Salah Urus Masalah Pangan

Dunia sedang menghadapi kenaikan harga pangan dalam prosentase yang tinggi. Kenaikan tersebut terjadi sejak tahun 2008 dan 2009, kemudian pada tahun 2010 kenaikan mencapai 27 persen dibandingkan tahun lalu. Krisis politik di Tunisia dan Mesir, yang menjatuhkan rejim berkuasa, antara lain dirangsang oleh keadaan ini. Di Indonesia, kenaikan harga pangan terjadi berbarengan dengan bertambahnya jumlah orang yang dimiskinkan, termasuk kaum tani sendiri sebagai produsen pangan.

Ironi ini sempat ditampilkan oleh sebuah media cetak nasional ternama beberapa waktu lau. Pada salah satu halaman, media ini memberitakan kenaikan harga pangan di pasar komoditias, sedangkan pada halaman berikutnya memberitakan turunnya harga gabah yang dibeli dari petani. Gambaran ini menunjukkan bahwa kaum tani tidak diuntungkan dari naiknya harga pangan ini. Sementara kenaikan upah minimum (UMP/UMK) untuk buruh pun tidak mampu mengimbangi kenaikan harga bahan pangan tersebut. Menurunnya tingkat konsumsi makanan (kuantitas maupun kualitas) terus membayangi rakyat miskin.

Dalam Editorial Berdikari Online (5/2) lalu, telah kami sampaikan faktor-faktor penyebab krisis pangan dunia. Mengutip seorang ekonom progresif India, lima faktor yang disebutkan adalah; 1) sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia (naiknya biaya produksi), 2) adanya penggunaan bahan pangan untuk bahan energi biofuel (contohnya: Amerika Serikat menggunakan 119 juta ton dari 416 juta ton produksi pangannya untuk kebutuhan biofuel—sebagai ‘makanan’ kendaraan bermotor. Sementara miliaran manusia terancam kelaparan.), 3) penghancuran produksi pertanian di negeri-negeri Dunia Ketiga (strategi monopoli industri pertanian negeri-negeri maju), 4) perubahan iklim, dan; 5) aktivitas spekulasi di pasar komoditas. Seluruh faktor ini berhubung erat dengan kebijakan ekonomi neoliberal.

Menghadapi situasi ini, pemerintah telah menghapus 30 pos bea masuk komoditi pangan. Bentuk respon demikian membuktikan ketidakbecusan pemerintah dalam menangani masalah pangan sekaligus pilihan kebijakan neoliberalnya. Masalah harga pangan sebenarnya sudah dapat diantisipasi, paling tidak sejak munculnya tanda-tanda krisis pangan dunia beberapa tahun lalu. Bentuk antisipasi yang kami maksud adalah dengan meningkatkan produksi pangan di dalam negeri. Tapi pemerintah justru kembali membuka keran impor dari negeri-negeri lain. Sementara produksi pangan dalam negeri terus merosot, akibat mahalnya sarana produksi pertanian, beralihnya fungsi lahan, dan masuknya produk pangan impor yang merebut pasar pertanian dalam negeri. Bukan sekadar tidak mendukung petani, lebih dari itu, pemerintah telah sengaja melucuti kemampuan produksi petani melalui berbagai kebijakannya.

Kegemaran mengimpor di satu sisi, dan keengganan memproduksi di sisi lain, adalah salah satu ciri kebijakan neoliberal di sektor pertanian. Dalam skema kebijakan ini tidak otomatis diperoleh harga yang lebih murah dari impor bahan pangan. Kita menuntut pemerintah untuk menghentikan impor pangan dan memberdayakan produksi pangan dalam negeri. Pembangunan di sektor pertanian semakin mendesak dilakukan, dan harus dimulai dengan perlindungan terhadap produksi dan pasar dalam negeri. Sementara untuk memastikan harga pangan yang terjangkau, harus ditemukan pola baru distribusi pangan, dengan memotong rantai distribusi dari tangan petani langsung ke konsumen. Salah satunya kita dapat belajar dari Mision Mercal di Venezuela, yang menjamin ketersediaan bahan pangan murah bagi rakyat miskin dengan membelinya dari petani.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • inikah makna kehadiran George Soros ke negeri ini.??

  • anhar

    Dan KAPITALISME ( bukan INTERNASIONALE ) pasti jaya di dunia

  • Hendrikus Mesak

    penghuni NKRI orang fasik & lalim. 153 kepala daerah jadi tersangka kpk, 17 di antaranya gubernur dan mantan gubernur (51,51 %) wilayah NKRI dipimpin perampok. Sudah pasti rakyat kelaparan. rawan pangan adalah wajar…