Mahasiswa Unair Kembali Aksi Menolak Kenaikan Biaya Pendidikan

Seratusan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) kembali menggelar aksi massa untuk memprotes rencana kenaikan SPP. Kali ini mereka menamakan diri “Gerakan Tolak Komersialisasi Pendidikan”.

Dalam aksi ini, mahasiswa mengecat seluruh badannya dengan menggunakan cat warna hitam. Tidak hanya itu, mahasiswa itu menuliskan sejumlah tuntutannya di badan mereka.

Mahasiswa memulai aksinya di depan perpustakaan Unair. Setelah seluruh peserta aksi terkumpul, massa pun menggelar orasi dan melakukan longmarch dengan sepeda onthel dan becak ke kampus A di Jl. Prof. Dr. Moestopo dan Kampus C di kawasan Mulyosari.

Tidak ketinggalan, mahasiswa juga membawa bendera merah-putih yang diikatkan pada bambu. Bendera itu dipasang setengah tiang, sebagai pertanda duka-cita atas menggejalanya komersialisasi pendidikan.

Bahaya Komersialisasi Pendidikan

Salah satu jubir aksi mahasiswa Unair, Vinosha Wahyu, mengatakan bahwa Kampus Unair mulai terancam oleh bahaya komersialisasi pendidikan. “Lihat saja pungutan liar Ikatan Orang Tua Mahasiswa (Ikoma) yang esensinya adalah sumbangan sukarela, berubah menjadi wajib dan mempengaruhi syarat akademik,” katanya.

Selain itu, kata dia, pihak Unair akan menaikkan SP3 bagi angkatan 2011. “Kenaikan SP3 ini bervariasi antara 30% sampai 100% untuk jalur mandiri/PMDK Umum dan pengenaan SP3 antara Rp2,5 juta sampai Rp15 juta untuk jalur SNMPTN,” katanya.

Dengan kenaikan itu, lanjutnya, mahasiswa dari kalangan keluarga tidak mampu akan kesulitan untuk mengakses pendidikan di kampus Unair. Padahal, dalam penjelasan mereka, kampus Unair adalah salah satu kampus hasil perjuangan rakyat Indonesia.

Sebelumnya, kampus ini bernama Netherland Indische Artshen School (NIAS), yang dimiliki oleh Belanda dan diperuntukkan bagi keturunan bangsawan dan orang Belanda. Pada tanggal 10 November 1954, bertepatan dengan peringatan hari pahlawan, kampus NIAS diubah namanya menjadi Universitas Airlangga dengan dihadiri oleh Bung Karno.

Respon pemerintah dan pihak Kampus

Menanggapi demonstrasi mahasiswa ini, pihak rektorat malah memilih untuk tutup mulut. Ketika demonstrasi mahasiswa berlangsung, tidak satupun pihak rektorat yang bersedia menemui massa mahasiswa.

Rektor Unair Prof Dr Fasichul Lisan juga belum memberikan jawaban atas semua tuntutan mahasiswa. Situasi ini membuat mahasiswa sangat kecewa.

Sementara Gubernur Jawa Timur Soekarwo, ketika ditanya tanggapannya terhadap aksi mahasiswa, menyatakan bahwa institusi pendidikan negeri tidak boleh menarik untung dari proses akademik.

Soekarwo, yang juga anggota Majelis Wali-Amanat Unair, mengaku tidak akan menggunakan hak vetonya untuk mengintervensi kebijakan rektorat Unair tersebut.

“Saya tidak akan menggunakan veto. Itu kan kekerasan, paksaan. Saya lebih baik mengundang berbagai pihak untuk duduk bersama membicarakan masalah ini,” katanya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Hinu Endro Sayono

    Sejak awal tahun 1994 saya sudah ‘mengingat’ semua aktivis yang saya kenal -di berbagai kota, antara lain Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya- agar mewaspadai hasil-hasil Perundingan Putaran Uruguay (1991 – 1993 di Geneva, Swiss). Kemudian setelah hail-hasil tersebut diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan UU Nomor 7 tahun 1994, saya keliling lagi untuk -sekali lagi- mengingatkan bahwa pendidikan menjadi komoditi dagang yang juga dilakukannya liberalisasi arus masuk penyedia jasa di bidang jasa pendidikan dari luar negeri dan juga dibukanya bidang pendidikan untuk penanaman modal DN dan LN. Yang terakhir, ketika Senat Mahasiswa salah satu fakultas di Universitas Airlangga menyelenggarakan acara tentang liberalisasi bidang pendidikan (kira-kira 3 tahun yang lalu), saya kemukakan lagi hal itu. Namun semuanya sudah terlambat, karena telah diberlakukannya UU nomor 7 tahun 1994. Kesepakatan dalam Perundingan Putaran Uruguay, a.l. kalau semakin liberal diperbolehkan, tetapi mengetatkan bidang2 yang yang sudah liberal tidak dapat dilakukan. Dengan UU nomor 7 tahun 1994 tersebut semakin sulit untuk menolak pelaksanaan liberalisasi berbagai bidang jasa -termasuk jasa pendidikan. Kecuali kita mau dan berani serta siap di-embargo oleh semua negara penandatangan hail-hasil sidang Putaran Uruguay yang melahirkan WTO dengan semua kesepakatannya.

    UU tersebut merupakan pengakuan bahwa Pemerintah Rezim Orde Baru memang anthek Nekolim.

    Ini perjuangan jangka panjang.
    Bukan progresif-emosional yang diperlukan, melainkan progresif-revolusioner.

    Tambahan :
    Kalau pendidikan sudah menjadi komoditi dagang di bidang jasa, maka alokasi anggaran dari Pemerintah akan berkurang, karena Pemerintah wajib memberi kesempatan kepada penyedia jasa pendidikan swasta nasional untuk ‘mengambil-alih’ peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Alokasi anggaran Pemerintah dianggap sebagai subsidi.
    Repot kan????