Warga Guji Baru Diskusi Gerakan Pasal 33

Sedikitnya 40-an warga Guji Baru, kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat, menggelar diskusi bertajuk “Gerakan Pasal 33”, kemarin (21/8). Diskusi ini diorganisasi oleh Persatuan Rakyat Jakarta.

Diskusi ini dihadiri pula oleh Pjs Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD) Dominggus Oktavianus. Ia menjelaskan secara singkat soal “Gerakan Pasal 33” dan hubungannnya dengan perjuangan anti-imperialisme.

Menurut Agus Casyono, yang juga pengurus Persatuan Rakyat Jakarta, diskusi semacam ini sudah berlangsung tiga kali. Target gerakan ini adalah meluaskan pemahaman tentang pentingnya memperjuangkan pasal 33 untuk kesejahteraan rakyat.

Sebagian besar peserta diskusi adalah para pemuda dan ibu-ibu rumah tangga. Sekalipun diselenggarakn dengan sangat sederhana, tetapi para peserta bisa menyimak dengan antusias diskusi ini hingga tuntas.

Andi Begik, salah seorang pemuda Kampung Gege, menceritakan tentang betapa sulitnya kehidupan rakyat akibat praktek kebijakan ekonomi yang pro-neoliberalisme. Ia juga menyoroti praktek perampasan tanah milik rakyat oleh pemerintah atau mafia tanah, sebagaimana yang dialami oleh warga Guji Baru.

Seorang pemuda lainnya, namanya Wawan, mempertanyakan soal bagaimana gerakan pasal 33 memperjuangkan tanah milik rakyat yang dirampas pemerintah atau mafia tanah.

Menjawab pertanyaan itu, Dominggus menjelaskan bahwa salah satu turunan dari pasal 33 UUD 1945 adalah UU Pokok Agraria 1960. Ketentuan UUPA 1960 menjamin hak setiap rakyat Indonesia terkait penggunaan tanah.

Selain itu, menurut ketentuan UUPA itu,  tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan modal asing terhadap rakyat Indonesia

Sayangnya, menurut Dominggus, kebijakan semacam itu tidak dijalankan oleh pemerintah. “Sekarang, karena pemerintah menganut neoliberal, maka semua ketentuan UUD dan UU itu diabaikan,” tegasnya.

Sehingga, kata Dominggus, satu-satunya jalan bagi rakyat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan semacam ini, termasuk persoalan tanah, adalah berjuang untuk menciptakan tekanan secara politik kepada pemerintah agar mengakui hak-hak rakyat.

Lebih jauh, Dominggus menjelaskan rencana PRD untuk terus memassifkan “Gerakan Nasional Pasal 33”, seperti diskusi kampung, sosialisasi, dan aksi massa.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut