SPI: SBY Wariskan Konflik Agraria, Kemiskinan Dan Kelaparan

Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai, jika tidak ada perubahan mendasar yang dilakukan oleh SBY di akhir jabatannya, maka masa pemerintahannya hanya akan mewariskan konflik agraria, kemiskinan, dan kelaparan.

Menurut Henry Saragih, Ketua Umum SPI, selama 9 tahun kekuasaan SBY, yakni dari 2004 hingga 2013, terjadi 987 konflik agraria. Konflik tersebut berlangsung di areal seluas 3.680.974,58 ha dan melibatkan sebanyak 1.011.090 KK (Kepala Keluarga).

“Untuk tahun ini, terjadi 369 konflik agraria dengan luasan mencapai 1.281.660.09 hektar (Ha) dan melibatkan 139.874 KK,” ungkap Hendry di Jakarta, Jumat (27/12/2013).

Tak hanya itu, Henry menambahkan, konflik tersebut juga menyebabkan korban tewas sebanyak 21 orang, 30 orang tertembak, 130 orang lainnya menjadi korban penganiayaan serta 239 orang ditahan oleh aparat keamanan.

Henry menilai, SBY bukan hanya gagal menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak azasi petani, tetapi malah memproduksi pelanggaran hak azasi baru yang lebih massif.

“Hal Ini cukup miris mengingat Indonesia sebagai negara pendukung Deklarasi Hak Asasi Petani di Dewan HAM PBB yang diusulkan SPI dan ormas lainnya sebagai hasil dari konferensi Hak Asasi Petani dan Pembaruan Agraria yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2001,” katanya.

Ironisnya lagi, kata dia, ternyata UU Perlindungan dan pemberdayaan Petani Nomor 19 tahun 2013  tidak berisi pasal yang bisa mengatasi konflik agraria yang makin massif. “Tuntutan dari petani untuk diadakannya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini adalah untuk mengatasi konflik agrarian yang melanggar hak asasi petani,” katanya.

Lebih jauh lagi, Henry mengungkapkan, program penghapusan kemiskinan di era SBY juga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pasalnya, kebijakan agraria, pertanian, pangan dan perdesaan tidak berorientasi untuk mengatasi kemiskinan.

Henry merujuk ke data BPS, bahwa terjadi penyusutan 5,10 juta keluarga tani dari 31,23 juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,14 juta keluarga per tahun 2013. Artinya, kata dia, jumlah keluarga tani susut rata-rata 500.000 rumah tangga per tahun.

“Jumlah rumah tangga usaha pertanian juga mengalami penurunan per tahun sebesar 1,75 persen, dengan total penurunan 5,04 juta rumah tangga dari 2003-2013,” ungkapnya.

Sebaliknya, ungkap dia, di periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan, yakni dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013.

UU yang tidak Pro-Petani

SPI juga menyoroti pengesahan RUU Desa menjadi UU Desa pada tanggal 18 Desember lalu. Bagi SPI, UU desa hanya mengakomodir kepentingan pemerintah dan perangkat desa. Tak hanya itu, SPI juga menganggap RUU Desa tidak detail membahas mengenai pembangunan desa dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat ataupun terkait pelayanan-pelayanan masyarakat yang tinggal di pedesaan.

SPI juga mengeritik UU nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. “Tanah yang merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam pertanian, dalam UU Perlintan ini tidak jelas diatur,” kata Henry.

Kendati UU tersebut mengatur soal konsolidasi tanah, yaitu tanah pertanian terlantar dan tanah negara bebas, yang seharusnya bisa diredistribusikan kepada petani, tetapi ternyata bukan hak milik melainkan hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

“Hak sewa dalam UU perlintan ini tidak sejalan dengan UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 bahwa penggunaan tanah negara dilakukan dengan hak pakai bukan hak sewa menyewa,” ujarnya.

Selain itu, UU tersebut juga dinilai membuka peluang dan memperkuat kapitalisasi pertanian melalui asuransi pertanian yang dilakukan oleh Bank Swasta. Lebih parah lagi, UU ini juga mengatur soal kebebasan berserikat yang ditentukan oleh negara melalui organisasi tunggal.

Krisis pangan

Lebih lanjut, Henry juga menyinggung krisis pangan di tahun 2013, khususnya kedelai, yang sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan. Dalam kasus kedelai, Henry menilai, penghapusan bea masuk kedelai impor mempengaruhi turunnya produksi kedelai dalam negeri.

“Selama 10 tahun terakhir produksi kedelai nasional tak pernah lebih dari satu juta ton. Sejak 2004 hingga 2013, produksi kedelai nasional tertinggi hanya sebesar 974.512 ton. Kemudian tren luas panen kedelai dari tahun 2009 mengalami penurunan. Sementara kebutuhan nasional sudah mencapai tiga juta ton per tahun,” paparnya.

Bagi Henry, penyebab keterpurukan itu disebabkan oleh model ekonomi neoliberal yang diadopsi pemerintah. Akibatnya, kebijakan pangan di hampir semua komoditas, kecuali beras, diserahkan kepada mekanisme pasar.

Sudah begitu, kata Henry, pemerintah Indonesia ikut dikte WTO dan IMF. Ia mencontohkan, pada saat Indonesia belum ikut WTO dan IMF, impor kedelai kita pernah hanya sebesar 541 ton. Sementara impor kedelai dalam tahun ini (Januari – Juli 2013) sudah mencapai 1,1 juta ton atau senilai US$ 670 juta (Rp 6,7 triliun).

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut