Survei Dan Capres

Sekarang ini, seorang Calon Presiden (Capres) diusung bukan lagi karena kapasitasnya memimpin, bagaimana ia mengenali persoalan bangsanya, dan seperangkat gagasannya untuk mengubah atau memperbaiki keadaan, melainkan berdasarkan hasil survei.

Menjelang pemilu, seperti biasa, lembaga-lembaga survei berlomba-lomba memamerkan hasil survei Capres versi mereka. Lalu, nama-nama Capres unggulan lembaga survei akan menjejal di media massa. Bahkan, sejumlah media menyediakan rubrik khusus untuk mengulas hasil survei. Fokus perhatian publik pun terpaku di situ.

Guliran bola hasil survei tidak berhenti di situ. Di internal partai politik, terutama di lingkaran para ‘bos’ partai, hasil survei menjadi preferensi utama untuk pengajuan capres partai. Singkat cerita, siapa yang diunggulkan hasil survei, dialah yang akan menjadi rebutan untuk diusung sebagai Capres.

Masalahnya, apa yang diungkapkan oleh hasil survei belum tentu persis dengan kenyataan. Apalagi, kalau lembaga survei itu bekerja berdasarkan sponsor; ada yang memesan hasil surveinya. Sudah bisa dipastikan, hasil surveinya bakalan hanya modifikasi angka-angka belaka. Survei yang taat pada azas dan metode yang ketat saja masih sering salah, apalagi yang jelas-jelas hanya ‘akal-akalan’.

Namun, dalam demokrasi yang dikontrol oleh pasar, azas dan metode memang tidak perlu. Di sini, bagi para politisi, yang diperlukan dari lembaga survei bukanlah hasilnya yang objektif, melainkan menggiring persepsi publik. Di sini, massa yang mengambang, yang belum punya patokan politik dalam memilih, digiring untuk memilih calon yang diunggulkan oleh lembaga survei.

Di sinilah letak masalahnya. Calon pemimpin bangsa, yang kepadanya kita menitipkan harapan, lahir dari racikan angka-angka lembaga survei. Yang dilihat adalah popularitasnya, bukan kapasitas kepemimpinannya, daya pengenalannya terhadap persoalan bangsa, dan seperangkat gagasannya untuk masa depan yang lebih baik.

Selain itu, popularitas bisa menipu. Seorang tokoh populer bisa diciptakan oleh media massa, dengan pemberitaan yang terus-menerus, yang karakter dan image-nya juga hasil polesan media itu sendiri. Jadi, apa yang muncul di media belum tentu sesuai dengan kenyataan. Fakta akhir-akhir ini menunjukkan, apa yang muncul di media kebanyakan rekayasa.

Di sini muncul beberapa persoalan. Pertama, calon pemimpin bangsa bukan lagi manusia yang lahir dari kaderisasi politik, yang tertempa oleh kerasnya perjuangan politik, melainkan orang-orang yang disulap oleh lembaga survei.

Ingat, seorang yang populer belum tentu punya mental politik, yakni keteguhan seorang manusia politik terhadap ideologi dan garis perjuangan partainya. Seorang yang populer bisa saja seorang makhluk yang polos dan lugu, yang sikap dan tindakan politiknya sangat bergantung pada orang-orang di sekitarnya.

Kedua, peran partai politik hanyalah sekedar ‘kendaraan’ semata untuk menghantarkan tokoh tertentu menuju kekuasaan. Fungsinya sekedar untuk memenuhi ketentuan UU: bahwa Capres dan Cawapres harus diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Andaikata, misalnya, capres dari jalur independen diperbolehkan, maka parpol semakin mendekati kuburannya.

Ketiga, pekerjaan riset, yang seharusnya juga menjadi pekerjaan setiap parpol, makin diserahkan kepada lembaga profesional yang berorientasi keuntungan. Padahal, untuk mendapatkan pembacaan yang valid terhadap keadaan, parpol seharusnya juga melakukan riset. Riset ini penting dalam menyerap, merespon, dan menyelesaikan berbagai persoalan rakyat.

Keempat, kalau seorang pemimpin hanya bermodalkan popularitas, tanpa didukung oleh basis massa pendukung yang terorganisir dan politis, dia akan kesulitan untuk mendorong perubahan yang radikal. Tanpa dukungan basis massa, bagaimana ia bisa melawan pihak oposisi yang memblokir kebijakannya. Juga, tanpa dukungan dan partisipasi massa yang terorganisir, bagaimana ia bisa memastikan rencana dan kebijakannya bisa terlaksana dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Di sini, menurut kami, pertama, kita butuh pemimpin yang mengerti persoalan pokok bangsa. Memang, bangsa ini didera banyak sekali persoalan yang rumit. Namun,  pangkal masalahnya jelas: imperialisme; kedua, kita butuh pemimpin yang punya keberpihakan politik yang jelas dan tegas. Nah, karena masalah pangkalnya adalah imperialisme, maka capres-nya pun harus bersikap tegas menentang imperialisme itu; ketiga, kita butuh pemimpin yang mempercayai partisipasi rakyat sebagai motor penggerak perubahan. Bukan pemimpin yang selalu ingin bertindak layaknya “superhero”, yang selalu percaya diri bertindak sendirian untuk menyelesaikan masalah.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Hahaha… hari gini percaya sama yang namanya “Lembaga Survei” ?

    asal kalian tahu saja, lembaga survey hanya mendukung calon yang membayar atau yang mereka sukai, mau bukti ? simple :

    Survey yang dilakukan Media Group menyatakan SURYA PALOH adalah caleg favorit (di metroTV) yang punya media group kan emang surya paloh.
    Survey di TV One menyatakan rakyat mendukung BAKRIE sebagai presiden.
    Survey LSI bilang Jokowi capres favorit (walaupun belum jelas Jokowi nyapres atau ngak tahun ini)
    Survey di MNCTV dan RCTI menyatakan Wiranto – Hary Tanosoebidjo sebagai capres/cawapres favorit pemirsa

    hayo… semua calon “Favorit” semua, andaikata Farhat Abbas punya TV, mungkin di TV-nya dia mengatakan Farhat Abbas adalah Capres Favorit pemirsa kali ye hehehe.