Ribka Tjiptaning: Kondisi Buruh Migran Masih Memprihatinkan

Kondisi buruh migran dari berbagai negara, termasuk Indonesia, masih sangat memprihantinkan. Bahkan, di banding negara lain, semisal Philipinan, kondisi buruh migran Indonesia jauh lebih memprihatinkan.

“Buruh migran kita  masih banyak yang mengalami persoalan, seperti PHK, uang gaji tidak diberi, bahkan mengalami kekerasan dan perkosaan, serta ancaman hukuman mati,” kata Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning, di Jakarta, Selasa (18/12/2012)

Menurut Ribka, kondisi itu terjadi karena lemahnya peran negara dalam melindungi warganya di luar negeri. “Negara sangat lemah dalam mengurusi TKI ketika masih di dalam negeri, ketika sudah bekerja di luar negeri, dan ketika kembali ke tanah air,” tegasnya.

Merujuk pada kasus penganiaan TKI di Malaysia, kata Ribka, hal itu sudah berulang kali terjadi. Pada kenyataannya, ada kelemahan dalam penegakan hukum terhadap berbagai kasus itu.

Ini berujung pada tidak tuntasnya penanganan hukum terhadap berbagai kasus yang menimpa TKI,” tuturnya.

Padahal, menurut pengakuan Ribka, Komisi IX DPR RI, yang memang bertugas mengawasi persoalan ini, berulang-kali mencecar dan mengeritik pemerintah atau instansi terkait melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan Rapat Kerja.

“Banyak rekomendasi dan kesimpulan dalam Rapat-Rapat Komisi IX tersebut akhirnya dilangggar dan tidak dijalankan oleh pemerintah,” ungkap Ribka.

Faktor lainnya, ungkap Ribka, adalah UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri (PPTKILN) yang masih menyimpan kelemahan.

“UU tersebut lebih banyak mengatur soal aspek penempatan daripada peraturan yang dapat menjamin perlindungan terhadap TKI. UU ini juga lebih menguntungkan perusahaan yang bergerak di bidang pengerahan TKI ketimbang melindungi TKI itu sendiri,” kata Ribka.

Namun di atas semua persoalan itu, bagi Ribka, persoalan mendasarnya adalah kegagalan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan yang bermartabat dan menusiawi di dalam negeri.

Menurutnya, persoalan itu mestinya tidak perlu terjadi kalau sistem perekonomian kita, sebagimana diatur dalam pasal 33 UUD 1945, dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut