Suku Anak Dalam ‘Nginap’ Di Kantor Gubernur Jambi

Sedikitnya 300 masyarakat Suku Anak Dalam 113 Jambi menggelar aksi pendudukan di kantor Gubernur Jambi, mala mini (21/7). Aksi pendudukan ini dimulai sekitar pukul 16. 00 sore tadi dan direncanakan akan berakhir besok.

Dalam aksinya, masyarakat Suku Anak Dalam 113 menuntut pengembalian tanah ulat seluas 3.614 hektar yang saat ini sedang dikuasai oleh PT. PT. Asiatic Persada, anak perusahaan dari Wilmar Group.

Aksi Suku Anak Dalam 113 ini dilakukan bersama dengan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Tani Nasional (STN), dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI).

Sebelum menggelar aksi pendudukan di kantor Gubernur, masyarakat Suku Anak Dalam menggelar aksi massa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jambi dan kantor DPRD Provinsi Jambi.

Saat menggelar aksi di kantor DPRD, perwakilan Suku Anak Dalam bertemu dengan pimpinan Komisi I DPRD Provinsi Riau, Bambang Bayu Suseno. Pihak Komisi I DPRD Jambi akan mempertemukan pihak Suku Anak Dalam, pimpinan perusahaan PT. Asiatic Persada, Gubernur, dan DPRD.

Puluhan tahun yang lalu masyarakat Suku Anak Dalam 113 mendiami sebuah kawasan di Bajubang, Batanghari. Namun, sejak tahun 1986, wilayah pemukiman Suku Anak Dalam tersebut diklaim oleh PT.Bangun Desa Utama BDU.

Lalu, pada tahun 2007, ketika kepemilikan lahan itu beralih ke tangan perusahaan yang baru, PT. Asiatik Persada, anak perusahaan Wilmar Group, yang berada di Malaysia. Sejak itu, masyarakat Suku Anak Dalam terusir dan hidup berpencar-pencar.

Sejak Januari 2009 hingga Desember 2010, Suku Anak Dalam 113 berusaha melakukan perundingan dengan PT. Asiatik Persada. Meskipun pihak perusahaan dalam perundingan itu mengakui hak masyarakat atas lahan di dalam 20.000 hektar itu, tetapi tidak ada itikad baik dari pihak pengusaha untuk menjalankan hasil perundingan

‘Gerakan Pasal 33’

Selain menuntut pengembalian tanah ulayat, masyarakat Suku Anak Dalam 113 dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) juga akan menggelar aksi massa peluncuran ‘Gerakan Pasal 33’.

Menurut Mawardi, Ketua PRD Jambi, Suku Anak Dalam sangat berkepentingan dengan penegakan pasal 33 UUD 1945. “Jika pasal 33 UUD 1945 diberlakukan, maka tanah akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan segelintir orang,” katanya.

Kebijakan pemerintah yang sangat liberal, menurut Mawardi, telah memicu terjadinya perampasan tanah milik rakyat untuk kepentingan investasi. “Jika pemerintah membiarkan tanah rakyat diambil perusahaan, itu berarti pemerintah melanggar Pasal 33 UUD 1945,” katanya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut