Reshuffle sebagai “Arena Abu-Abu”

Aksi hari ini , 20 Oktober, yang mengambil momentum setahun pemerintahan Sby-Boediono memunculkan isu yang radikal: penggulingan. Menurut laporan Berdikari online: hampir semua pernyataan politik yang tersampaikan dalam aksi hari ini mengarah pada kesimpulan yang seragam, yaitu pemerintahan SBY-Boediono sudah gagal dan sudah saatnya dipertimbangkan untuk memaksa SBY-Budiono mundur. Ada usulan dalam memaksa SBY-Boediono mundur itu dengan cara semacam referendum yaitu penggalangan tanda-tangan untuk mosi tidak percaya terhadap rejim SBY, yaitu dengan mendatangi rakyat dari rumah ke rumah, kampung-kampung, pabrik, sekolah, dan lain sebagainya.

Kemunculan isu penggulingan seperti ini disadari karena semakin meluasnya perasaan kecewa terhadap pemerintahan Sby-Boediono. Harapan akan perubahan sebagai janji kampanye pemilu Sby-Boediono tahun lalu tampak semakin jauh. Berbagai persoalan yang memecah-belah bangsa tak tertangani dengan baik sementara kekayaan alam Indonesia yang seharusnya bisa memakmurkan bangsa justru kebanyakan dikelola oleh pihak asing dan menjadi sumber derita bagi rakyat di sekitarnya.

Tentu saja di luar isu penggulingan ini beredar juga isu Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II di samping juga usaha berbagai kekuatan politik untuk mempertahankan pemerintahan Sby-Boediono sampai 2014 sebagaimana demokrasi yang disepakati. Posisi kelas menengah sebagaimana diwakili Kompas tampak mendukung proposal reshuffle ini. Kompas menyatakan: Untuk bisa merealisasikan program pemerintah dan mencegah demokrasi membeku, kita memandang perombakan kabinet diperlukan dan hadirnya model kepemimpinan yang lebih efektif pada empat tahun ke depan. Perombakan kabinet bukan sekadar pembagian kekuasaan, melainkan menghadirkan sosok menteri yang kapabel dan profesional serta mampu menggerakkan birokrasi kementerian yang bergerak lamban!

Presiden Sby sendiri menanggapi berbagai isu terhadap kinerja pemerintahannya sebagai hal yang biasa: sebagaimana kritik dalam sistem politik yang demokratis. Dan solusinya bukan perombakan kabinet alias reshuffle tapi komunikasi yang efektif dan disiplin birokrasi.

Akan tetapi di tengah berbagai penilaian bahwa Pemerintahan SBY-Boediono sudah gagal dan seharusnya mundur, isu perombakan kabinet sebagai solusi macetnya pemerintahan SBY saat ini patut diperhatikan mengingat perombakan kabinet atau reshuffle dalam medan politik adalah wilayah yang abu-abu. Artinya berbagai kepentingan politik bisa bermain dan melakukan tarik ulur dalam ruang reshuffle tersebut. Tuntutan perubahan bisa juga meletakkan diri dan diletakkan dalam departemen atau kementrian strategis bagi usaha keadilan dan kemakmuran rakyat. Ada beberapa contoh dalam kasus ini. Setidaknya, kemenangan departemen kesehatan RI di kabinet yang lalu dalam melawan imperialisme patut diapresiasi.

Hanya saja, reshuffle sebagai salah satu arena pertempuran politik, seharusnya juga tak hanya mengganti menteri yang tak berkualitas menjadi berkualitas, tapi juga diletakkan dalam kerangka menjawab kebutuhan nasional dan masalah-masalahnya. Dengan begitu panggung persatuan nasional untuk kemandirian dan kemakmuran bangsa diperluas.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut