Mesir Di Simpang Jalan Revolusi

Perlawanan rakyat di Mesir, yang sudah bergerak lebih dari 2,5 tahun, telah mengalami kenaikan revolusioner yang luar biasa. Sebagaimana kita saksikan beberapa minggu terakhir, kenaikan revolusioner itu telah menarik puluhan juta orang ke jalanan. Hal inilah yang membuat protes menentang rezim Muhamad Mursi ini menjadi salah satu aksi massa terbesar dalam sejarah umat manusia.

Namun, tentu saja ada kekuatan yang sangat terancam oleh kebangkitan revolusioner ini. Pertama, klas berkuasa di Mesir, yang sebagian besar adalah borjuis komprador dan kapitalis birokrat. Kedua, kekuatan asing yang selama ini menikmati keuntungan ekonomi dan politik dari posisi Mesir yang lemah. Mereka ini bisa disebut Troika: AS, Israel, dan negara-negara Teluk (Qatar dan Arab Saudi).

Saya pikir, inisiatif militer untuk “melengser”-kan Presiden Mursi adalah bagian dari kepentingan kekuatan-kekuatan di atas. Seolah-olah berpihak pada perlawanan yang sedang bangkit, tetapi sebetulnya militer membawa agenda politik terselubung: membendung kenaikan revolusi dan mengkanalisasinya menuju konsesi baru. Itulah esensi “peta jalan” yang ditawarkan oleh militer.

Karena itu, bagi saya, pertentangan antara militer dan Mursi/Ikwanul Muslimin bukanlah pertentangan sebenarnya. Toh, dalam sejarah keduanya dikenal sebagai “kawan akrab”. Dan bukan kebetulan, sejarah neoliberalisme di Mesir, yang dimulai sejak era Anwar Sadat, tidak lepas dari aliansi komando politik militer dan fundamentalis Islam.

Perkembangan Ekonomi-Politik Mesir

Revolusi Mesir yang pertama, yakni 1920 dan 1952, punya cita-cita besar: kemerdekaan nasional, demokrasi, dan keadilan sosial. Inilah yang coba digaungkan oleh Nasserisme selama tahun 1950-an: land reform, nasionalisasi, dan lain-lain.

Tahun 1970, semua proses itu berakhir. Presiden baru Mesir, Anwar Sadat, menjalankan “de-Nasserization” dan membuka pintu ekonomi Mesir bagi kapital asing. Itulah awal praktek “neoliberalisme” dalam sejarah Mesir. Tak hanya itu, Anwar Sadat juga sangat membebek pada Amerika dan bersahabat dengan Israel. Sadat pula yang memulai “Re-Islamisasi” dalam kehidupan masyarakat Mesir.

Namun, seperti dicatat Samir Amin, seorang ekonom marxis dari Mesir, integrasi Mesir dalam sistem kapitalisme global justru menempatkan ekonomi negara itu menjadi sangat lemah. Struktur ekonominya sangat bergantung pada kekuatan metropolis (negara kapitalis maju). Samir Amin menyebut ini sebagai model “pembangunan lumpen”. Ini juga melahirkan tipe borjuis yang sangat bergantung pada kapital asing. Kita sering menyebutnya dengan “borjuis komprador”.

Borjuis komprador ini meliputi elit-elit di dalam kekuasaan: petinggi militer dan kepolisian, politisi sipil yang punya koneksi dengan negara dan Partai Nasional Demokratik–partai ciptaan Anwar Sadat dan Mubarak–yang berkuasa puluhan tahun, dan pemimpin agama.

Mereka inilah yang membentuk, meminjam bahasa Samir Amin, “blok reaksioner” di Mesir. Mereka punya instrumen politik yang kuat: aparatus militer dan polisi, Partai Nasional Demokratik, aparatus agamawan (syekh di Al Azhar), dan faksi politik Islam (IM dan Salafi).

Blok reaksioner ini punya orientasi politik yang sama: pro-Amerika, pro-kapitalisme/pasar, anti-komunis, dan anti-demokrasi. Militer Mesir sangat loyal kepada AS. Setiap tahunnya, AS memberi bantuan sebesar 1,5 milyar USD. Tetapi, bantuan itu bukan untuk memperkuat kapasitas militer Mesir. Sebaliknya, bantuan itu menciptakan “korupsi sistematis” di dalam lingkaran militer. Ini memungkinkan tentara menjadi salah satu klik di dalam borjuis komprador. Hal ini pula yang membuat posisi militer sangat kuat di dalam kehidupan ekonomi-politik di Mesir.

Di sisi lain, sistem neoliberal selama era Sadat hingga Mubarak benar-benar memiskinkan rakyat Mesir. Ekonomi yang sangat bergantung pada kapital asing itu tidak memberi tempat bagi lahirnya kekuatan produktif di Mesir. Alhasil, seperti dicatat Samir Amin, hampir 60% rakyat Mesir hidup dalam ekonomi “informal”.

Kemiskinan dan “ekonomi informal” inilah yang menjadi lahan subur bagi pertumbuhan IM. Dengan dukungan dana dari negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi dan Qatar, IM banyak bergerak dalam “kegiatan amal” dan mendirikan pusat-pusat layanan amal (apotik, dll). Kegiatan amal ini–plus janji-janji surga–ini sangat efektif untuk menciptakan “loyalitas ketergantungan” dari massa yang terjepit kemiskinan.

IM sendiri tidak anti-kapitalis dan tidak anti-amerika. IM mendukung ekonomi pasar. Sama halnya dengan PKS di Indonesia. Dalam “falsafah dasar dan platform pembangunan PKS disebutkan: “menuntut pengelolaan ekonomi berbasis sektor riil yang menitikberatkan kesempatan berusaha. Prinsip itu menyetarakan kapital (modal) dan usaha (buruh) serta berbasis ekonomi pasar yang memberi kesempatan berkompetisi secara adil.”

Perimbangan Kekuatan Dalam Revolusi

Untuk memahami dinamika revolusi di Mesir, ada dua hal yang patut didiskusikan. Pertama, faktor utama yang memicu ketidakpuasan dan meletupkan revolusi. Kedua, perimbangan kekuatan di dalam barisan penentang rezim Mubarak tahun 2011 lalu.

Untuk menjawab yang pertama, saya kira ulasan backgruound ekonomi-politik di atas sudah cukup menjawab. Pertama, rezim Mubarak mewakili rezim neoliberal di Mesir. Sementara “kediktatoran” dan “pembatasan ruang demokrasi” hanyalah cara untuk mempertahankan keberlangsungan neoliberalisme di Mesir. Kedua, kebijakan neoliberal yang diterapkan sejak 1970-an itu telah menyebabkan ekonomi nasional Mesir hancur. Hasilnya: kemiskinan, pengangguran, sektor informal yang membengkak, dan lain-lain.

Dengan demikian, pemberontakan rakyat tahun 2011 bukanlah semata-mata “anti-kediktatoran”, tetapi juga membawa ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi-politik yang berlangsung selama 30-an tahun. Inilah yang menjelaskan mengapa perlawanan tidak pernah berhenti kendati Mubarak sudah terguling.

Sekarang, kita lihat komposisi dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam pemberontakan rakyat tahun 2011 itu. Secara umum spektrum politik yang terlibat dalam revolusi 2011 itu meliputi: radikal, liberal, dan oposisi Islam. Namun, pembagian itu terlalu umum. Saya lebih setuju dengan pengelompokan yang dibuat Samir Amin, yaitu: kaum muda, kiri-radikal, demokrat klas menengah, dan Ikhwanul Muslimin.

Kaum muda ini mewakili oposisi paling luas dan kuat di Mesir. Mereka adalah kaum muda yang terpolitisasi, yang tidak puas dengan keadaan. Mereka menentang ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan hegemoni imperialisme AS. Pada awalnya, mereka mungkin kurang terorganisasikan dengan baik. Namun, belakangan mereka mengelompok menjadi Tamaroud (pemberontakan).

Kiri radikal berasal dari tradisi komunis, nasionalis kiri, dan kelompok-kelompok kiri yang lebih kecil. Mereka memainkan peranan panjang dalam menentang rezim neoliberal.

Kemudian kekuatan demokrat liberal meliputi kaum intelektual, golongan liberal, dan pengusaha menengah. Salah satu tokoh utamanya adalah Mohamed ElBaradei, yang juga jubir Front Penyelamat Nasional (NSF). Mereka sangat pro-kapitalisme dan pasar. Yang mereka tolak hanya konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elit militer, polisi, dan borjuis komprador.

Dan terakhir ada Ikhwanul Muslimin. Menurut Samir Amin, sejak pendiriannya tahun 1927, IM selalu menjadi sekutu loyal dari kekuatan imperialisme dan blok reaksioner lokal. Bagi imperialis, kelompok islam reaksioner seperti IM sangat efektif untuk melawan rezim nasionalis-sekuler, seperti di era Gamal Abdul Nasser. IM sendiri sangat pro-pasar dan tidak menolak hegemoni AS di Mesir dan timur tengah. Selain itu, IM sangat menentang gerakan buruh dan petani. IM melarang pemogokan, serikat buruh, land-reform, dan lain-lain. IM punya pengaruh yang kuat di kalangan klas menengah yang reaksioner dan anti-komunis. Selain itu, mereka juga berhasil merangkul guru-guru, dokter, pengacara, dan lain-lain. Kemudian, dengan program amalnya, IM juga berhasil menyentuh massa miskin di perkotaan dan pedesaan.

Sebetulnya, inisiator awal perlawanan anti-Mubarak adalah kaum muda. Mereka berusaha memanfaatkan pengalaman Revolusi di Tunisia sebagai pembakar semangatnya. Kemudian bergabunglah kelompok kiri radikal dan kaum demokrat-liberal.

Awalnya, IM menolak berpartisipasi dalam aksi anti-Mubarak. Namun, begitu perlawanan menarik partisipasi rakyat luas, sikap IM berubah: mereka mendukung perlawanan dan memobilisasi pendukungnya. Namun, dari keseluruhan oposisi penentang Mubarak itu, barisan IM-lah yang paling terorganisir dengan baik.

Ketika perlawanan makin menguat, bahkan tidak berhasil dipukul mundur oleh polisi dan milisi pro-Mubarak, posisi militer tiba-tiba berbalik mendukung gerakan rakyat. Padahal, kita tahu, militer adalah salah satu pilar penting dari rezim Mubarak. Saya kira, “trik” militer ini bukan murni skenario internal militer, melainkan skenario yang dibisikkan dari luar: AS.

AS sendiri punya kepentingan besar bagi Mesir. Pertama, AS berkepentingan untuk menjaga kontinuitas kebijakan neoliberal di Mesir. Ini sekaligus memastikan keberlangsung bisnis korporasi Amerika di negara tersebut. Kedua, AS butuh memelihara “rezim boneka pro-Amerika” di Mesir guna mengukuhkan dominasi dan hegemoni AS di kawasan itu.

Karena itu, AS tentu saja tidak tinggal diam ketika angin revolusioner bertiup kencang di Mesir. Setidaknya, bagi AS, tiupan angin itu harus dibendung, agar tetap harmonis dengan kepentingan AS di sana.

Jebakan Kotak Suara

Dengan posisi militer seolah-olah mendukung gerakan rakyat, AS dan blok reaksioner di Mesir sebetulnya sedang menempatkan salah satu “tangannya” di arus revolusi.

Dengan berpura-pura “anti-Mubarak” dan memihak rakyat, militer mulai menjalankan skenario AS. Awalnya, mereka menunjuk Omar Sulaiman, Wapres Mubarak, sebagai Presiden sementara. Lalu, Omar Sulaiman mentransfer kekuasaan ke Dewan Militer (SCAF).

Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) kemudian tampil sebagai penguasa baru. Lalu, mereka kemudian menggodok sebuah peta jalan masa depan Mesir pasca Mubarak, yakni transisi demokrasi. Ini sesuai persis dengan proposal Presiden Barack Obama.

Saat itu, November 2011, protes anti junta militer meletus. Rakyat kembali ke lapangan Tahrir. Yang menarik, kali ini pemimpin IM melarang anggotanya bergabung dalam protes. Artinya, IM menerima proposal “Transisi” dari militer dan Obama.

Ketika militer menindas gerakan rakyat, IM dan dunia barat–termasuk AS– tutup mata. Padahal, saat itu ada 36 orang aktivis yang tewas karena menolak kekuasaan politik militer yang makin dominan pasca Mubarak. Sejak itu, militer dan IM berhasil mengisolasi gerakan radikal dari massa rakyat mesir secara luas.

Lalu, datanglah tawaran pemilu. Saya sendiri menganggap pemilu ini sebagai jebakan. Kenapa? Dengan pemilu, AS dan blok reaksioner lokal berhasil mengatur transisi menuju pada pemulihan kekuasaan mereka dan sekaligus hegemoni AS di Mesir.

Penjelasannya sederhana: ketika ada pemilu, kekuatan yang paling siap adalah Ikhwanul Muslimin. Mereka punya organisasi politik yang rapi dan terorganisasi dengan baik. Selain itu, IM menguasai tiga hal: media, lembaga pendidikan, dan pengadilan. Hal itu yang membuat pengaruh ideologi mereka cukup kuat di publik. Pesaingnya paling-paling adalah militer dan borjuis-liberal. Sementara kelompok radikal, baik kaum muda dan kaum kiri, belum terorganisir dengan baik.

Dan memang betul, IM tampil sebagai pemenang pemilu. Kendati di pemilu itu ada kecurangan dan intervensi AS. AS sendiri tidak mempersoalkan sistem politik di Mesir–mau demokrasi liberal kek, fasis kek, fundamentalis kek–asalkan menerima kebijakan neoliberal dan mendukung politik luar negeri AS di Timur Tengah.

Apa yang terjadi setelah IM berkuasa? mereka melanjutkan kebijakan ekonomi-politik era Mubarak. Rezim Muhamad Mursi tetap mengadopsi kebijakan neoliberal (privatisasi, pencabutan subsidi, liberalisasi perdagangan, dll). Bisnis dan investasi asing tidak terganggu. Ia malah melanjutkan negosiasi dengan IMF untuk mendapatkan pinjaman sebesar 4,8 milyar USD. Ia memotong subsidi energi, roti, minyak, dan beras. Akibatnya, kehidupan rakyat bertambah sulit. Selain itu, dalam hal politik luar negeri, Mursi tetap pro-AS. Misalkan, Mesir di bawah pemerintahan Mursi ikut-ikutan mengutuk rezim Assad di Syria.

‘Pelengseran’ Mursi

Saya pikir, meluasnya protes anti-Mursi menandai energi revolusi yang tidak mau diinterupsi. Mereka menegaskan tujuan awal dari Revolusi: perubahan sistem ekonomi-politik. Pertama, rezim Mursi terbukti hanya melanjutkan kebijakan era Mubarak. Ini memicu ketidakpuasan yang sangat luas di kalangan rakyat Mesir. Kedua, energi utama dari revolusi, yakni kaum muda dan kaum kiri, mulai terorganisasikan dengan baik. Salah satu kelompok dari gerakan ini, yakni Tamarod, berhasil mengumpulkan tanda-tangan 22 juta orang rakyat Mesir yang menuntut pengunduran diri Mursi.

Karena itu, bagi saya, campur tangan militer dalam melengserkan Mursi hanyalah untuk mencegah kebangkitan revolusioner ini benar-benar bermuara menjadi revolusi. Dengan seolah-olah “mendukung rakyat”, sebagaimana ditunjukkan saat Revolusi tahun 2011 lalu, militer punya agenda untuk membalikkan revolusi itu menjadi “transisi damai” dan kemudian menjadi “rekonsiliasi”.

Gelagat militer ini gampang dibaca. Setelah berhasil melengserkan Mursi, militer berpura-pura galak terhadap IM: mengenakan tahanan rumah terhadap Mursi, menangkap pimpinan IM Mohammed Badie, menutup media milik IM, dan menangkap ratusan pendukungnya. Ini hanya skenario belaka. Dulu Anwar Sadat juga melakukan trik ini: awalnya memukul islamis kemudian merangkulnya kembali. Dan kemarin, Kamis (4/7), Presiden sementara Mesir, Adly Mansour, telah menyerukan kepada IM untuk bergabung kembali dalam kehidupan politik Mesir.

Pembaca boleh tidak sepakat dengan saya. Namun, saya pikir, jalan yang kembali akan digunakan oleh AS dan sekutu loyalnya di Mesir adalah mengkanalisasi krisis revolusioner saat ini melalui kotak suara alias pemilu. Jelas, yang diuntungkan dari situasi ini adalah borjuis-liberal, terutama faksi yang dipimpin oleh Mohamed El-Baradei. El-Baradei sendiri sempat bertemu petinggi militer, Abdel Fattah al-Sisi, sesaat sebelum keluarnya ultimatum terhadap Mursi.

Revolusi Tak Terinterupsi

Saya pikir, gerakan rakyat Mesir tidak punya pilihan lain selain melanjutkan revolusi hingga tuntas. Jangan sampai mereka terjebak dua kali oleh perangkap militer dan kotak suara.

Selain itu, belajar dari pengalaman pemberontakan rakyat di berbagai negara, termasuk di Amerika Latin maupun saat ini di Eropa (Yunani, Spanyol, dan lain-lain),  inisiatif massa saja–di dalam dirinya sendiri–tidaklah cukup untuk mengalahkan rezim berkuasa. Sejumlah pengalaman menunjukkan, banyak gerakan yang berhasil memobilisasi massa besar, menggulingkan Presiden, tetapi gagal menaklukkan kekuasaan menjadi revolusioner.

Di sini, bagaimanapun, gerakan revolusioner butuh dua hal. Satu, gerakan revolusioner butuh instrumen politik. Banyak yang mendefenisikannya sebagai kebutuhan Partai Revolusioner. Namun, bagi saya, bentuknya tidak harus berbentuk partai, tetapi bisa saja sebuah blok sosial-politik. Kenapa Blok sosial? karena belum tentu semua orang, terutama gerakan sosial, menerima bentuk partai.

Instrumen politik ini, nantinya, yang akan membuat aksi politik menjadi efektif. Sehingga protes sosial yang besar bisa diubah menjadi gerakan politik menuju perubahan. Alat politik ini juga yang akan menyatukan sektor-sektor sosial dan kelompok-kelompok perlawanan yang sangat beragam dan berserak.

Kedua, sebuah proposal atau proyek nasional alternatif, yang bisa menyatukan perjuangan berbagai sektor sosial dan kelompok politik di dalam revolusi Mesir ke dalam sebuah tujuan umum, yakni menyingkirkan rezim neoliberal dan penopangnya: militer, elit-elit politik sisa-sisa Mubarak, dan fundamentalis islam.

Kusno, anggota Redaksi Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut