Nasib Para Pembela HAM

Buah dari perjuangan Reformasi 1998 adalah Indonesia telah membentuk beberapa lembaga yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi untuk memajukan penegakan Hak Asasi Manusia, seperti Komnasham, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi  Perlindungan Saksi dan Korban, dan komisi-komisi lainnya.

Berbagai kemajuan tersebut tak bisa dilepaskan dari peran para pembela HAM. Para pejuang pembela HAM tersebut  bisa berasal dari berbagai profesi, baik petani, nelayan, buruh, jurnalis, pengacara,  peneliti, seniman, dan berbagai profesi lainnya. Para pejuang pembela HAM inilah yang merupakan pilar penting dalam mendorong konsolidasi demokrasi. Pejuang dan pembela HAM juga dikenal kritis terhadap pemerintah untuk memastikan bahwa negara memberi jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM.

Siti Noor Laila, Ketua Pelapor Khusus Pembela HAM Komnasham menyatakan, “Kerja-kerja pembelaan hak asasi manusia kerap mendapat tantangan. Mereka seringkali dianggap ancaman tidak hanya bagi pelaku pelanggar hak asasi tetapi juga oleh rezim yang berkuasa. Konsekuensinya, pembela HAM  seringkali mengalami ancaman, pelecehan, kriminalisasi, kekerasan, penculikan, bahkan sampai pembunuhan. Pola-pola pelanggaran hak para pembela HAM ini berubah dari waktu ke waktu.”

Komnasham mencatat bahwa pola-pola pelanggaran hak para pembela HAM ini dapat ditemukan pada beberapa kasus, misalnya kasus pembunuhan Marsinah (1993) dan kasus penculikan aktivis 1997/1998. Sementara di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pembunuhan sebagai pola pelanggaran hak Pembela HAM masih dilakukan. Pola ini dapat ditemukan pada kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay (2001) dan kasus pembunuhan Munir (2004). Di era pemerintahan SBY, pola pelanggaran lebih banyak didominasi dengan kekerasan dan kriminalisasi, seperti kasus yang dialami pejuang agraria Eva Bande (2010).

Beberapa tahun belakangan ini terjadi peningkatan laporan atas pelanggaran hak yang dialami para pembela HAM di berbagai daerah di Indonesia. Para pembela HAM bekerja dalam situasi yang tidak ramah, di mana negara justru seringkali menghukum orang-orang yang melakukan pembelaan terhadap kasus-kasus rakyat.  Atau dengan kata lain negara gagal menghukum orang-orang yang mengancam atau menyerang rakyat dan justru menghakimi para pembela HAM.

Lalu siapa saja yang termasuk aktor pelanggar HAM para pembela HAM ini?  Dalam banyak kasus serangan atau pelanggaran hak-hak Pembela HAM, aparat negara (state actor) adalah pelakunya. Namun demikian, aktor non-negara (non-state actor) dapat juga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran.

Aktor negara bisa meliputi aparat birokrasi, legislatif, maupun peradilan dari tingkat lokal sampai nasional. Aparat kepolisian dan pasukan keamanan lainnya umumnya menjadi pelaku yang mudah diidentifikasi dari bentuk pelanggarannya seperti penangkapan atau penahanan sewenang-wenang, penggeledahan yang tidak sah, atau kekerasan fisik. Dalam hal penangkapan atau persidangan berlanjut pada penuntutan dan persidangan, maka aparat negara lainnya seperti kejaksaan dan pengadilan bisa menjadi pihak yang turut terlibat atau bahkan bersekongkol dalam pelanggaran yang dilakukan.

Adapun aktor non-negara  sangat beragam, mulai dari kelompok bersenjata, pengusaha, ormas keagamaan,  tetua adat, atau bahkan anggota keluarga sendiri.  Perwakilan khusus PBB, Hina Jilani, mengidentifikasi kelompok vigilante (kelompok yang suka main hakim sendiri) sebagai salah satu aktor non-negara yang juga kerap melakukan serangan terhadap Pembela HAM.

Pasal 281 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan ini senada dengan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999. Oleh karena hak-hak Pembela HAM termasuk dalam hak asasi manusia yang diakui secara universal, maka kewajiban untuk melindunginya terletak di tangan negara, dalam hal ini Pemerintah.

Secara khusus Titon Slamet Kurnia (2005) menerjemahkan kewajiban negara dalam perlindungan hak asasi manusia dalam dua kewajiban utama, yaitu:

Pertama, The duty to abstain infringing upon human rights, yaitu sejumlah kewajiban yang spesifik berkaitan dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan pelanggaran HAM, baik melalui tindakan atau pendiaman yang tersirat untuk menjamin pemenuhan secara efektif hak-hak tersebut.

Kedua, The duty to guarante respect of these rights, yaitu kewajiban-kewajiban negara untuk mencegah pelanggaran, menyelidikinya ketika terjadi, memproses dan menghukum pelaku serta melakukan reparasi atas kerusakan atau kerugian yang timbul.

Dalam semua peristiwa pelanggaran terhadap pembela HAM, Komnasham melihat ada beberapa respon positif yang ditunjukkan oleh negara, misalnya dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh para pembela HAM. Selanjutnya ada upaya investigasi atau pemeriksaan terhadap peristiwa pelanggaran yang dilakukan.

Namun, dalam banyak kasus negara justru menyangkal pelanggaran yang telah dilakukannya. Negara juga melakukan pembiaran dalam peristiwa pembubaran paksa yang dialami Kontras dan YKPK 65. Tidak ada perlindungan negara meskipun kepolisian hadir di lokasi saat pelanggaran dilakukan.

Tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran yang diberikan oleh negara juga tidak sebanding dengan fakta pelanggaran yang terjadi.

“Kasus kekerasan terhadap wartawan di Makassar yang melibatkan banyak anggota kepolisian, namun penindakannya hanya dikenakan kepada dua orang anggota Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan, “ lanjut Noor Laila.

Terakhir, Komnasham  belum melihat  adanya mekanisme pemulihan yang efektif bagi para pembela HAM yang menjadi korban pelanggaran. Segala kerugian, baik berupa fisik maupun psikis, antara lain: pengobatan atas luka-luka, kehilangan atau kerusakan dokumen atau harta benda, trauma atau rasa takut, dan rasa keadilan, tidak pernah memperoleh pemulihan dari Negara.  Para pembela HAM yang menjadi korban pelanggaran dibiarkan menanggung sendiri kerugiannya.

Siti Rubaidah

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid