Sulawesi Bersaksi, Kesaksian Para Penyintas Peristiwa 1965

Tanggal 3 Oktober 2013, Goethe Institut bekerjasama Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan, Komnas Perempuan, Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran menggelar diskusi dan peluncuran buku berjudul Sulawesi Bersaksi.

Buku setebal 224 halaman ini berisi kesaksian dari para korban atau eks Tahanan Politik peristiwa 1965 di region Sulawesi, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Selain kesaksian para korban langsung peristiwa tersebut, ada pula kesaksian dari anak-anak korban peristiwa 1965.

Acara peluncuran buku ini dibuka dengan pembacaan kesaksian seorang korban peristiwa 1965 bernama Yenny Oro. Kesaksian Yenny Oro ini dibacakan oleh Nurhasanah, salah satu penulis di buku Sulawesi Bersaksi. Yenny Oro adalah bekas aktivis Pemuda Rakyat di Minahasa, Sulawesi Utara.

Setelah itu ada proses diskusi mengenai buku tersebut dengan menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Nurlaela Lamasitudju, aktivis aktivis Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM); Nasir, mahasiswa UBK asal Palu; Hilmar Farid, sejarawan; Gagarisman, anak korban peristiwa 1965; dan Rusdi Mastura, Walikota Palu.

Dalam acara yang berlangsung rabu malam itu, Gagarisman, seorang anak tokoh PKI di Sulawesi Tengah, menyanyikan puisi-puisinya yang lahir dari kerinduan dan penderitaan yang ditanggungnya pasca peristiwa 1965. Petikan gitar khas Sulawesi berusaha mengantarkan para penonton untuk menyelami peristiwa itu.

Proses Pembuatan Buku

Menurut Nurlaela Lamasitudju, buku Sulawesi Bersaksi merupakan kelanjutan dari buku dengan tema serupa yang berjudul Memecah Pembisuan. Buku Memecah Pembisuan diterbitkan oleh Lembaga Kreativitas Kemanusiaan pada tahun 2011.

“Terinspirasi dari Memecah Pembisuan, kami tertarik membuat Memecah Pembisuan versi Palu,” katanya. Dalam proses selanjutnya, terjadi pertemuan para korban peristiwa 1965 se-region Sulawesi. Pertemuan itu berlangsung tahun 2012 lalu, yang melibatkan 60 lebih korban.

“Dari sanalah ide Memecah Pembisuan versi Palu berkembang menjadi Memecah Pembisuan versi Sulawesi. Sebagian peserta dalam temu korban itu menjadi narasumber di buku Sulawesi Bersaksi,” ungkap Nurlaela.

Peristiwa 1965 Dan Luka Sejarah

Menurut sejarawan Hilmar Farid, salah satu dampak yang diwariskan oleh peristiwa 1965 adalah kita sebagai sebuah bangsa kehilangan titik koordinat untuk membedakan mana yang wajar dan tidak, mana yang benar dan salah.

“Jadi, persoalan 1965 itu bukan soal membela PKI atau apa, tetapi ini persoalan kebangsaan,” kata Hilmar Farid.

Lebih lanjut Hilmar menambahkan, salah satu hambatan bagi penuntasan kasus 1965 ini adalah pemerintah tertawan oleh rasa takut yang diciptakannya sendiri.

“Mereka tidak bisa melihat peristiwa 1965 secara utuh. Jadi, bayangan mereka tentang 1965 adalah teror yang mereka ciptakan sendiri, yakni film penghianatan G30S/PKI yang dibuat dengan rekayasa,” tuturnya.

Namun demikian, Hilmar menegaskan bahwa tugas mengungkap kebenaran di balik peristiwa 1965 bukan hanya tanggung jawab lembaga tertentu, juga jangan berharap pada pemerintah semata, tetapi tanggung-jawab seluruh bangsa Indonesia.

Lebih jauh lagi, Hilmar juga menilai, peristiwa 1965 merupakan pembalikan atau titik balik apa yang sudah dicapai oleh bangsa Indonesia sebelumnya. Akibatnya, berbagai persoalan yang muncul sekarang ini, seperti hilangnya kedaulatan ekonomi, tidak berdaulat secara politik, dan ketidakadilan agraria, akarnya adalah peristiwa 1965.

“Tidak mungkin ada penyelesaian konflik agraria, seperti yang terjadi sekarang ini, jikalau tidak ada proses land-reform. Soal land reform, itu juga ditempuh oleh negara seperti Taiwan, Korea Selatan, dan lain-lain,” katanya.

Pasca orde Baru berkuasa, katanya, terjadi apa yang disebut land-reform terbalik. Tanah-tanah yang sudah didistribusi kepada rakyat di bawah ketentuan UUPA 1960 dirampas lagi oleh para pemilik yang lama.

Di tempat yang sama, Walikota Palu, Rusdi Mastura, mengemukakan perlunya bangsa ini meminta maaf atas kesalahan masa lalu. Pada tanggal 24 Maret 2012 lalu, Rusdi Mastura selaku Walikota Palu meminta maaf kepada korban 1965.

Menurutnya, permintaan maaf itu diperlukan bila bangsa ini mau berjalan tanpa beban ke masa depan. “Kita hanya akan jalan di tempat jika masih bergesekan dengan peristiwa di masa lalu,” ujarnya.

Rusdi, yang mengaku sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh Masyumi seperti Mohamad Roem dan Natsir, mengajak anak muda untuk mempelajari berbagai buku sejarah. “Ini untuk lebih memperkaya kita punya daya berfikir dalam bersikap dan melihat suatu permasalahan,” katanya.

Rusdi mengatakan, kita bisa berbeda ideologi tetapi tidak boleh berbenturan. Ia mengambil cerita dari Natsir, tokoh Masyumi kala itu, yang sangat berlawanan secara politik dengan PKI. “Di sidang-sidang parlemen, mereka bersilang-pendapat dengan keras, tetapi di luar sidang Natsir bisa boncengan dengan Aidit untuk pergi makan soto,” katanya.

Pada tanggal 24 Maret 2012 lalu, Rusdi Mastura selaku Walikota Palu meminta maaf kepada korban 1965. “Saat itu yang terjadi adalah sebuah provokasi massal sehingga menimbulkan dendam hanya karena perbedaan ideologi. Tapi sekarang tidak bisa lagi begitu karena itu tidak ada pernyataan yang lebih mantap yang bisa saya nyatakan selain minta maaf sebagai pribadi, saya ini anak orang Masyumi, saya juga minta maaf atas nama Pemerintah Kota Palu kepada seluruh korban peristiwa 1965 di Kota Palu dan di Sulawesi Tengah,” katanya saat itu.

Tak hanya itu, Walikota Palu ini memberikan biaya pengobatan gratis bagi korban melalui program jamkesda. Walikota juga menyatakan akan memberikan peluang kerja kapada anak-anak korban melalui program padat karya yang masuk ke setiap kelurahan.

Selain itu, untuk memberi payung hukum bagi kebijakannya, Rusdi Mastura kini sedang merancang Peraturan Walikota (Perwali) untuk merehabilitasi dan memulihkan hak-hak korban peristiwa 1965. “Kami tidak perlu menunggu sikap pemerintah pusat. Sebagai Wali Kota, saya kira tidak ada salahnya jika aturan itu dikeluarkan,” ujarnya.

Kendati demikian, Rusdi mengaku kebijakannya ini bukan tanpa tantangan. Beberapa ormas pemuda keagamaan juga mempermasalahkan keputusan Walikota Palu ini.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut