Tambang Raksasa, Zona Dagang Asia Pasifik dan Status Politik Papua

Tambang Emas dan thorium yang kini di eksplorasi oleh PT. ANTAM di pegunungan Tengah Papua, tepatnya di kawasan Kabupaten Yahukimo, diklaim memiliki cadangan emas dan batu bara bahkan Thorium yang cukup besar.

Sementara itu, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengungkapkan, perbatasan antara Papua dan Papua Nugini menyimpan potensi energi dan mineral yang sangat besar dan belum tergarap. “Kalau cadangan PT Freeport Indonesia mencapai 2,5 miliar ton, maka di perbatasan bisa lebih dari itu,” kata dia.

Hanya saja, kata dia, kendala infrastruktur menjadi penghambat bagi korporasi yang berniat menggarap potensi energi dan mineral tersebut. “Contohlah Freeport dulu eksplorasinya itu pakai helikopter. Jadi selama infrastruktur kita belum ada di sana jadi susah, soalnya tambang itu mengangkut alat beratnya susah itu,” kata Thamrin.

Penemuan cadangan energi dan mineral tersebut membuka tabir sejarah baru dalam hubungan dagang dan peta politik internasional di Papua dan sekitarnya. Ini makin diakselerasi oleh pendirian MSG (Melanesian Spearhead Group). Dengan demikian, kerangka politik kawasan kian mengarah pada hubungan dagang di kawasan ini.

PT. Aneka Tambang (ANTAM), yang salah satu komisarisnya adalah Velix Wanggai, salah seorang staff khusus Presiden SBY, tengah mengeksplorasi emas dan tembaga di kawasan tersebut. Tetapi eksplorasi tersebut terkendala oleh jalur transportasi. Namun, dengan adanya campur tangan pemerintah pusat melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kendala itu bisa akan segera diatasi. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sendiri telah memberi rekomendasi pembangunan sejumlah ruas jalan trans Papua demi menghubungkan wilayah di daerah dekat penemuan cadangan tambang tersebut.

Kekuasaan ekonomi Amerika Serikat pun tak mau ketinggalan untuk ambil bagian dalam penemuan cadangan baru ini. Perusahaan AS sudah melakukan lobi untuk terlibat di sana. Namun, pihak Jepang dan China juga tak mau kehilangan peluang.

Zona Dagang Pasifik

Geliat APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik), yang cenderung di kendalikan Amerika Serikat, kini sedikit terpecah dengan keputusan sebagian anggotanya untuk membuat forum lebih speksifik, yakni MSG (Melanesian Spearhead Group). Alainsi ini menghimpun bangsa-bangsa melanesia menjadi satu kesatuan ekonomi yang terintegrasi. Dan, uniknya, mereka mendapat dukungan kuat dari China, salah satu rival terkuat AS saat ini.

Saat ini, MSG mendapat perhatian serius dari Amerika maupun Indonesia sendiri. Pasca pembukaan kantor OPM di Oxford, Inggris, salah satu perhatian dunia saat ini tertuju pada konsolidasi serumpun ini. AS dan Australia tentu tidak ingin MSG berada di bawah kontrol China. Sementara Indonesia, yang notabene ekor AS dan Australia, tentu juga akan didorong untuk ambil bagian dalam forum ini dan mendepak keluar China.

Tentu saja, supaya Indonesia bisa menjadi alat efektif, kampanye Papua Merdeka di luar negeri harus diredam. Aktivitas kampanye tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM), Benny Wenda, harus dibatasi. Untuk itu, Menkopolhukam Djoko Suyanto telah melakukan lobi kemana-mana untuk meredam kampanye itu.

“Upaya selalu ada, ke negara-negara MSG (Melanesian Spearhead Group) ada. Duta besar Australia, New Zealand, utusan menlu ke Fiji. Kemarin secara pendalaman meyakinkan forum MSG, lalu ke Oxford, jadi tidak lepas tangan,” kata Djoko Suyanto, seperti dikutip oleh http://www.theglobejournal.com, Selasa (21/5/2013).

Jadi, upaya meredam kampanye OPM di luar negeri, terutama yang bersinggungan dengan blok blok ekonomi dunia, bukan hanya soal keutuhan NKRI, tetapi juga menyelamatkan kepentingan ekonomi AS di kawasan Papua dan sekitarnya.

Papua bagian barat merupakan satu paket eksploitatif yang sejak awal sudah di patok dunia. Amerika dengan kekuasaan PT. Freeport-nya telah menguasai dua miliar lebih cadangan emas dan batu bara di pegunungan Papua. Terakhir, mereka melakukan ekspansi dilakukan ke arah kabupaten Nabire dan Paniai bahkan puncak Jaya.

Sedangkan cadangan terbesar yang kini dieksplorasi oleh PT. Antam, bila total keseluruhan, luasnya mencapai puncak Trikora di Jayawijaya, Puncak Gunung Juliana dan sebagian kabupaten puncak Jaya. Eksploitasi  sendiri dipusakan di daerah perbatasan RI-PNG.

Dengan demikian, ada aroma persaingan antara Freeport dan PT. Antam  di satu sisi, dan juga ada persaingan kepentingan antara kekuatan-kekuatan imperialis, termasuk AS, dengan kekuatan ekonomi lain yang sedang mengelompok dalam MSG.

Status Politik Papua Barat Jadi Kendala?

Dilihat dari semangat dagang kawasan melanesia, salah satu kendala terbesar MSG memasukkan Papua Barat dalam pengelompokan mereka karena wilayah paling timur Indonesia itu masih di bawah kekuasaan NKRI.

Indonesia sendiri, yang sekarang menjadi pengikut AS, akan diposisikan terus menjaga kepentingan ekonomi AS di kawasan tersebut. Indonesia akan menjadi alat AS untuk mengimbangi posisi China di dalam MSG.

Tarik ulur satus politik Papua kedalam serikat dagang kawasan (MSG), yang notabene menggantikan kerjasama APEC- AS, memang cukup merumitkan nasib Papua Barat. Bagaimanapun, upaya mengupayakan keanggotan Papua Barat masuk menjadi keanggotaan tetap MSG akan menciptakan konstalasi baru di kawasan Asia Pasifik.

Indonesia sendiri sudah meningkatkan aktivitas militernya di perbatasan RI-Papua Nugini. Tentu saja, ini semacam penegasan, bahwa Papua Barat masih di bawah kekuasaan NKRI. Ada dugaan, bahwa peningkatan belanja militer Indonesia, termasuk pembelian tank Leopard, menjadi bagian dari proyek tersebut.

Seperti diulas oleh http://www.strategypage.com, Indonesia baru saja berbelanja sebesar 250 juta USD untuk membeli perlengkapan militer dari Jerman dan Inggris. Ini termasuk 104 biji tank leopard 2A6, 50 kendaraan lapis baja Marder 1A2, dan 10 leopar untuk fungsi pendukung.

Selain mengawal Papua dengan kekuatan tempur yang baru diupgrade, Indonesia juga akan membuka jalur jalur transportasi untuk menerobos dan menembus semua wilayah Papua, termasuk potensi SDA-nya.

Begitulah, penemuan tambang raksasa di Papua telah memicu lahirnya persaingan baru antara kekuatan-kekuatan ekonomi, terutama China melalui MSG di satu pihak dan Indonesia-AS di pihak lain. Ironisnya, dalam situasi seperti itu, rakyat Papua sebagai pemilik sah kekayaan SDA itu bukan dalam posisi sebagai pengambil keputusan.

Sebagian orang Papua sendiri dalam kebingungan, apakah mendukung kelompok MSG ataukah mengikut pada proposal Gubernur Papua,  Lukas Enembe, yang sedang memperjuangkan Otonomi Khusus Plus. Tujuan politik Enembe dengan konsep otsus plus ini adalah sebuah bentuk afiliasi negara federal dalam bingkai NKRI. Sayang, poin poin yang di bawa sang gubernur sebelum menghadap presiden di Istana sudah di cabik-cabik lebih dahulu oleh pembantu presiden yang juga asal Papua.

Arkilaus Baho, penulis adalah penghubung antara pemerintah Indonesia dengan pihak TPN-OPM dalam upaya mencari jalan bersama penyelesaian masalah Papua Barat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut