SBY Tidak Pantas Dianugerahi World Statesman Award

Salah satu jemaah Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan dan kehilangan harta benda akibat perilaku kelompok intoleran di Indonesia.

Rencana Appeal of Conscience Foundation (ACF), lembaga yang berkampanye soal perdamaian, toleransi, dan penyelesaian konflik, menganugerahkan “penghargaan Negarawan Dunia atau World Statesman Award” terus menuai kritik.

“Saya kira, SBY tidak pantas menerima penghargaan itu. Dia tidak punya prestasi apapun dalam menegakkan toleransi dan memelihara keberagaman di Indonesia. SBY juga gagal mencegah dan menyelesaikan berbagai konflik sosial di Indonesia,” kata Staff Deputi Politik Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Alif Kamal, di Jakarta, Jumat, (10/5).

Menurut Alif, sejak SBY menjadi Presiden, praktek intoleransi berlangsung di banyak tempat di Indonesia. Untuk tahun 2012 saja, kata dia, terjadi 274 kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. “Sebagian besar atau 43 kasus terjadi di Jawa Barat,” ujarnya.

Kasus terbaru adalah jemaah Ahmadiyah di Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada hari Minggu (5/5/2013) lalu. Dalam aksi tersebut, para pelaku penyerangan merusak sebuah masjid, satu sekolah dan 20 rumah yang berada di pinggir jalan masuk kampung.

Anehnya, kata Alif, Presiden SBY tidak mengambil langkah politik konkret untuk mengatasi hal itu. Akibatnya, kelompok intoleran seolah mendapatkan ruang bebas untuk melakukan kekerasan dan menebar teror kepada kelompok minoritas.

Padahal, menurut Alif, dasar negara kita, yakni Pancasila, dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan beragama sebagai hak dasar warga negara dan tidak bisa diganggu oleh siapapun dan kelompok manapun.

“Banyak korban intoleransi, seperti jemaah Ahmadiyah, jemaah HKBP, dan umat Syiah, menggelar aksi di depan istana negara untuk meminta perlindungan Presiden SBY. Tetapi SBY tidak kunjung turun tangan untuk menghentikan kekerasan,” kata Alif.

Lebih jauh lagi, kata Alif, banyak pelaku intoleransi merupakan aparatus negara, seperti Gubernur dan Bupati/Walikota, yang notabene bawahan Presiden SBY. Pada kenyataannya, ujar Alif, Presiden SBY tidak pernah menindak tegas bawahannya itu.

Alif mengatakan, di samping kekerasan yang dipicu oleh intoleransi, praktek kekerasan berbau konflik komunal juga marak di Indonesia. “Lagi-lagi Presiden SBY tidak bisa berbuat banyak mengatasi bebagai persolan itu,” tegasnya.

Alif juga mengingatkan, selain konflik kekerasan berbau komunal, kekerasan yang didorong oleh negara juga tak kalah dashyatnya. Alif mencontohkan berbagai konflik agraria di Indonesia. Sebagai misal, sejak 2004 hingga 2012 terjadi 618 konflik agraria di Indonesia.

Mahesa Danu  

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut