Tunda Impor Beras, Bangkitkan Sektor Pertanian

Ada pejabat yang mengatakan bahwa impor beras adalah strategi untuk melawan “mafia”. Ini jelas mengada-ada.

Sejak masa pemerintahan Bung Karno hingga saat ini, lisensi atau kuota impor pangan selalu menjadi bancakan dari para politisi pemburu rente bersama kroni pengusahanya. Nanti lisensi impor ini djual si politisi keturunan Melayu/Jawa (Ali) kepada kroninya, si pengusaha keturunan Tionghoa (Baba).

Pada era pemerintahan Gus Dur, bahkan ada pejabat di kabinet dipecat karena membocorkan informasi dari dalam kabinet tentang rencana impor beras kepada pengusaha yang tak lain adalah kerabat si pejabat. Baru pertama kali dalam sejarah Indonesia ada pejabat dipecat dari kabinet karena impor beras.

Sebenarnya impor beras bagi negara yang memang belum mengalami swasembada pangan adalah normal saja. Hanya memang tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Yang terpenting adalah impor beras jangan dilakukan menjelang panen. Boleh dilakukan impor beras tapi harus setelah masa panen (Maret-April). Kalau bisa sampai seluruh produksi petani Indonesia terserap, dan ternyata masih kurang, barulah kita lakukan impor beras. Perhatikan gambar di bawah tentang produksi padi tahun 2019 dan 2020.

Dapat dilihat bahwa grafik produksi padi di Indonesia selama dua tahun terakhir membentuk suatu pola, mirip gunung dengan dua puncak (puncak pertama lebih tinggi dari puncak kedua). Produksi padi tertinggi selalu terjadi pada bulan Maret-April (puncak pertama), kemudian menurun sedikit pada Mei-Juni, naik sedikit pada Juli-Agustus (puncak kedua), melandai turun di September-Oktober, sampai akhirnya menurun kembali di November-Desember ke level produksi seperti awal tahun.

Berdasarkan pola tersebut, tergambarkan, bahwa waktu yang tepat untuk melakukan impor beras bukan pada saat di kedua puncak (Maret-April dan Juli Agustus). Karena bila impor beras dilakukan pada saat puncak, yang akan terjadi adalah kejatuhan harga gabah petani. Akan lebih baik bila rencana impor itu ditunda hingga bulan Mei atau Juni, periode di antar dua puncak. Atau yang lebih ideal lagi, impor ditunda hingga bulan November atau Desember.

Tidak cukup mengatakan bahwa nanti beras yang diimpor ini tidak akan dilepas ke pasar. Karena cukup berlandaskan berita saja, signal pemerintah sudah sampai diterima ke kalangan pedagang di penggilingan-penggilingan di pedesaan. Pedagang tersebut merespon signal dari pemerintah dengan menurunkan harga pembelian gabah mereka. Akhirnya yang buntung adalah petani, keuntungan mereka tergerus justru tepat pada saat panen raya.

Logika sederhana saja, bila terdapat sebuah kebijakan yang merugikan kalangan petani, artinya kebijakan tersebut adalah kebijakan yang anti rakyat banyak. Tapi ternyata, bagi kalangan pejabat dan pengusaha pemburu rente, mereka tidak peduli dengan nasib petani. Nasib petani hanya bahan kampanye setiap 5 tahun sekali saja, tidak ada urusannya dengan kebijakan pemerintah sehari-hari.

Mungkin bagi mereka, para politisi pengusaha pemburu rente, biar saja petani merugi. Kan masih ada pekerjaan menjadi ojek online, kalau gak sanggup beli motor, dan akhirnya jadi pengangguran, juga tenang saja, kan masih ada Kartu Pra Kerja! Semoga kesimpulan ini tidak benar.

Nasib jutaan petani dikorbankan, masa depan Bangsa, ketahanan pangan dikorbankan. Semua ini demi rente. Tapi memang rente ini sangat menggiurkan, bisa dapat sampai triliunan rupiah sekali “pukul”. Nanti akan kita bahas tentang rente ini lagi di bagian berikutnya.

Apakah memang nasib Bangsa ini, setiap dikasih pemimpin, selalu memikirkan nasib diri dan kroninya saja. Tak pernah pikirkan petani yang nasibnya dari hari ke hari semakin jauh dari sejahtera. Ada pemimpin yang janjikan berantas kartel impor pangan, berjanji muliakan petani, ternyata janji itu cuma prank.. Kartel impor pangan tetap awet hingga sekarang, bahkan semakin kokoh.

Bersyukurlah negara-negara tetangga di Asia, seperti Thailand, Tiongkok, dan Jepang, yang pemimpinnya tidak lupa memuliakan para petani di negaranya. Sehingga para petani di sana makmur, bernartabat, punya tabungan banyak sehingga sanggup liburan ke luar negeri. Petani di sini, boro-boro mau nabung untuk bisa liburan ke luar negeri, tidak rugi pasca panen saja sudah sangat bersyukur. Akhirnya karena masa depan kehidupan petani yang suram, sangat sedikit pemuda yang mau masuk ke profesi ini.

Seburuk-buruknya ingatan kita tentang otoriternya rezim Orde Baru, tapi harus diakui, hanya pada masa itulah kehidupan petani Indonesia paling sejahtera. Harga-harga bahan pangan murah. Nasib petani diperhatikan. Pupuk bersubsidi tersedia cukup. Pabrik-pabrik pupuk dibangun. Produksi padi pun pun melimpah, kelebihannya bisa diekspor ke negara-negara sahabat yang membutuhkan. Indonesia pun diakui FAO sebagai negara yang telah sukses berswasembada pangan.

Sebenarnya apakah rahasia dari kesuksesan Orde Baru di sektor pertanian? Mengapa Suharto yang tidak pernah bersekolah tinggi mampu secermelang itu?

Menjaga Rasio Harga Gabah/Harga Pupuk = 3:2

Selama Pemerintahan Orde Baru, rasio harga gabah/harga pupuk dijaga di atas 3:2 demi menjamin keuntungan petani. Rasio 3:2 ini adalah “rule of thumb” yang dianjurkan oleh seorang profesor dari Harvard yang juga penasehat Suharto untuk urusan pertanian. Sebenarnya tujuannya dari rasio ini sederhana, yaitu untuk menjamin petani masih mendapatkan keuntungan yang layak setiap panen. Penerapan rasio 3:2 sangat berkontribusi meningkatkan kesejahteraan petani pada masa Orde Baru sehingga saat itu Indonesia sempat mengalami swasembada beras.

Untuk mejaga rasio agar tetap di atas 3:2 tentu harus menjaga salah satu dari komponen: harga gabah atau harga pupuk. Apakah dengan menaikkan harga pembelian gabah, atau apakah dengan menurunkan harga pupuk. Kita akan lihat yang mana yang paling memungkinkan.

Harga Gabah

Harga gabah (GKG) sepanjang tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah seperti grafik di bawah ini. Dapat dilihat bahwa harga gabah pada tahun 2018 dan 2019 memiliki pergerakan yang mirip. Menyambut musim panen Maret-April, harga gabah turun hingga level Rp 5000-5200/kg, kemudian akan naik melandai hingga mencapai Rp 5.800 di akhir tahun. Sementara, pada tahun 2020 pola pergerakan harga gabah berbeda. Pada Maret-April harga tidak terlalu jatuh, melandai di Rp 5.700/kg, lalu menurun hingga Rp.5.300/kg di akhir tahun.

Sementara, pada awal tahun 2021 diketahui harga gabah (GKG) pada bulan Januari adalah Rp 5.317/kg dan bulan Februari sebesar Rp 5.319/kg. Berbeda dari pergerakan harga tahun 2018, 2019, dan 2020 yang harga gabah di awal tahunnya berada di kisaran Rp 5.800-6.000/kg. Artinya tahun 2021 dimulai dari harga gabah yang rendah, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada bulan Maret 2021, harga gabah di beberapa daerah bahkan ada yang jatuh hingga di bawah Rp 5.000/kg. Artinya harga gabah di level penggilingan sudah terlalu rendah.

Dengan ramainya kabar rencana impor beras 1 juta ton oleh Pemerintah, yang justru dilakukan menjelang panen raya, dapat dipastikan harga gabah akan sulit naik ke level yang menguntungkan petani. Kecuali Pemerintah membatalkan rencana impor beras 1 juta ton, mungkin harga dapat naik. Sehingga petani Indonesia pun dapat tersenyum.

Namun apakah Pemerintah rela membatalkan rencana impor beras yang sangat menggiurkan ini? Ya, menggiurkan. Bagaimana tidak menggiurkan, margin harga beras impor dan harga beras di pasaran Indonesia sangat tinggi. Di bawah ini adalah grafik perbandingan harga beras dalam negeri dengan harga beras internasional tahun 2010 hingga 2020.

Dapat dilihat, pada 2020 selisih harga beras dalam negeri dan harga beras internasional (dengan kulaitas yang sama) hampir mencapai Rp 7.000/kg. Artinya bila kelak jadi dilakukan impor sebanyak 1 juta ton, maka terdapat margin keuntungan kotor yang mencapai Rp 7 triliun! Sebuah nilai keuntungan yang sangat besar. Ada kawan yang berseloroh, nilai Rp 7 triliun tersebut sudah lebih dari cukup untuk modal politik menjadi calon presiden dalam sistem demokrasi berbiaya tinggi seperti di Indonesia!

Jadi, apabila yang memimpin rencana impor beras 1 juta ton adalah seorang Menko Perekonomian, yang sekaligus Ketua Umum Partai Politik, yang dirinya sudah mulai digadang-gadang menjadi calon presiden tahun 2024, saya ragu kebijakan ini akan batal. Bila kecil harapan harga gabah bisa naik, kita bisa bergeser ke harga pupuk.

Harga Pupuk

Produksi pupuk Grup Pupuk Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 12 juta ton (dari kapasitas terpasang 13,9 juta ton/tahun). Dari 12 juta tersebut, yang dialokasikan untuk pupuk subsidi adalah 8,9 juta ton (naik 1 juta ton dari yang ditetapkan di awal 2020, sebesar 7,9 juta ton). Impor pupuk tahun 2020 adalah sebesar 6,24 juta ton. Berdasarkan usulan yang terdapat dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani), kebutuhan pupuk nasional adalah sebesar 26,18 juta ton. Artinya berdasarkan e-RDKK, sebenarnya petani Indonesia masih kekurangan pupuk, jumlah kekurangannya adalah 7,94 juta ton.

Kita kembali ke masalah pupuk subsidi. Diasumsikan serapan pupuk bersubsidi secara nasional tahun 2020 adalah sama dengan angka serapan pupuk bersubisdi di DIY sebesar 70% (Kementan belum umumkan angka serapan nasional). Artinya pupuk bersubsidi yg sampai ke petani adalah 70% x 8,9 juta ton = 6,23 juta ton. Sehingga sebanyak 5,77 juta ton (12 juta ton – 6,23 juta ton) pupuk masuk kategori pupuk non subsidi.

Kemudian diasumsikan 12 juta ton pupuk (subsidi dan non-subsidi) terbagi secara merata ke petani. Artinya ada 51,2% petani yang beruntung mendapatkan pupuk bersubsidi. Dan ada 48,8% petani yang terpaksa membeli pupuk non subsidi.

Sehingga hanya 51,2% petani yang dapat menikmati rasio harga gabah/harga pupuk yang bagus (2,1:1). Sementara 48,8% petani harus gigit jari karena rasio harga gabah/harga pupuk yang sangat buruk (0,7:1). Di bawah ini adalah grafik yang menggambarkan besar rasio harga gabah/harga pupuk sepanjang tahun 2020 hingga awal tahun 2021.

Karena hampir separuh (48,8%) petani bisa dikatakan merugi karena tidak mendapat pupuk subsidi, maka wajar bila indeks nilai tukar petani (NTP) selama tahun 2020 turun dari 104,46 (Desember 2019) ke 101,49 (Desember 2020). Seiring, nilai tukar usaha rumah tangga pertanian (NTUP) juga ikut turun, bahkan lebih dalam, dari 114,04 (Desember 2019) ke 104,0 (Desember 2020).

Padahal sektor pertanian menjadi sektor yang selama tahun 2020 mengalami pertumbuhan 2,59%. Produksi gabah (GKG) tahun 2020 juga sedikit meningkat ke 54,65 juta ton dari produksi tahun sebelumnya 54,6 juta ton (meningkat 45 ribu ton). Dan Bank Indonesia juga mencatat terjadi pertumbuhan kredit UMKM sektor pertanian tahun 2020 yang sangat fantastis sebesar 16,7% (di tengah pertumbuhan kredit perbankan 2020 yang minus 2,41%).

Jadi meskipun sepanjang tahun 2020 sektor pertanian tumbuh positif, produksi gabah sedikit meningkat, dan pertumbuhan kredit sektor pertanian tumbuh double dijit, tetap saja petani tidak menjadi untung. Bila petaninya buntung, sangat mungkin pertumbuhan positif dinikmati oleh para distributor pupuk di seluruh Indonesia yang menjadi makmur karena menjual pupuk non subsidi..

Saatnya Menurunkan Harga Pupuk Non Subsidi

Harga pasaran di Indonesia untuk pupuk non subsidi, urea dan NPK, ada di kisaran Rp 7.200-7.600/kg. Sementara di China, negara asal impor pupuk kita yang terbesar, harga pupuk urea (setelah dikonversi kurs) ada di kisaran Rp 2.000-2.400/kg (fob) sedangkan harga pupuk NPK ada di kisaran Rp 1.300-1.400/kg (fob). Artinya harga pasaran pupuk Indonesia 3-5 kali lipat dari harga pasaran pupuk di China. Juga, harga pasaran pupuk di China lebih murah (untuk NPK) atau setara (untuk urea) dengan harga pupuk subsidi di Indonesia, yang saat ini adalah sebesarRp 2.250/kg untuk urea dan Rp 2.300/kg untuk NPK.

Apa yang membuat harga pupuk Indonesia jauh lebih mahal dari pupuk China? Jawabannya adalah perbedaan harga bahan baku gas industri pupuk. Harga beli gas dari PGN untuk industri pupuk nasional dipatok di $6/mmbtu, sementara harga beli gas untuk industri pupuk di China hanya $2/mmbtu. Artinya harga bahan baku pupuk, gas, di Indonesia 3 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga di China. Jadi jalan satu-satunya untuk menurunkan harga pasar pupuk Indonesia adalah dengan menurunkan harga jual gas untuk industri pupuk.

Berdasarkan data dari BPS, sepanjang tahun 2020 Indonesia mengimpor 6,24 juta ton pupuk dari seluruh Dunia. Nilai impor pupuk tahun 2020 tersebut adalah sebesar USD 1,34 miliar. Bila nilai impor dibagi dengan jumlah pupuk yang diimpor, dikonversi ke Rupiah, maka secara rata-rata harga pupuk impor adalah sebesar Rp 2.999/kg. Anggaplah ditambah dengan biaya kargo dan asuransi sebesar Rp 500/kg, harga pupuk impor di pelabuhan Indonesia adalah sebesar Rp 3.500/kg. Untuk harga pupuk impor dari China bisa lebih murah, menurut info dari seorang pelaku bisnis, harga di Tanjung Priuk bisa hanya sebesar Rp.2.600/kg.

Nilai ini masih sangat murah bila dibandingkan dengan harga pasaran pupuk non subsidi di Indonesia. Terdapat margin yang sangat gemuk, bila dibandingkan dengan harga pupuk urea dan NPK non subsidi, yaitu sebesar Rp 4.500-4.800/kg. Bila dikalikan dengan jumlah impor pupuk tahun 2020 sebesar 6,24 juta ton, maka margin keuntungan kotor dari distributor pupuk impor bisa mencapai Rp 29 triliun!

Nilai ini perlu ditambahkan dengan margin keuntungan dari distributor pupuk non subsidi produksi dalam negeri yang legal dan para distributor yang tidak legal alias “mafia pupuk subsidi”. Dengan mempertahankan asumsi 30% pupuk subsidi bocor secara nasional, maka terdapat 30% x 8,9 juta ton = 2,67 juta ton pupuk yang disubsidi Negara tapi dijual oleh para “mafia” dengan harga pasaran. Bila untuk 1 juta ton pupuk subsidi Negara harus kucurkan Rp 3,2 triliun, maka untuk kebocoran 2,67 juta ton pupuk subsidi Negara sudah rugi subsidi, memboroskan, anggaran sebesar Rp 8,5 triliun. Sementara, margin keuntungan yang didapat para “mafia pupuk subsidi” dengan menjual kembali 2,67 juta ton pupuk subsidi ke pasar dengan harga pasar, dengan adanya margin sekitar Rp 5000/kg (harga pasar dikurangi harga subsidi), maka keuntungan kotor para “mafia” ini mencapai Rp 13,35 triliun.

Bila dijumlahkan, nilai keuntungan kotor importir pupuk (Rp 29 triliun) ditambah keuntungan kotor “mafia pupuk subsidi” (Rp 13,35 triliun), besarnya mencapai Rp 42,35 trilun di tahun 2020. Nilai tersebut (Rp 42,35 triliun) sudah melewati anggaran negara untuk subsidi pupuk tahun 2020, yang sebesar Rp 34 triliun. Ironis bukan? Negara seperti mensubsidi “mafia”.

Sehingga jalan keluarnya tidak lain adalah dengan menurunkan harga pupuk non subsidi di pasaran. Ketika harga pupuk non subsidi sudah turun, bahkan mungkin mendekati harga pupuk subsidi saat ini, maka tidak ada insentif bagi “mafia” untuk beroperasi. Subsidi dari negara pun akan jauh berkurang. Caranya:

Satu, melalui Kementerian ESDM, Pemerintah dapat menetapkan harga jual gas ke pupuk lebih rendah dari yang berlaku sekarang, $6/mmbtu. Perlu ada semacam pengistimewaan, khusus bagi industri pupuk, demi mencapai tujuan besar meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia, dapat membeli gas dari PGN di harga $2-3/mmbtu. Seharusnya tidak akan menjadi terlalu masalah karena cadangan gas alam kita terbilang besar. Ini dapat dikategorikan sebagai subsidi silang antara satu BUMN dengan lainnya. Dampaknya mungkin akan ada goncangan di saham PGN sebagai perusahaan publik, tapi tidak masalah. Sudah terlalu lama kita memprioritaskan segelintir pelaku pasar saham, kini saatnya kita prioritaskan jutaan petani Indonesia. Bila penurunan harga gas untuk industri pupuk dapat terjadi, dan tentu sangat mungkin bila ada political will dari Pemerintah, maka selain harga pupuk di pasaran dapat turun, kapasitas produksi pupuk nasional dapat meningkat.

Dua, melalui Kementerian Perekonomian bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, untuk dapat menetapkan patokan harga pupuk non subsidi di distributor. Misalnya menjadi maksimal Rp 4000/kg. Masih adanya margin Rp 1500-an/kg tentu tidak akan membuat distributor pupuk menjadi jatuh miskin. Bagi distributor yang membandel akan dikenakan hukuman, aparat penegak hukum akan terus mengawasi jalannya kebijakan ini. Dengan menetapkan harga pupuk non subsidi sebesar Rp 4000/kg, maka rasio 3:2 harga gabah/harga pupuk dapat terjadi secara total, dirasakan seluruh petani di Indonesia.

Tiga, mempercepat selesainya pembangunan proyek petrokimia di Masela, Senoro, dan Tangguh. Dengan berdirinya industri petrokimia tambahan di wilayah timur Indonesia ini, akan menambah kapasitas terpasang industri pupuk hingga 5,7 juta ton per tahun. Sehingga total kapasitas industri pupuk nasional dapat meningkat menjadi 19,6 juta ton pertahun. Dan ketergantungan pada pupuk impor dapat berakhir.

Menerapkan Sistem Tarif dalam Impor Beras

Rasio 3:2 harga gabah/harga pupuk akan meningkatkan kesejahteraan petani, menaikkan daya beli mereka, sehingga warga pedesaan memiliki kelebihan dana untuk dapat membeli komoditi hasil produksi pabrik-pabrik di kota. Maka pabrik-pabrik pun akan kembali hidup dan beroperasi menaikkan kapasitasnya. Profesi petani pun akan menjadi lebih menarik bagi generasi muda kita.

Sekarang, kita akan meningkatkan daya beli masyarakat perkotaan. Terutama kalangan pekerja dan sektor informal, sampai kalangan miskin perkotaan. Bagi masyarakat menengah bawah di perkotaan, sebagian besar pendapatannya habis untuk membeli bahan pangan. Tingkat kesejahteraan mereka sangat bergantung pada harga bahan pangan, terutama beras.

Seperti dibahas sebelum ini, harga beras di Indonesia sangat tidak wajar. Besarnya dua kali lipat dari harga beras internasional. Bila harga beras dapat turun secara signifikan, anggaplah mendekati harga internasional di Rp 7000-8000/kg, maka masyarakat menengah bawah di perkotaan dapat meningkat daya belinya. Sehingga mereka dapat menabung sebulannya Rp 200-300 ribu. Nilai tersebut sangat besar artinya bagi kalangan ini, mereka dapat menggunakan untuk membeli komoditi yang dihasilkan pabrik-pabrik, sehingga perekonomian pun dapat bergerak.

Dengan harga beras yang ketinggian seperti sekarang, yang diuntungkan hanya segelintir pedagang kaya saja. Para pedagang ini sudah sangat sejahtera, kita perkaya mereka pun, uangnya akan mereka belikan aset di luar negeri atau spekulasi. Tidak berfaedah bagi perekonomian riil.

Cara satu-satunya untuk menurunkan harga beras secara signifikan adalah dengan menerapkan sistem tarif dalam impor beras. Sistem kuota yang selama ini berjalan harus ditinggalkan. Ke depannya, siapapun perusahaannya apakah dari dalam dan luar negeri dapat melakukan impor beras, mereka hanya tinggal membayar sejumlah tarif untuk Negara Indonesia. Dengan menerapkan sistem tarif dalam impor beras, tidak ada lagi peluang bagi para pencari rente untuk bertahan. Tidak akan ada lagi cerita, pejabat ngotot impor beras untuk mencari rente triliunan rupiah demi modal politik atau menumpuk kekayaan pribadi.

Membangun Food Estate di Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan

Mimpi untuk mencapai swasembada pangan tetap tidak boleh hilang dari benak kita semua. Impor pangan perlahan harus sudah mulai dikurangi. Kita adalah Bangsa yang diberkati karena sinar matahari datang sepanjang tahun, curah hujan yang tinggi, dan tenaga kerja yang melimpah. Alam raya sudah sangat mendukung untuk diwujudkannya swasembada pangan di Indonesia.

Dengan langkah-langkah yang telah disampaikan sebelumnya, produksi pupuk akan meningkat dan para petani sudah mulai membaik nasibnya. Yang belum tinggal nanti mau dibangun di mana lahannya.

Ada wilayah-wilayah di Indonesia yang sangat ideal untuk dijadikan lumbung pangan ke depannya, yaitu di Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan. Tanahnya subur, luas menghampar dan counturnya datar sehingga mudah dilalui traktor. Selain itu kedua daerah ini juga kaya dengan air, karena dilalui banyak sungai, sehingga mudah untuk dibangun saluran irigasi.

Bila dikerjakan dengan serius, memaksimalkan seluruh potensi terbaik yang dimiliki Bangsa, melibatkan pemikiran-pemikiran unggul, bukan tidak mungkin dalam kurang dari 5 tahun mimpi swasembada pangan akan terwujud.***

GEDE SANDRA, analis ekonomi, tinggal di Jakarta. Bisa ditemui di twitter: @AdilBeradab

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid