Sebenarnya tidak mudah mendefinisikan sebuah angkatan dan menyematkan pada fragmen-fragmen penting sejarah bangsa dengan tokoh-tokoh atau aktivis yang menghidupinya. Konsep-konsep yang melatari pendefinisian Angkatan ini jarang ditengok dengan kritis. Sebaliknya, kita lebih terbiasa menerima narasi yang muncul dominan seperti Angkatan 45 dengan perjuangan bersenjata (fisik) mengusir penjajah, Angkatan 66: lahirnya gerakan moral mahasiswa menumbangkan kekuasaaan yang tak bermoral, dan lalu: Angkatan 1998 yang dihubungkan dengan jatuhnya sebuah rejim dan terbukanya ruang demokrasi yang disebut Era Reformasi.
Memasuki Bulan Mei lalu dan juga selalu di bulan Mei, Angkatan 1998 itu ditengok dan bisa juga dihujat sebagaimana tulisan Christian Dion Saputra di Kompas, Jumat, 22 Mei 2026: Kelana Aktivisme Pasca-Reformasi 1998, antara lain Christian menulis: “Bahkan mereka adalah pembuat sejarah yang rela membakar sejarahnya sendiri karena mereka memiliki dampak pragmatisme yang luar biasa. Kerap kali dikatakan ‘kita perlu realistis’, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah. Sayangnya, menjadi salah karena hal ini menjadi legitimasi moral di mana antara hati nurani dan perjuangan menjadi kabur tanpa arah. Nasib aktivis 1998 telah menjadi sebuah pertanyaan akan ketulusan hati dalam perjuangan. Kisah-kisah heroisme pada dasarnya telah berubah menjadi sebuah narsistik karena tak ada cerminan lagi siapa dirinya dan mengapa dia memperjuangkan hal tersebut”.
Dan sayangnya, Christian juga menyederhanakan: “Angkatan 1998 lahir dari kesinambungan Angkatan 1966, 1974, dan 1978” sehingga menganggap bahwa heroisme perjuangan model Soe Hoe Gie menjadi nilai utama aktivisme 1998. Padahal gerakan mahasiswa di sepanjang tahun 1980-an yang nantinya juga dipicu oleh kasus Kedung Ombo, berusaha membuang spirit perjuangan Soe Hok Gie yang dinilai terlalu moralis dan mengkandangkan gerakan mahasiswa hanya sebatas gerakan moral saja.
Gerakan mahasiswa 1980-an yang menyadari perlunya bergandengan tangan dengan rakyat tidak bisa mengandalkan semangat Angkatan 1966 yang justru dinilai anti rakyat dengan bersembunyi di balik slogan gerakan moral mahasiswa. Gerakan mahasiswa 1980-an yang mengorganisir rakyat inilah; yang tidak anti terhadap gerakan politik, yang terus berdinamika hingga pada kesimpulannya: salah satunya memunculkan Partai Rakyat Demokratik, PRD, di tahun 1996 untuk menggulingkan Rejim Orde Baru. Bacaan gerakan mahasiswa tahun 1980-an dan 1990-an yang menjadi tulang punggung penggulingan Soeharto di tahun 1998 bukanlah (walau mungkin juga dibaca) Catatan Seorang Demonstran Soe Hok Gie tetapi justru buku-buku yang dilarang Orde Baru terutama Pramoedya Ananta Toer yang menganggap Angkatan 1966 tidak penting. Bahkan semangat angkatan 1998, selain dari bacaan-bacaan berteori kiri, juga diambil dari teologi pembebasan baik model Amerikan Latin, Philipina, maupun Iran.
Kita tahu Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang dihidupi gerakan mahasiswa ini gagal memenangkan Pemilu 1999. Dinamikanya mengantarkan pada Pemilu 2024 melalui Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang kini menjadi bagian dari Pemerintahan Prabowo-Gibran. Partai PRIMA menganggap bahwa apa yang menjadi semangat Pemerintahan Prabowo-Gibran masih sejalan dengan semangat PRD ataupun PRIMA terlebih sejak 2010, PRD sudah mengampanyekan pentingnya Persatuan Nasional dan Pasal 33 UUD 1945 sebagai jalan untuk memakmurkan rakyat. Kampanye ini (16 tahun kemudian) kini juga menjadi artikulasi politik penting Presiden Prabowo. Karena itu tidak salah bila Partai PRIMA menyikapi perkembangan politik hari ini menganggap bahwa revolusi sudah dimulai dari istana.
Mungkin orang-orang masih bertanya dan bersikap meragukan: revolusi seperti apa yang dimulai dari Istana. Apa yang dijebol dan dibangun pemerintahan Prabowo-Gibran?
Menurut Partai PRIMA, sebagaimana telah disampaikan Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono di HUT PRIMA ke-5 jelas, yang dijebol yaitu Liberalisme yang telah melahirkan serakahnomics yang selama ini menghalangi jalan rakyat menuju keadilan dan kemakmuran. Siapakah mereka? Mereka adalah Imperialisme, Oligarki dan Birokrat korup. Ketiganya adalah musuh rakyat Indonesia yang harus dijebol.
Dengan menjebol serakahnomics, Pemerintahan Prabowo Gibran membangunkan jalan kemakmuran rakyat dengan bersandarkan pada Pasal 33 UUD 1945 yang selama ini diabaikan. Arah pembangunan nasional berbasis Pasal 33 UUD 1945 ini pun semakin dipertegas Presiden Prabowo dalam Pidato Presiden di Sidang Paripurna DPR RI tepat di Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Dengan begitu Presiden telah menegaskan arah perubahan pembangunan yang berbeda 180 derajat dengan arah pembangunan sebelumnya.
Dengan Pasal 33 UUD 1945 itu, Presiden menegaskan bahwa Sumber Daya Alam yang melimpah dan kaya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wujud nyata dari sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah pembangunan sumber daya manusia dalam skala besar seperti MBG, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda dan juga Koperasi Desa Merah Putih yang simultan menggerakkan roda perekonomian nasional.
Semua gerak perubahan ini: yang memuliakan rakyat banyak dimulai dari Istana. Di sinilah kami, PRIMA (sebagian dari Angkatan1998) berada: tetap berusaha konsisten mewujudkan cita-cita yang dalam program strategis bertemu dengan istana: melaksanakan Pasal 33 UUD 1945.
AJ Susmana, Penulis merupakan Wakil Ketua Umum Partai PRIMA