Swasta Akan Bebas Bangun Kilang Minyak

Kilang-Pertamina

Pemerintah memastikan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Jilid I yang digulirkan pada 9 September 2015 lalu bukanlah kebijakan terakhir. Paket yang diberinama September I itu akan diikuti oleh paket-paket lainnya. Salah satunya adalah PKE September II yang rencananya akan terbit pada akhir bulan ini.

Dibocorkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, salah satu poin dari PKE September II mendatang adalah pememangkasan izin yang dianggap memperlambat penyediaan infrastruktur prioritas. Kebijakan tersebut akan diluncurkan dalam bentuk peraturan presiden. Salah satunya, penerbitan Perpres soal bolehnya swasta membangun kilang minyak di dalam negeri.

Selama ini, kata Darmin, swasta masih dilarang untuk membangun kilang di Indonesia. Dengan adanya Perpres yang mempersilahkan swasta untuk membangun kilang minyak ini maka kevacuman pembangunan kilang minyak tidak akan terjadi lagi.

“Berapa tahun kita tidak membangun kilang? Jawabannya, sudah 22 tahun. Ada yang salah pada kebijakannya, jadi harus dibenahi, kilang ini bukan bidang usaha yang profitnya ‘wah’,” ujarnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu mengaku rencana fleksibilitas aturan ini terbukti disambut baik oleh investor asing. Salah satunya perusahaan Saudi Aramco yang mengaku siap menanamkan modalnya sebesar USD10 miliar untuk pembangunan kilang di Indonesia.

Kendati demikian, Darmin menegaskan pihak swasta yang berinvestasi sektor kilang harus disertai dengan pengembangan industri petrokimia. PT Pertamina (Persero) juga harus dilibatkan. Dimana, perusahaan plat merah itu bisa ikut bekerjasama sebagai pemasar produk BBM dari kilang tersebut.

“Pertamina yang akan menjual kepada masyarakat. Ini bentuk kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan industri hulu kita,” ujarnya.

Senada, Menkeu Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kilang Minyak. Dalam aturan tersebut, pemerintah akan melibatkan Pertamina dalam pembangunan kilang. Ia minta agar BUMN itu menjadi pembeli bahan bakar minyak dari kilang atau sebagai offtaker. Sebab, minat investor hanya akan bagus kalau Pertamina menjadi pembelinya.

“Penugasan kepada Pertamina sebagai PJPK (penanggung jawab proyek kerja sama) dan sebagai offtaker,” kata dia.

Tedi CHO

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut