Sikap Politik PRD Terkait Kekerasan Polisi Di Bima Dan Seluruh Konflik Agraria Di Indonesia

Nomor  : 12/KPP PRD/II/D/XII/2011

Tanah Untuk Rakyat, Bukan Untuk Penindasan!

Kemarin, 24 Desember 2011, kita kembali disajikan sebuah fakta betapa sistim agraria nasional kita benar-benar mengabdi kepada kolonialisme. Ironisnya, apparatus negara, dalam hal ini Polri, justru menjadi “centeng” pemilik modal untuk menindas dan mengusir rakyat dari tanah dan sumber-sumber penghidupannya.

Kejadian di pelabuhan Sape, Bima, adalah contoh konkret bagaimana aparatus negara telah menjadi alat modal. Aparatus negara rela pasang badang hanya untuk melindungi sebuah SK atau ijin usaha sebuah perusahaan: PT. Sumber Mineral Nusantara. Untuk diketahui, hampir 95% saham PT. SMN dikuasai oleh pemodal dari Australia.

Padahal, apa yang diperjuangkan oleh rakyat Lambu dan Sape di Bima adalah soal hidup dan soal martabat. Tanah adalah sumber kehidupan rakyat. Di atas tanah itulah rakyat Lambu dan Sape bertani, membuat empang, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.  Di tanah tersebut juga terdapat sumber air yang menghidupi seluruh rakyat di daerah tersebut. Tiba-tiba, hanya dengan bermodalkan ijin dari seorang bupati korup, perusahaan asing tiba-tiba mengklaim tanah itu sebagai daerah konsensinya.

Berikut beberapa kesimpulan PRD terkait kejadian di Bima dan sejumlah konflik agrarian di Indonesia;

  1. Tata-kelola agraria di Indonesia sangat berwatak kolonialis. Pemerintah Indonesia, seperti juga pemerintah kolonial di masa lalu, menomor-satukan pemilik modal dalam penggunaan dan pengelolaan tanah. Padahal, dalam konstitusi UUD 1945, azas umum pengelolaan tanah, termasuk SDA di dalamnya, adalah di tangan negara dan untuk kemakmuran rakyat.
  2. Dalam banyak kasus, pemerintah Indonesia bahkan memfasilitasi pemodal asing untuk merampas tanah-tanah produktif yang sudah dikuasi rakyat secara turun-temurun. Di sini, Badan Pertanahan Nasional tidak berfungsi menjamin akses tanah oleh rakyat, tetapi justru melegalkan perampasan tanah milik rakyat oleh pemodal.
  3. Ketika rakyat menolak untuk menyerahkan tanah miliknya, atau menolak meninggalkan tanah yang didudukinya, maka pemerintah akan mengirimkan apparatus negara, khususnya TNI/Polri, untuk mengusir dan menghentikan perlawanan rakyat. Ini sama persis dengan cara-cara kolonial mengusir rakyat pribumi yang mengusai tanah, yakni dengan mengirim pasukan bersenjata dan menembaki rakyat di atas tanah tersebut.

Oleh karena itu, PRD menyimpulkan: karena tata-kelola agraria di Indonesia bercorak kolonialisme, maka cara penyelesaian konflik agraria di Indonesia pun berwatak kolonialis, yaitu mengutamakan kepentingan pemodal.

Dengan demikian, PRD tidak percaya lagi dengan proses penyelesaian agraria di tangan pemerintah: Menhut, BPN, dan Menteri terkait. Karena itu, sebagai solusinya, PRD menyerukan pembentukan Panitia Nasional Untuk Penyelesaian Konflik Agraria.

Panitia ini harus melibatkan sebanyak-banyaknya keterlibatan rakyat, khususnya organisasi-organisasi petani, sebagai penentu kebijakan agraria nasional. Ini juga untuk memastikan tanah dikelola oleh rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh UU Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960.

Sehubungan dengan itu, TNI/Polri tidak diperkenankan lagi terlibat dalam penanganan konflik agraria. Semua proses penyelesaian agraria harus melalaui Panitia Nasional yang dibentuk, dengan mengutamakan dialog dan negosiasi.

Demikian sikap politik ini kami buat. Atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 25 Desember 2011

Komite Pimpinan Pusat- Partai Rakyat Demokratik

KPP-PRD

Agus Jabo Priyono                               Dominggus Oktavianus

Ketua Umum                                                Pjs. Sekretaris Jenderal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut