Strategi Sukarno Melawan Imperialisme

Indonesia adalah negara yang sangat luas. Negeri kita ini sama luasnya dengan penggabungan tujuh negara eropa: Inggris, Perancis, Jerman barat, Belgia, Belanda, Spanyol, dan Italia.

Tidak hanya luas, negeri kita ini sangat kaya-raya. Perut bumi menyimpang hampir semua komoditas paling berharga di dunia, dari yang berbentuk mineral, gas, hingga minyak. Tanahnya juga sangat subur, persis yang digambarkan Koes Ploes: tongkat kayu dan batu jadi tanaman.

Jumlah penduduknya juga melimpah. Pada awal abad ke-20 saja, jumlah penduduknya sudah 6 kali lipat lebih banyak dari negeri yang menjajahnya: Belanda. Kelimpahan penduduk ini menjadi daya tarik bagi industri-industri Eropa yang butuh tenaga kerja murah.

Semua potensi itu membuat Indonesia tak ubahnya permata di tengah padang pasir yang menarik nafsu negara-negara Imperialis dari utara untuk memperebutkannya.  Sejak permulaan abad ke-17, imperialisme tua ala VOC hingga imperialisme modern sekarang ini berebut menguasai negeri kaya raya ini.

Apa imperialisme itu?

Ahli strategi perang Tiongkok, Sun Tzu, pernah bilang: “Kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Dan kau akan memenangi seribu pertempuran.”

Begitu juga dalam memerangi Imperialisme. Tanpa memahami imperialisme, jalinannya dengan sistim ekonomi-politik yang tengah memerintah dunia, maka akan sulit melawannya. Itu dipahami betul oleh Sukarno.

Untuk membongkar kedok imperialisme, Sukarno memakai senjata marxisme. Maklum, teori yang paling canggih dalam membongkar imperialisme saat ini (hingga sekarang) adalah marxisme. Teoritikus marxis macam Lenin, Rudolf Hilferding, Nikholai Bukharin, hingga Karl Kautsky, adalah teoritikus terdepan yang membongkar asal-usul dan hakikat Imperialisme.

Menurut Sukarno, imperialisme adalah sebuah nafsu atau sistem yang menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri lain. Menurutnya, imperialisme tidak hanya dijalankan dengan bedil atau meriam, tetapi juga dengan ‘putar lidah’, ‘cara halus-halusan’, dan penetrasi damai.

Berkat bantuan analisa marxisme, Sukarno tahu kelindan imperialisme dan kapitalisme. Dia mengerti betul bahwa kolonialisme hanyalah konsekuensi dari kapitalisme yang membutuhkan penguasaan terhadap sumber bahan baku, tenaga kerja murah, pasar, dan lahan baru untuk penanaman modal sebagai prasyarat untuk keberlanjutan proses akumulasi kapital.

Dengan melihat cara kerjanya, Sukarno membagi imperialisme dalam dua jenis, yakni imperialisme tua dan imperialisme modern.  Imperialisme tua, sebagaimana dijalankan oleh East India Company (EIC) dan VOC, adalah imperialisme yang ditopang dengan cara-cara akumulasi primitif: perampasan hak milik. Sedangkan imperialisme modern, yang mulai merambah Hindia-Belanda di abad ke-19 dan 20, berdasarkan kelimpahan modal dan pembangunan industri besar.

Empat strategi imperialisme

Mungkin diantara kita ada yang bertanya-tanya: bagaimana mungkin sebuah negara kecil seperti belanda bisa menaklukkan negara luas seperti Indonesia kala itu? Dan parahnya lagi, penjajahan itu bisa berlangsung sampai 3 abad lebih.

Sukarno punya jawabannya. Dalam pidato pembelannya di depan Pengadilan Kolonial tahun 1930, Indonesia Menggugat, Sukarno memberkan empat cara Belanda menancapkan kuku kolonialisme dan imperialismenya di bumi Indonesia.

Pertama, sistem imperialisme melahirkan politik divide et impera, yakni politik memecah-belah.

Menurut Soekarno, imperialisme di mana saja, apapun bentuknya, punya slogan yang sama: “Verdeel en heers”—pecahkan dan kuasai! Dengan menggunakan mantra itu, kolonialisme bisa membangun kekuasaan di negara lain.

Itu pula yang terjadi di Indonesia. Negeri yang luasnya 60 kali luas Belanda ini bisa ditaklukkan sampai ratusan tahun. Tentu saja, kata Soekarno, senjata pamungkas belanda terletak pada politik “divide et impera”.

Ada banyak cara untuk menjalankan politik adu domba ini: menggunakan media massa untuk meniupkan perpecahan. Di sini, pers-pers belanda selalu merendahkan, bahkan melemahkan, setiap upaya pembangkitan nasionalisme kaum inlander (bumiputra); menjalankan politik “eilandgouvernementen”—pemerintahan sepulau-sepulau—dengan memecah belah administrasi pemerintahan; hingga penggunakan agama untuk memicu perpecahan dan pertikaian antar pemeluk agama di nusantara.

Kedua, membuat Indonesia menjadi bangsa terbelakang, terutama dalam hal pengetahuan dan kebudayaannya. Caranya, salah satunya, adalah penghancuran fikiran-fikiran (akal budi) rakyat.

Politik kolonial mengubah rakyat Indonesia menjadi rakyat kecil, “nrima”, rendah pengetahuannya, lembek kemauannya, sedikit nafsu-nafsunya, hilang keberaniannya. Pendek kata, kolonialisme mengubah rakyak Indonesia menjadi (maaf) “rakyat kambing yang bodoh dan mati energinya”.

Pemikir perancis yang anti-kolonial, Frantz Fanon, juga menguraikan bagaimana kolonialisme menghancurkan budaya dan karakter rakyat. Akibatnya, rakyat di negara jajahan ditingalkan dalam kebingungan intelektual dan moral.

Ketiga, menanamkan mentalitas inferior (inferiority complex) alias mental inlander di kalangan rakyat pribumi. Dengan begitu, rakyat Pribumi akan selalu merasa rendah diri dan takluk di hadapan Tuan penjajah.

Tetapi penaklukan mental itu butuh pembenaran ideologis. Karena itu, kata Sukarno, kolonialisme di mana pun akan selalu berusaha menutupi maksudnya, bahkan menciptakan teori manis untuk mencapai tujuan mereka.

Tidak jarang, misalnya, kita menemukan literatur yang menyebutkan bahwa misi kolonialisme adalah “misi suci” (mission sacree): penyebaran agama, menyebarkan pencerahan, dan membuat rakyat jajahan menjadi “beradab”.

Tidak jarang, dalam upaya menanamkan superioritasnya, pihak kolonialis melegitimasi keunggulan-keunggulan rasial: kulit putih lebih unggul dari kulit berwarna. Dalam sejarah kolonialisme di Indonesia, kita sering mendengar bagaimana cacian “inlander” disepadankan dengan makian “anjing”, “kerbau”, dan lain-lain.

Yang lebih parah, seperti diakui Sukarno, rakyat Indonesia dicecoki dengan anggapan “inlander bodoh”. Dengan cekokan itu, yang berlangsung secara turun-temurun, rakyat jajahan kehilangan kepercayaan diri dan kebanggaannya.

Keempat, imperialis selalu berusaha menyakinkan rakyat jajahan bahwa ada persamaan kepentingan antara mereka dan rakyat jajahan. Dan untuk mengikat hati rakyat jajahan, mereka biasanya menyerukan perlunya “asosiasi politik”, seperti dulu ada asosiasi Uni Indonesia-Belanda.

Di lapangan ekonomi, kaum imperialis selalu berpropaganda bahwa kehadiran mereka membawa keuntungan, seperti  adanya industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.

Mereka juga berproganda bahwa penanaman modal asing, yang notabene satu bentuk imperialisme modern, sangat menguntungkan negara jajahan. Sebab, penanaman modal asing menghasilkan pembangunan, pembukaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Empat Strategi Kontra-Imperialisme

Lantas, bagaimana melawannya?

Sukarno mengajukan empat strategi kontra-imperialisme, yakni:

Pertama, menjalankan politik kontra pecah belah. Tentu saja, politik kontra pecah belah itu adalah persatuan. Sukarno menyadari hal itu sejak pertamakali terjun ke gelanggang pergerakan.

Pada tahun 1926, setahun sebelum pendirian PNI, Sukarno sudah merumuskan konsep persatuan seluruh pergerakan rakyat anti-kolonial melalui tulisan berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”.

Risalah itu, yang diperkuat dengan teori dan data, berusaha membujuk tiga kekuatan utama dalam pergerakan saat itu, yaitu nasionalis, agama, dan marxis, untuk bersatu. Bahwa persatuan bukan hanya keharusan, tetapi satu-satunya jalan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka.

“Inilah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat di seluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi roh-nya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Roh-nya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia-kita ini,” tulisnya.

Dan Sukarno tak hanya piawai berteori, tapi juga berjibaku membumikannya ke dalam praktek. Tahun 1927, dia menjadi tokoh penting pembentukan front persatuan bernama Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Kedua, menjalankan politik penyadaran dan edukasi. Untuk ini, Sukarno menyokong berdirinya sekolah-sekolah rakyat dan gerakan pemberantasan buta-huruf.

Di PNI, Sukarno aktif menggelar kursus politik massal. Dia juga mendirikan koran partai sebagai corong untuk berbicara pada rakyat banyak.

Dalam banyak tulisan-tulisan maupun pidatonya, Sukarno kerap bicara tentang massa yang tidak sadar (onbewust) dan massa tercerahkan (bewust). Tugas partai revolusioner, kata dia, adalah membuat rakyat yang masih onbewust menjadi bewust.

Dia juga membedakan antara massale actie (massal aksi) dan massa actie (massa aksi). Massal aksi adalah pergerakan yang melibatkan massa sangat besar, tetapi tidak radikal dan revolusioner. Sedangkan massa aksi adalah pergerakan yang berisikan massa yang radikal dan revolusioner.

Ketiga, membabat habis mental inferior atau perasaan rendah diri di hadapan bangsa penjajah. Senjatanya adalah membangun rasa percaya atas kemampuan sendiri (self-reliance) dan semangat berdikari (self help). Dua hal itu pula jadi azas PNI.

Rasa percaya diri bisa dibangun melalui massa aksi dan machtvorming (pembangunan kekuatan). Sarananya bisa beragam, dari aksi massa, rapat akbar (vergadering), aksi mogok hingga mencoblos dalam pemilu. Semua itu secara politik bisa menyadarkan massa rakyat akan potensi kekuatan dan kemampuan politiknya.

Di lapangan ekonomi, semangat berdikari bisa dimulai dari koperasi. Koperasi merupakan perhimpunan ekonomi secara usaha kecil atau rakyat jelata berdasarkan prinsip kerjasama, solidaritas, tolong-menolong dan kolektivisme.

Namun, perjuangan membabat mental inferior ini bukan perjuangan gampang dan singkat. Sekalipun kemerdekaaan secara politik sudah diraih, belum tentu mentalitas inferior itu menghilang. Makanya, setelah Indonesia merdeka, Sukarno punya proyek “nation building” untuk menciptakan manusia baru Indonesia.

Keempat, menentang segala bentuk “asosiasi-politik” antara bangsa terjajah dengan imperialis. Caranya, kaum pergerakan menunjukkan pertentangan kepentingan yang tidak bisa didamaikan antara bangsa terjajah dengan imperialis. Sukarno menggunakan istilah “kaum sini” untuk bangsa terjajah dan “kaum sana” untuk penjajah.

Dalam pergerakannya, Sukarno menempuh jalan non-koperasi, yang menolak bergandengan tangan dengan penjajah. Non-koperasi menolak tawar-menawar dengan penjajah. Pada praktek dan tujuannya, non-koperasi menghendaki penjebolan secara radikal dan revolusioner.

Sukarno juga menolak negara setengah-merdeka, layaknya negara-negara bekas jajahan Inggris yang bersatu secara sukarela di bawah persemakmuran Inggris. Karena itu, Sukarno menentang habis-habisan bentuk konfederasi Uni Indonesia-Belanda (1950-1956).

Begitulah gambaran strategi Sukarno dalam melawan imperialisme. Saya kira, pembacaan Sukarno tentang imperialisme, ciri-cirinya, hingga cara kerjanya masih relevan hingga sekarang. Toh, imperialisme masih nyata dan berkuasa hingga hari ini, dengan tampilannya yang lebih modern juga.

Rudi Hartono, aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut