Ratusan ribu rakyat Kolombia turun ke jalan, Rabu (5/10/2016), menuntut perjanjian damai antara Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC-EP) dengan pemerintah Kolombia dihargai.
Di Ibukota Kolombia, Bogota, jumlah massa aksi mencapai 150 ribu orang. Mereka tumpah ruah di lapangan Bolivar. Sedangkan aksi dengan tuntutan serupa juga terjadi di kota-kota lain, seperti Barranquilla, Cali, Cartagena, Quibdo, Bucaramanga, Santa Marta, Manizales dan Medellin.
Gerakan sosial menuding referendum yang berlangsung tanggal 2 Oktober lalu telah dimanipulasi oleh kaum elit dan sayap kanan Kolombia. Mereka juga menentang pertemuan antara Presiden Kolombia Manuel Santos dan bekas Presiden Kolombia, Alvaro Uribe.
Marcha Patriotica, sebuah koalisi progressif berbagai organisasi gerakan sosial, mengatakan perjanjian damai yang telah disepakati oleh FARC-EP dengan pemerintah Kolombia merupakan pilihan terbaik untuk mewujudkan perdamaian.
Kongres Rakyat, sebuah koalisi ratusan organisasi petani, menuding pertemuan antara Manuel Santos dan Alvaro Uribe sebagai “fakta di kalangan elit”.
“Kami jelas menolak sebuah perjanjian tertutup dan elitis, yang mengesampingkan orang banyak, dan membuka jalan menuju lingkaran kekerasan baru,” demikian pernyataan kelompok itu.
Kongres Rakyat menuding Presiden Manuel Santos tidak membawa kepentingan rakyat Kolombia saat bernegosiasi dengan Alvaro Uribe. Kongres sendiri menuding Alvaro Uribe sebagai penjahat perang.
Sebelumnya, Presiden Manuel Santos menyatakan bahwa gencatan senjata akan berakhir pada tanggal 31 Oktober mendatang. Sebaliknya, Timoleon Jimenez, yang mewakili FARC-EP, menyatakan kesiapan kelompoknya untuk memperpanjang gencatan senjata sekalipun plebisit gagal.
Belakangan, Kementerian Pertahanan Kolombia mengklarifikasi pernyataan Presiden Manuel Santos tersebut dan menyatakan gencatan senjata bisa diperpanjang pasca 31 Oktober mendatang.
Raymond Samuel