Pemerintah Tidak Melindungi dan Menghormati Hak Bermukim Warga

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai pemerintah saat ini telah gagal melindungi hak tempat tinggal warga negara. Buktinya, pemerintah kerap menggusur paksa warga dari rumah atau tempat tinggalnya.

Penelitian LBH hingga Desember 2015, ada 113 kasus penggusuran paksa yang terjadi di DKI Jakarta dengan mengorbankan 8.145 kepala keluarga (KK) dan 6.283 unit usaha.

Dari 113 kasus itu, 84 persen dilakukan tanpa melalui proses musyawarah. Sebagian besar melibatkan aparatus kekerasan, seperti polisi polisi (67 kasus) dan dan TNI (65 kasus).

Ada 64 persen (72 kasus) penggusuran di Jakarta dilakukan tanpa solusi. 28 persen (32 kasus) dengan relokasi dan 8 persen (9 kasus) dilakukan dengan ganti-rugi.

Dari 32 kasus penggusuran yang mendapat relokasi, hanya 18 kasus yang memenuhi kriteria layak, 5 tidak layak, dan 9 kasus relokasi sebagian warga korban gusuran. Kemudian, dari 9 kasus yang mendapat ganti-rugi, hanya 5 kasus yang menunjukkan warga menerima ganti-rugi yang layak.

Untuk tahun 2016, LBH Jakarta mengidentifikasi 325 lokasi penggusuran PKL, rumah, normalisasi dan RTH yang terletak di Jakarta pusat (57 lokasi), Jakarta Timur (82 lokasi), Jakarta Selatan (77 Lokasi), Jakarta Utara (54 lokasi), Jakarta barat (55 lokasi).

“Rencana penggusuran tahun 2016 meningkat 3 kali lipat dari penggusuran 2015,” ujar pengacara publik LBH Jakarta, Tigor Gemdita Hutapea, dalam keterangan pers memperingati Hari Habitat Sedunia yang jatuh setiap hari Senin minggu pertama bulan Okteber, Rabu (5/10/2016).

Lebih lanjut, menurut Tigor, dalam banyak kasus penggusuran, pemerintah DKI Jakarta tidak menghormati proses hukum di pengadilan. Dalam kasus Bukit Duri, misalnya, perintah pengadilan jelas melarang Pemprov DKI Jakarta tidak menggusur warga hingga ada keputusan hukum berkekuatan tetap.

“Tetapi Pemprov DKI tetap arogan melanjutkan penggusuran,” tegasnya.

Pelanggaran tersebut, di mata Tigor, merupakan cerminan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak melindungi maupun menghormati hak atas perumahan dari warganya.

“Meningkatnya angka penggusuran dan abainya pemerintah atas proses hukum yang berjalan menjadi bukti bahwa pemerintah tidak mau melindungi hak perumahan warganegara,” tegasnya.

Karena itu, LBH Jakarta menuntut pemerintah menghentikan penggusuran paksa. Sebagai antisipasinya, pemerintah didesak segera membuat resolusi anti-penggusuran. Pemerintah juga dituntut menjamin kepemilikan warga atas lahan dan bangunannya.

Risal Kurnia

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid