Sikap Kita Terhadap Perjuangan Rakyat Mesir dan Tunisia

Kebangkitan perlawanan rakyat di dunia Arab, mula-mula di Tunisia, kemudian di Aljazair, dan sekarang ini di Mesir, adalah pembenaran yang seadil-adilnya atas keinginan rakyat di negeri tersebut untuk menghapuskan rejim korup, anti-demokrasi, dan sekaligus boneka imperialisme AS-Israel.

Revolusi Arab tahun 1924, sering disebut revolusi Arab pertama, yang dipimpin oleh Sharif Hussein bin Ali, berhasil memerdekakan Arab dari kekaisaran Ottoman. Akan tetapi, pemberontakan besar itu terkooptasi oleh Inggris dan Perancis. Pasca 1945, meskipun kebanyakan negara Arab itu sudah merdeka dan menjadi anggota PBB, tetapi mereka sangat dikendalikan dari luar, terutama AS, selaku pengganti Inggris.

Ketika Gamal Abdul Nasser berkuasa setelah revolusi Mesir di tahun 1952, ia segera mengambil jarak dengan negeri-negeri imperialis dan mengambil sejumlah langkah-langkah radikal; menasionalisasi terusan suez, mengambil-alih sejumlah bank dan perusahaan asing, dan menjalankan reformasi agraria. Negara-negara imperialis merasa sangat terancam dengan sosialisme Arab ala Nasser ini, bukan saja karena telah mengganggu kepentingan ekonominya, tetapi juga takut jikalau Nasser ini menjadi inspirasi bagi negara-negara Arab lainnya. Karena itu, AS, Inggris, Perancis, dan Israel kemudian melancarkan perang dan merancang berbagai kudeta untuk menjatuhkan Nasser dan pemerintahan-pemerintahan nasionalis Arab yang mengikutinya, termasuk Mohammad Mosaddegh di Iran.

Adalah sangat menarik, dan tentu saja ini bukan kebetulan, bahwa rejim-rejim yang digulingkan rakyat hari adalah rejim-rejim boneka. Dan, jauh lebih menarik lagi, bahwa rejim-rejim boneka tersebut sangatlah anti-demokrasi. Tentang mengapa rejim diktator bisa menganut liberalisme ekonomi, kita tentu ingat perkataan ideolog besar neoliberal, Milton Friedman, yang berkata: “Seorang diktator dapat saja berkuasa secara liberal, sama mungkinnya seperti demokrasi tanpa liberalisme. Preferensi personal saya adalah memilih sebuah kediktatoran liberal ketimbang pemerintahan demokratis tanpa liberalisme.”

Seperti juga rejim Soeharto di Indonesia, baik Ben Ali di Tunisia maupun Hosni Mobarak di Mesir, keduanya mendapatkan sokongan penuh dari barat. Jika Tunisia sangat dekat dengan Perancis, maka Mesir justru sangat berangkulan dengan AS. Pada awalnya, Ben Ali disanjung-sanjung sebagai “diktator yang tercerahkan”, terutama karena prestasinya membuka pintu ekonomi bagi investasi barat. Melalui sejumlah reformasi ekonomi, yang didasarkan atas petunjuk IMF, Ben Ali berhasil mengangkat PDB Tunisia dari $1.206 pada 1986 menjadi US$3.786 pada 2008. Namun, dalam waktu sekejap, sebagaimana kasus Indonesia di bawah Soeharto yang dipuji sebagai “macan Asia”, semua itu seperti menguap saat pemerintah gagal mengontrol kenaikan harga bahan makanan, pengangguran, dan korupsi yang semakin menggila. Tunisia juga semakin bergantung secara ekonomi kepada negeri-negeri imperialis di Barat, dimana sekitar 80% pendapatan nasionalnya diperoleh dari investasi dari perusahaan barat.

Begitu pula dengan Hosni Mubarak di Mesir. Dia adalah sekutu penting bagi imperialisme AS dan Israel di dunia Arab. Mubarak juga merupakan penerima dana terbesar kedua dari pinjaman luar negeri AS setelah Israel. Akibat dari persekutuan keji tersebut, sebagian besar rakyat Mesir hidup dengan pendapatan di bawah 2 USD/hari. Pada tahun 1991, sebagai imbalan atas dukungan Mubarak terhadap invasi AS ke Irak, Bush melobi IMF untuk mengampuni utang Mesir. Deregulasi menyebabkan harga pangan meningkat pesat, sedang privatisasi telah membuat pengangguran dan kemiskinan yang cukup parah.

Pendek kata, kebangkitan gerakan rakyat di Mesir dan Tunisia adalah konsekuensi langsung dari kontradiksi internal yang meruncing, yaitu tuntutan demokrasi melawan kediktatoran, perjuangan melawan rejim korup, sekaligus perjuangan rakyat atau perjuangan nasional melawan imperialisme dan bonekanya.

Meskipun demikian, kita juga tidak bisa menafikan pengaruh krisis global saat ini, dimana negeri-negeri imperialis sedang berjuang sekeras-kerasnya untuk menghapuskan segala penghalang kepentingan pasarnya di dunia ketiga. Tidak bisa dinafikan pula, sebagaimana diterangkan oleh ekonom progressif Kanada, Michel Chossudovsky, bahwa ada campur tangan imperialisme AS untuk menghapuskan rejim Hosni Mubarak di Mesir.

Akan tetapi, sebagaimana diyakini oleh Michel Chossudovsky, kepentingan AS adalah mengganti “rejim boneka dengan boneka yang lain”. Mungkin seperti Indonesia, kendati Soeharto pro kepada imperialisme, tetapi imperialisme membutuhkan reformasi politik untuk memunculkan boneka yang lain. Jika boneka sebelumnya didudukkan melalui kudeta-kudeta, maka boneka-boneka yang baru didudukkan melalui pemilu.

Oleh karena itu, rakyat mesir dan Tunisia harus mengambil pelajaran dari perjuangan rakyat Indonesia menggulingan rejim Soeharto pada tahun 1998. Gerakan Rakyat di Mesir dan Tunisia tidak boleh memberikan kepemimpinan politik kepada politisi boneka yang baru, tetapi harus membangun pemerintahan persatuan nasional yang berkarakter mandiri dan berdaulat.

Dengan adanya sedikit kesamaan antara perjuangan rakyat di Mesir dan Tunisia dengan perjuangan rayat Indonesia pada tahun 1998, yaitu sama-sama melawan kediktatoran, memperjuangkan demokrasi, dan melawan korupsi, maka gerakan rakyat di Mesir dan Tunisia bisa mengambil pelajaran dari Indonesia untuk membuat lompatan kualitatif yang lebih maju dan progressif. Untuk itu, gerakan rakyat di Mesir dan Tunisia harus diberikan kepemimpinan politik, tapi bukan oleh segelintir elit reformis, melainkan persatuan seluruh kekuatan oposisi.

Dan, kepada rakyat Indonesia yang sedang hebat-hebatnya berjuang melawan imperialisme, sangat penting untuk memberikan solidaritas dan dukungan kepada rakyat di Mesir, Tunisia, Aljasair, Yordania, dan tempat-tempat lainnya, terutama untuk sama-sama menyatakan penentangan terhadap campur tangan imperialisme AS di negeri-negeri tersebut.

Gerakan rakyat di Indonesia bukan saja penting menggelar aksi di kedubes negeri-negeri yang gerakan rakyatnya sedang bangkit, tetapi juga harus mengarahkan aksinya ke kedubes negeri-negeri imperialis, khususnya AS, untuk memaksa mereka keluar dan tidak campur tangan dengan persoalan nasional di negeri lain.