SRMI: Penggusuran Warga Taman Burung Tidak Cerminkan Keadilan Sosial

Penggusuran.jpg

Seolah tidak ada lagi tempat bernaung bagi rakyat kecil di negeri ini. Termasuk warga yang berada di Ibukota Republik Indonesia, Jakarta, yang saat ini dibawah pemerintahan Jokowi-Ahok.

Pagi tadi, sekitar pukul 09.00 WIB, ratusan pasukan gabungan Satpol PP, Polri, dan TNI kembali menggusur paksa warga Taman Burung, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Penggusuran ini merupakan yang kedua kalinya. Penggusuran pertama terjadi tanggal 12 Desember lalu.

“Warga ini sebetulnya sudah pernah digusur. Karena tidak punya tempat tinggal lagi, mereka membangun tenda di lokasi penggusuran. Dan sekarang kembali mereka digusur paksa oleh Pemda DKI Jakarta,” kata Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Wahida Baharuddin Upa, di Jakarta, Jumat (27/12/2013).

Wahida pun menyesalkan kebijakan Jokowi-Ahok yang menggusur paksa warga Taman Burung untuk kedua kalinya. Sebab, selain tidak pernah membuka ruang dialog, Pemda DKI Jakarta juga seolah-olah tutup mata dengan nasib warga yang menjadi korban.

“Bagaimanapun, warga yang digusur itu punya KTP DKI Jakarta. Mereka juga Rakyat Indonesia. Artinya, mereka punya hak sebagaimana diatur oleh Konstitusi, yakni UUD 1945 pasal 28H ayat (1),” tegasnya.

Ironisnya lagi, kata Wahida, Jokowi yang terkenal dengan aksi “blusukan”-nya itu tidak pernah mengunjungi warga Taman Burung di lokasi penggusuran. Padahal, kata Wahida, warga Taman Burung sebagai rakyat Indonesia sangat menginginkan dialog dengan Jokowi.

Lebih lanjut, Wahida juga menilai penggusuran terhadap warga Taman Burung sangat tidak berkeadilan sosial. Pasalnya, yang digusur oleh Jokowi-Ahok hanya perkampungan orang miskin, sementara pemukiman elit dan apartemen tidak tersentuh.

Ia menjelaskan, di kawasan perkampungan warga yang digusur terdapat juga Apartemen Laguna Pluit, Perumahan Mewah Kompleks Pluit Timur, dan sebuah Sekolah Internasional.

“Kalau alasannya normalisasi Waduk Pluit, kenapa yang digusur hanya perkampungan rakyat miskin, sedangkan apartemen dan pemukiman elit tidak disentuh. Ada kepentingan apa dibalik ini?” ujarnya.

Menurutnya, jika lahan seluas kira-kira 5 ha memang milik Pemda DKI Jakarta, maka seharusnya dipertimbangkan peruntukannya untuk kepentingan rakyat. “Dalam UU Pokok Agraria tahun 1960 dijamin hak setiap rakyat Indonesia untuk bisa mengakses tanah,” katanya.

Selain itu, Wahida juga menilai, agar pemukiman warga itu tidak terlihat kumuh, maka bisa dipertimbangkan pembangunan kampung susun, rumah deret, atau kampung nelayan untuk warga.

Wahida juga menyesalkan massifnya penggusuran terhadap pemukiman kaum miskin di era pemerintahan Jokowi-Ahok. Berdasarkan catatan SRMI, selama era pemerintaha Jokowi-Ahok sudah terjadi 17 kali penggusuran di wilayah Jakarta. “Penggusuran hanya akan menciptakan kemiskinan baru,” kata Wahida.

Untuk diketahui, penggusuran terhadap warga Taman Burung pagi tadi juga diwarnai penangkapan. Mereka yang ditangkap, yakni tiga orang warga, yakni Arif, Aji, dan Nedi, kemudian Andi Nursal dari SRMI, dan 2 orang aktivis PBHI.

Penggusuran yang dilakukan oleh ratusan aparat Satpol PP, Polri, dan TNI itu juga diwarnai kekerasan. Tiga orang warga mengalami luka-luka karena dipukuli dan ditendang, yakni Darsil (16), Emi Hartati (30), dan Herlina (33).

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut