang selalu menang, terbukti dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2018 tentang ketentuan ekspor dan impor beras. Sedangkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tidak dapat menolak impor beras, hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Kemendag.

Saatnya Berdaulat atas Pangan

Jika impor terus menerus dilakukan, kita tidak akan pernah berpikir untuk berdaulat atas pangan (produksi) atau meningkatkan jumlah produksi pangan (beras).

Maka Presiden Joko Widodo harus menghentikan impor beras dengan mengambil langkah bersama DPR.

Pertama, mencabut semua aturan yang berkaitan dengan izin impor pangan, terutamai beras, seperti : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesai Nomor 48 tentang penugasan kepada Perusahan Umum [Perum] Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional dan Permen Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2018 tentang ketentuan ekspor dan impor beras.

Kedua, melakuan rapat bersama dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Serikat petani untuk mendengar aspirasi petani sehingga bisa menghasilkan keputusan bersama, seperti posisi Bulog harus ditarik ke posisi fungsi sosial 100 persen nir – bisnis. Perum bulog berfungsi sebagai penyerap hasil produksi warga negara: tani, nelayan dan lain-lain; menampung dan menyimpan; serta mendistribusikannya pada momentum tertentu.

Ketiga,menguatkan petani dengan melakukan verifikasi atas kelompok tani, kelompok pemuda tani, kelompok wanita tani, kelompok buruh tani, gabungan kelompok tani yang tidak aktif. Kemudian memperbanyak serta membebaskannya untuk berafiliasi ke ormas tani.

Juga perlu memasifkan pendidikan, pelatihan bagi petani lewat organisasi tani, karena persoalan ini menyangkut sumber daya manusia sebagai tulang punggung dalam melakukan produksi pangan di tengah jumlah petani yang semakin menurun.

Juga memastikan petani mendapatkan aset tanah dengan menjalankan reforma agraria dan akses atas modal, teknologi, juga memastikan terjaganya harga hasil pertanian serta memajukan Koperasi sebagai wadah petani untuk membangun kemandirian ekonomi sebagai cikal bakal industri nasional menuju kedaulatan atas pangan.

AHMAD RIFAI, Ketua Umum Serikat Tani Nelayan (STN)

Kredit foto: pixabay.com.

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid