Tumpulnya Strategi Anti-Korupsi Di Negeri ‘Darurat Korupsi’

Sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapi sejumlah pejabat tinggi, baik petinggi parpol maupun lembaga tinggi negara, membuat banyak orang terkesiap.

Di satu sisi, kita bersyukur karena KPK telah berhasil membongkar lagi satu kasus korupsi besar di negeri ini. Selain itu, hasil tangkapan KPK kali ini terbilang ‘Big Fish”. Tetapi di sisi lain, penangkapan Ketua MK itu membawa sinyal pesimisme: hampir semua lembaga tinggi negara, tidak terkecuali MK, sudah terjangkiti wabah korupsi.

Kasus korupsi di tubuh MK memang tidak bisa dianggap enteng. Presiden SBY sendiri menyebut kejadian ini sebagai “tragedi keadilan”. Saya sendiri melihat bahwa kasus korupsi di tubuh MK itu menghamparkan dua krisis sekaligus, yakni krisis institusional dan krisis konstititusional. Kedua krisis ini terkait dengan posisi MK sebagai lembaga tinggi negara sekaligus penjaga konstitusi.

Respon Presiden SBY

Kasus korupsi yang menimpa Ketua MK tersebut memang memicu kegemparan publik. Berbagai tuntutan pun disuarakan. Ada dua tuntutan yang dominan, yakni tuntutan pembubaran MK dan pemberian hukuman mati terhadap Akil Mochtar.

Saya kira, rakyat sangat pantas marah terhadap kasus ini. Karena itu, kita harus memaknai dua tuntutan rakyat di atas sebagai ungkapan kehendak rakyat agar ada sebuah langkah radikal dalam menangani berbagai kasus korupsi di Indonesia. Terutama yang merajalela di tubuh lembaga tinggi negara.

Sayang sekali, hasil pertemuan SBY dengan para pimpinan lembaga tinggi negara, Sabtu (5/10/2013), sangat mengecewakan. Pidato Presiden SBY terlalu normatif. Solusi yang diputuskannya pun belum bertemu dengan aspirasi rakyat.

Dari pertemuan itu, Presiden SBY berencana mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perpu) dalam waktu dekat. Perpu yang dikeluarkan Presiden tersebut akan meliputi masalah seleksi hakim konstitusi dan pengawasan KY terhadap MK.

Menurutnya, keputusan MK harus dijauhkan dari kepentingan politik. Untuk itu, pengawasan Sembilan hakim MK harus dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Presiden berharap, langkah pengawasan tersebut akan menjadi jalan penyelamatan bagi MK.

Tidak Menyentuh Akar Persoalan

Saya kira, solusi yang ditawarkan oleh SBY di atas sangat tidak menyentuh akar persoalan.Pertama, SBY melihat kasus korupsi di tubuh MK hanya sebatas persoalan institusional. Kedua, SBY melihat kasus korupsi di tubuh MK itu sebagai masalah ‘individual moral hazard’. Jadinya, untuk mengatasi hal itu, jurus yang dipakai pun sangat sederhana: pengawasan lembaga.

Sebaliknya, bagi saya, kasus korupsi di Indonesia, termasuk yang menggerogoti MK, tidak bisa dilepaskan dari struktur ekonomi-politik Indonesia saat ini. Di sini, cara kita mengorganisir perekonomian sangat erat kaitannya dalam penciptaan celah bagi praktek korupsi.

Selama ini, para pendukung neoliberal selalu berusaha menyakinkan kita, bahwa berkurangnya peranan negara dalam perekonomian akan mengurangi praktek korupsi. Klaim tersebut terbukti menyesatkan. Pada kenyataannya, praktek neoliberal yang kian massif akhir-akhir ini justru berkorelasi langsung dengan merajalelanya praktek korupsi.

Kenapa hal itu bisa terjadi? Di sini saya berusaha memberi beberapa jawaban. Pertama, neoliberal melemahkan negara dan mengubah aparatusnya sekedar sebagai agen atau fasilitator untuk melayani kepentingan swasta. Misalnya, untuk memudahkan investor mendapatkan akses terhadap sumber daya material bagi invetasi, aparatus negara dipaksa memastikan perijinan dan pembebasan lahan. Proses ini banyak disertai dengan suap dan penjualan wewenang politik.

Beberapa temuan KPK sebetulnya membuktikan hal itu. Misalnya dalam kasus perizinan pengelolaan hutan. Pada Februari 2013 lalu, KPK menemukan fakta bahwa, dari 150 juta hektar lahan hutan Indonesia yang dikelola, hanya 11 persen yang memiliki izin. Temuan lainnya adalah soal pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Data Kementerian ESDM menyebutkan, dari 10.780 perusahaan yang telah mengantongi IUP, hanya 5.503 perusahaan yang sudah clean & clear.

Kedua, neoliberalisme menghancurkan ekonomi dan kekuatan produktif nasional. Sistem ekonomi neoliberal, seperti juga kolonialisme, hanya menjadikan negara ini sebagai penyedia bahan baku, tenaga kerja murah, pasar, dan tempat penanaman modal asing. Kita dibuat tak mampu mengelola sumber alam, gagal mengembangkan sumber daya manusia, dan tidak mampu membangun industri nasional yang kokoh. Pendek kata, kita dibuat tidak produktif.

Ini membawa konsekuensi buruk. Karena ekonomi nasional tidak berkembang atau hancur, maka ruang akumulasi bagi kapitalis nasional pun tidak ada. Lama-lama negara ini hanya menjadi pasar dan distributor. Ini yang melahirkan ekonomi rente. Ini juga begitu banyak calo dan makelar.

Di sisi lain, supaya tetap bertahan, kapitalis nasional sangat bergantung birokrasi politik. Ini yang menyebabkan maraknya praktek suap. Ini pula yang menjelaskan mengapa banyak pengusaha domestik beramai-ramai terjun ke gelanggang politik.

Struktur kapitalisme Indonesia yang rendah kemampuan berproduksinya membuat rendah produktivitas rakyat. Sudah begitu, tidak tersedia syarat-syarat human capital yang tangguh dan tanggung, antara lain, karena mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan.

Di sisi lain, karena negara kita hanya diposisikan sebagai pasar, maka propaganda konsumerisme juga sangat gencar. Di satu sisi, semangat mengkonsumsinya sangat tinggi, tetapi kemampuan produktifvitasnya sangat rendah. Inilah yang membuat praktek korupsi tumbuh subur di segala bidang kehidupan bangsa ini.

Ketiga, neoliberalisme membawa kekuatan bisnis/swasta terintegrasi langsung dalam pemerintahan dan proses pengambilan kebijakan politik. Akibatnya, dinding yang memisahkan antara pemegang kekuasaan politik dan kelompok bisnis tidak ada lagi. Hal itu membuat berbagai kebijakan pemerintah sarat dengan kepentingan bisnis.

Dalam banyak kasus, banyak produk perundang-undangan yang ditengarai dibiayai oleh kelompok bisnis, baik asing maupun domestik, yang tujuannya menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi atau proses akumulasi.

Keempat, neoliberalisme merusak sistem dan lembaga-lembaga demokrasi. Negara demokrasi dilahirkan untuk melayani kepentingan rakyat, sementara neoliberalisme mempromosikan maksimalisasi keuntungan bagi segelintir orang melalui skema privatisasi, penghapusan subsidi, liberalisasi perdagangan, dan lain-lain.

Di sini, nilai-nilai yang dibawa oleh demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, pemihakan kepada kepentingan publik, dan kesetaraan, bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dibawa kapitalisme/neoliberalisme. Pada kenyataannya, ketika negara demokratis dipaksa melayani tujuan neoliberal, maka nilai-nilai demokrasi tersebut dibajak. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat, yang seharusnya berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat, justru disuap untuk melayani keinginan pemilik modal.

Tak hanya itu, ada bahaya besar ketika nilai-nilai pasar dibawa ke dalam sistem politik demokrasi, seperti menguatnya politik uang, pembiayaan partai atau calon/kandidat tertentu oleh korporasi, bisnis periklanan mengambil-alih fungsi agitasi-propaganda, dan lain-lain.

Keterbatasan Politik Anti-Korupsi SBY

Saya kira, jurus SBY dalam memerangi korupsi masih mengikuti tuntutan kapitalisme global, seperti check and balance, rule of law, good governnace, dan lain-lain.

Jurus di atas tidak menyentuh akar masalah. Pada kenyataannya, solusi di atas hanya menyasar aparatus politik atau birokrat, yang dianggap menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri. Sementara korupsi yang melibatkan sektor bisnis jarang disentuh.

Korupsi yang dilakukan oleh seorang pelayan atau pejabat publik memang gampang dideteksi. Kita bisa melihat pada struktur pendapatan: jika ada sumber pendapatan diluar gaji dan tunjangannya sebagai pejabat atau pelayan publik, maka patut dididuga ia mempergunakan wewenangnya untuk menambah pendapatan.

Tapi bagaimana dengan sektor swasta. Peningkatan kekayaan dari seorang pemain swasta selalu dinyatakan sebagai keberhasilan seorang “entrepreneurship”. Akumulasi kekayaan secara tiba-tiba selalu dirayakan sebagai ‘keberhasilan bisnis’, dan hampir tidak ada kecurigaan terhadap penyimpangan dalam akumulasi kapital. Kecuali jika ada pelanggaran hukum yang terang-terangan.

Padahal, kasus korupsi yang dilakukan swasta juga sangat banyak, seperti kasus  Enron, Tyco, Xerox, Adelphia, Qwest, Global Crossing, WorldCom, ImClone System, Halliburton, and Vivendi (B. Herry Priyono: 2003).

Pada kenyataan, solusi check and balance, rule of law, good governnace, dan lain-lain, hanya untuk menertibkan birokrasi dan pejabat publik agar tidak mengganggu proses akumulasi dengan praktek-praktek yang melanggar hukum. Yang diperangi hanyalah “ekonomi biaya tinggi”, yang menghalangi investasi atau aktivitas bisnis untuk bergerak luwes. Strategi ini sangat sejalan dengan kepentingan kapitalisme global, yang sangat muak dengan kapitalisme kroni dan ekonomi biaya tinggi.

Akan tetapi, strategi ini tidak pernah mempersoalkan sistem ekonomi yang memaksa negara dan lembaga-lembaga politik disandera oleh pemilik modal untuk melayani kepentingannya. Strategi itu tidak pernah berupaya memutus mata-rantai hubungan antara pemegang kekuasaan politik dengan pemilik modal. Strategi ini juga tidak mempersoalkan perampasan kekayaan publik oleh swasta melalui skema privatisasi, penghapusan subsidi, liberalisasi perdagangan, dan paket ekonomi neoliberal lainnya.

Di dalam neoliberalisme, trias politika sudah berubah menjadi Trias Polithieves: legislathieves, executhieves, judicathieves, karena telah dibajak oleh segelintir elit yang bersekongkol dengan pemilik modal. Karena itu, mekanisme check and balance yang hanya bergerak di tataran tiga lembaga tersebut tidak akan efektif. Yang dibutuhkan adalah penciptaan ruang politik bagi partisipasi rakyat untuk terlibat langsung dalam proses merumuskan, memutuskan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik.

Bagi saya, persepektif ekonomi politik sangat diperlukan dalam memahami korupsi di Indonesia dan bagaimana memberantasnya. Perspektif ekonomi politik membuat kita memahami korupsi tidak sebatas persoalan ‘individual moral hazard’, tetapi persoalan struktural yang berhulu pada sistem ekonomi-politik.

Di sini, untuk mengatasi korupsi, diperlukan pembongkaran struktur ekonomi-politik. Kita perlu sebuah sistem ekonomi yang sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi, yang tidak mentolerir terjadinya penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Kita membutuhkan demokrasi politik yang sejalan dengan ide kedaulatan rakyat. Kita perlu mempromosikan sebuah budaya yang progressif, yang memerangi konsumerisme, feodalisme, dan watak mencari jalan pintas tanpa menghargai kerja.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut