Sjahrir, Terjepit antara Perundingan atau Konfrontasi

Tidak ada revolusi yang menang murni dengan satu cara. Biasanya, dia adalah hasil atau kombinasi dari berbagai cara. Sekalipun, ada cara yang terlihat dominan, sementara yang lain melengkapi.

Begitu juga dengan revolusi Indonesia. Dia adalah kombinasi dari beragam taktik perjuangan: perjuangan bersenjata, diplomasi, aksi massa, dan lain-lain. Terkadang taktik itu saling menegasikan, tetapi juga seringkali saling menopang.

Dalam hal itulah kita mencoba melihat Sjahrir. Tokoh yang masuk daftar 7 begawan Revolusi Indonesia versi sejarahwan Belanda Harry Poeze ini seringkali ditempatkan di kubu pendukung jalan diplomasi. Dan karena pilihan taktiknya itu, si Bung Kecil–demikian sapaan akrab Sjahrir–sering dianggap politisi moderat.

Sjahrir dan taktik diplomasi

Sjahrir, yang kala itu masih berusia 36 tahun, mulai menempati pos Perdana Menteri pada tanggal 14 November 1945. Saat itu, Belanda maupun sekutu belum mengakui kemerdekaan Indonesia.

Sjahrir, yang mengaku mengerti perkembangan politik dunia saat itu, berusaha memberikan analisa mengenai adanya pertentangan antara imperialis Amerika, Inggris, dan Belanda. “Dalam ilmu perang, kita harus membuat lawan selemah mungkin,” begitu kata Sjahrir dalam brosur Perjuangan Kita, Oktober 1945.

Dalam hal ini, Sjahrir menjelaskan, hal itu dapat dilakukan dengan memisahkan kepentingan-kepentingan negeri-negeri imperialis itu agar tidak melakukan intervensi.

Bagi Sjahrir, kaum kapitalis akan mengambil sikap netral jika kita tidak merugikannya, akan bersikap pro jika kita menguntungkannya, serta akan anti jika kita merugikannya.

Oleh karena itu, dalam pandangan Sjahrir, guna melawan Belanda dan sekutu, tidak lagi harus dengan bertumpu pada perjuangan bersenjata, tapi harus dengan perjuangan diplomasi.

Dengan bertempur di meja perundingan, Sjahrir hendak menujukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah sebuah negara berdaulat. “Dengan kesediaan Belanda berunding dengan Indonesia, maka secara tak langsung hal itu berarti mengakui eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara,” kata sejarawan Rushdy Hoesein dalam sebuah diskusi  tentang Sjahrir di Newseum Cafe, tahun 2011.

Dan memang begitu adanya. Dengan politik beras ke India, misanya, Sjahrir berhasil menunjukkan eksistensi Indonesia kepada dunia, dan sekaligus sebuah cara untuk membuka blokade Belanda terhadap Jawa dan Madura.

Begitu pula dengan perjanjian Linggarjati, yang bagi Sjahrir dan kawan-kawannya, merupakan proses likuidasi terhadap Hindia-Belanda dan kemungkinan hubungan internasional lebih lanjut untuk menembus politik blokade dan isolasi Belanda terhadap Republik Indonesia.

Bung Karno sendiri, kata sejahrawan Rushdy Hoesein, sangat mendukung politik diplomasi ala Sjahrir ini. Bahkan, ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama dan posisi Indonesia terjepit, Bung Karno menunjuk Sjahrir sebagai dubes keliling untuk membuka blokade Belanda tersebut.

Debat, Culik-Menculik, hingga Kudeta

Menurut AJ Susmana, seorang penulis yang banyak menggeluti soal-soal sejarah, perbedaan antara diplomasi dan konfrontasi adalah perbedaan soal cara dalam mendatangkan kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia.

Meski begitu, pada lapangan praktek, kedua kubu itu terlibat dalam perdebatan keras dan seringkali berujung pada bentrokan bersenjata.

Salah satu penentang paling keras terhadap taktik diplomasi ini adalah Tan Malaka, yang saat itu memimpin partai Murba. Bagi Tan Malaka, kemerdekaan politik tanpa penguasaan alat-alat ekonomis kaum kapitalis tidak ada artinya.

“Kemerdekaan 100 persen yang diproklamasikan Rakyat Indonesia pada 17 Agustus 1945, dengan pengambilan semua aset asing (negara sahabat maupun negara musuh), segera kelak akan merosot entah samapi berapa persen,” katanya.

Tan Malaka tidak menyetujui adanya perundingan dengan pihak Belanda jika tidak disertai pengakuan kemerdekaan 100%. “Kalau ikut pikiran Tan Malaka, maka kita tidak akan pernah berunding. Sedangkan berunding sendiri dipandang sebagai cara untuk mencapai kemerdekaan 100 persen,” papar AJ Susmana dalam diskusi tentang Sjahrir di tahun 2011.

Menurut Soe Hok Gie dalam risalahnya, Orang-Orang Kiri Di Persimpangan Jalan, Tan Malaka mendapat dukungan dari banyak pihak, antara lain: PKI/Sibar (yang tidak suka dengan garis Sardjono), Iwa Kusumasumantri, Mr. Subardjo, Chaerul Saleh, dan tokoh-tokoh pemuda.

Jenderal Soedirman, Panglima Angkatan Perang kala itu, juga berada di belakang Tan Malaka. Bahkan Soedirman hadir saat Tan Malaka mendeklarasikan Persatuan Perjuangan di Purwokerto, Jawa Tengah. “Lebih baik diatom (dibom atom) daripada merdeka kurang dari 100 persen,” kata Sudirman saat berpidato.

Oposisi lain terhadap perundingan datang dari kelompok kanan, partai Masyumi dan pendukungnya. Akan tetapi, dasar penolakan Masyumi sangat berbeda dengan kelompok Tan Malaka dan lain-lainnya. Sikap Masyumi banyak didorong oleh keinginan mereka menjatuhkan kabinet pemerintahan Sosialis, yang saat itu dipimpin oleh duet Sjahrir-Amir Sjarifuddin.

Pertentangan antara kelompok pendukung diplomasi dan kemerdekaan 100 persen semakin tak terhindarkan. Karena berbagai tekanan terhadap dirinya, Sjahrir sempat meletakkan jabatan pada 28 Februari 1946. Akan tetapi, posisi Sjahrir kembali menguat tatkala Bung Karno memintanya membentuk kabinet yang kedua.

Sebuah surat perintah penangkapan terhadap Tan Malaka pun keluar. Surat itu ditanda-tangani oleh Amir Sjarifuddin. Tetapi, menurut pengakuan Amir, dia bertindak atas perintah Sjahrir. Tan Malaka, Chaerul Saleh, Sukarni, Yamin, dan lain-lain pun ditangkap. Soedirman membalasnya dengan memerintahkan pasukan Peta menangkap Sjahrir. Kedua kubu sama-sama membebaskan sandera ketika Soekarno turun tangan.

Puncak dari pertentangan ini adalah upaya kudeta terhadap terhadap pemerintahan yang dipimpin Sjahrir. Saat itu, 3 Juli 1946, Panglima Divisi Yogyakarta Mayjen Soedarsono (anak buah Tan Malaka) menodong Presiden Soekarno dengan lembaran “maklumat” susunan M. Yamin yang isinya: memberhentikan seluruh kementerian negara serta menyerahkan amanat kekuasaan ke Dewan Pimpinan Politik yang terdiri atas sepuluh orang.

Segi lain dari alasan Berdiplomasi

AJ Susmana, yang berusaha melepaskan diri dari perdebatan komunis versus Sosialis Kanan (Soska), menyimpulkan bahwa baik perjuangan bersenjata maupun diplomasi sama-sama memberi kontribusi dalam perjuangan nasional.

Menurut kader Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini, perdebatan soal taktik diplomasi dan konfrontasi harus diletakkan dalam konteks Indonesia. “Berbeda dengan Vietnam, yang punya daerah belakang, Indonesia tidak punya daerah belakang. Sehingga sulit untuk perjuangan bersenjata jangka panjang seperti Vietnam atau Tiongkok,” katanya.

Bukan cuma itu, kekuatan perang kita juga masih kecil.  A.H. Nasution, salah satu pimpinan militer saat itu, memberi penggambaran sebagai berikut: “Jika ditinjau peralatan yang jatuh di tangan kita… persenjataan infanteri cukup buat hampir 100 batalyon di Jawa, sedang tenaga personil yang terlatih dari Peta di Jawa saja sudah cukup untuk 60 batalyon”.

Argumentasi lain disampaikan oleh Rushdy Hoesein. Menurutnya, saat proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, hak menentukan nasib sendiri atau self determination belum berlaku dalam hukum internasional. “Mau tidak mau, sedang atau tidak senang, kita harus menggunakan jalur diplomasi untuk mendapat pengakuan internasional,” kata sejarahwan yang pernah menjadi dokter ini.

Harus diakui pula, Belanda saat itu masih memandang Indonesia sebagai negara jajahannya, sehingga agresi militer Belanda pun disebutnya aksi polisionil, yaitu tindakan Belanda untuk menegakkan ketertiban (rust en orde) di wilayahnya (Hindia-Belanda).

Memang, karena suasana revolusioner saat itu, terutama sekali di kalangan pemuda, kata “Diplomasi” mendapatkan konotasi yang buruk. Beda sekali dengan kata “Perjuangan bersenjata/non-diplomasi”, ini disambut dengan bersemangat oleh sebagian kaum revolusioner.

Dari Garis Dimitrov Ke Zhdanov

PADA Agustus 1935, Georgi Dimitrov, Sekretaris Jenderal Komintern (komunis internasional) yang baru, mengajukan taktik baru bagi gerakan komunis dalam menghadapi kebangkitan fasisme.

Garis Dimitrov menghendaki sebuah front persatuan yang luas dalam melawan kebangkitan fasisme. Sebagai konsekuensinya, garis Dimitrov ini membolehkan–bahkan mengharuskan– kaum komunis bekerjasama dengan partai-partai dan pemerintahan borjuis dalam kerangka melawan fasisme.

Pada tahun 1935, Musso secara diam-diam pulang ke Indonesia dan mensosialisikan soal garis Dimitrov ini. Dalam usaha mengorganisasikan kembali partai dan memperkenalkan taktik baru Komintern, Musso telah berhasil merekrut salah seorang aktivis radikal saat itu, Amir Syarifuddin.

Amir kemudian mulai mengajak Sjahrir untuk bergabung dalam gerakan bawah tanah yang dibangunnya. Tetapi, sebagaimana ditulis Soe Hok Gie dalam Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan, Sjahrir tidak memberi jawaban pasti saat itu.

Sayang, belum lama bergerak, grup Amir berhasil digulung Jepang pada Februari 1943. Sementara Sjahrir tetap melakukan gerakan bawah tanah bersama kawan-kawannya. Tapi, tidak jelas apa yang dilakukan Sjahrir dengan gerakan bawah tanahnya. Pun tidak ada dokumen atau sumber pasti yang menceritakan aktivitas bawah tanah Sjahrir. “Yang saya dengar, dia hanya suka mendengar siaran radio dari luar,” kata AJ Susmana.

Kolaborasi Sjahrir-Amir baru benar-benar terjadi pasca proklamasi kemerdekaan, yakni saat keduanya menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Ketika Bung Karno memerintahkan Sjahrir membentuk Kabinet, Amir Sjarifuddin ditunjuk sebagai menteri pertahanan. Kolaborasi ini harus diletakkan dalam kerangka garis Dimitrov, yaitu anti-fasisme.

Ketika kabinet Sjahrir menjalankan taktik diplomasi sebagai jalan mempercepat pengakuan kedaulatan, dengan bekerjasama dengan negara-negara imperialis seperti Amerika Serikat, Amir Sjarifuddin tidak menyatakan penolakan. Bicara tentang perjuangan diplomasi, Amir dalam bulan November 1945 telah berkata: “Indonesia harus menempuh jika ingin kemerdekaannya diakui Belanda.”

Muncul pertanyaan: kenapa Amir mendukung diplomasi, dan itu dilakukan dengan imperialis Amerika pula? Jawabnya: Karena Amir masih berpegang teguh kepada garis Dimitrov, sedang koreksi terhadap garis Dimitrov baru dilakukan setelah kepulangan kembali Musso pada tahun 1948.

Terlepas dari ketidakcocokan Sjahrir dan Amir, AJ Susmana menganggap Kabinet Sjahrir dan Amir Sjarifuddin adalah pemerintahan kiri dalam sejarah awal Republik Indonesia. “Kita tidak menafikan bahwa sebagian besar orang yang ambil bagian dalam kabinet Sjahrir dan Amir adalah orang-orang kiri,” katanya.

Sekitar bulan Agustus 1948, Musso baru kembali ke Indonesia setelah puluhan tahun bermukim dan bekerja di Moskow, Rusia. Kedatangan Musso ini membawa garis baru dalam perjuangan komunis internasional, yaitu garis Zhdanov. Menurut garis baru ini, dunia saat itu sedang terbagi dalam dua kubu yang saling berlawanan, yaitu imperialisme dan anti-imperialisme.

Dengan doktrin baru ini, terutama konsekuensinya bagi praktek gerakan kiri di Indonesia, adalah diakhirinya kerjasama antara kaum komunis dan golongan-golongan kanan (borjuis dan sosial-demokrat). Dengan demikian, berakhir pula kerjasama antara golongan komunis Indonesia dengan golongan sosialis kanan.

Musso, yang telah tiba di Indonesia pada Agustus 1948, menggunakan doktrin Zhdanov sebagai pedomannya dalam merumuskan gagasannya yang terkenal: “Djalan Baru untuk Republik Indonesia”. Dalam lapangan politik, “Djalan Baru” mengeritik kesalahan-kesalahan mendasar PKI karena masih melanjutkan kerjasama dengan pemerintahan kanan dan kaum borjuis.

Salah satu kritik di “Djalan Baru” menyebut Sjahrir sebagai kaum reformis dan sosialis kanan. “Konsekwensi yang sudah semestinya dari politik kaum sosialis kanan (Sutan Syahrir) yang reaksioner itu, ialah penanda-tanganan truce agreement 1946 dan selanjutnya penanda-tanganan persetujuan Linggajati yang memungkinkan imperialisme Belanda menyiapkan perang kolonial, yang meletus pada tanggal 21 Juli 1947,” tulis Musso di “Djalan Baru”.

PKI juga dianggap membuat kesalahan, karena telah melanjutkan politik reformis ini dengan menyetujui perjanjian Renville. “Persetujuan Renville ini adalah puncak akibat kesalahan-kesalahan yang reaksioner, yang telah membawa Republik pada tepi jurang kolonialisme,” demikian ditulis di “Djalan Baru”.

Setelah PKI diorganisasikan menurut “Djalan Baru”, kerjasama antara kaum komunis dan sosial-demokrat pun resmi berakhir. Kita tahu, PKI kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) untuk mewujudkan jalan baru-nya itu.

Menempatkan Sjahrir

Bagaimanapun juga, perjuangan Sjahrir dan taktik diplomasinya punya kontribusi besar dalam Revolusi Nasional saat itu.  Meskipun wilayah Republik terus berkurang dalam setiap perjanjian dengan Belanda, tetapi eksistensi “Republik Indonesia” tidak pernah menghilang hingga pengakuan kedaulatan di tahun 1949.

Sjahrir, yang menjadi diplomat paling muda di jamannya, telah mempergunakan keahliannya untuk menjaga eksistensi Republik Indonesia di panggung diplomatik internasional.

“Sjahrir adalah orang yang menginginkan Rakyat mencapai masyarakat adil dan makmur. Tentu menurut caranya dia sendiri. Setiap pejuang memang punya taktik-taktik sendiri sebab saat itu belum ada partai pelopor,” kata Trikoyo Ramidjo, yang masa kecilnya dihabiskan bersama orang tuanya dalam pembuangan di Boven Digul pasca pemberontakan yang gagal 1926-1927 dan disana ia bertemu langsung dengan Sjahrir.

Menurut Trikoyo, meskipun Sjahrir berpendidikan Belanda, tetapi ia tetap seorang pejuang yang sangat mencintai negerinya. Ia pun menganjurkan agar kaum muda sekarang menomorsatukan persatuan, bukannya tercerai-berai.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh AJ Susmana. Menurut alumnus jurusan Filsafat Universitas Gajah Madah (UGM) ini, generasi sekarang jangan mengkotak-kotakkan diri berdasarkan perdebatan di masa lalu. “Ambillah pelajaran dari perdebatan di masa itu dan letakkan pada konteksnya. Tetapi sekarang kita harus bersatu untuk melawan musuh bersama, yaitu neokolonialisme,” katanya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut